in ,

Ada Apa dengan Identitas dan Kebhinekaan? 


Sejumlah penari memperagakan tarian Indonesiaku dalam acara peringatan Hari Nusantara di Kabupaten Lembata, NTT Selasa (13/12). Peringatan Hari Nusantara 2016 di Lembata tersebut diharapkan mampu mendorong kesadaran berbangsa dan bernegara yang berbhinneka tunggal ika. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/pd/16.
Para penari memperagakan tarian “Indonesiaku” dalam acara peringatan Hari Nusantara di Kabupaten Lembata, NTT, Selasa (13/12). Peringatan Hari Nusantara 2016 di Lembata tersebut diharapkan mampu mendorong kesadaran berbangsa dan bernegara yang berbhinneka tunggal ika. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/pd/16.

Kini kembali mencuat leksikon mayoritas dan minoritas di Indonesia. Dari fenomena itu tiba-tiba kita dipaksa berpikir atau bertindak masuk ke dalam himpunan mayoritas atau minoritas. Himpunan mayoritas dan minoritas itu kemudian dipatrikan ke seseorang sedemikian rupa seakan-akan identitasnya adalah tunggal.

Skala mayoritas dan minoritas sesungguhnya menempatkan manusia hanya sebagai cacah, bukan lagi manusia yang memiliki jiwa dan kehendak yang berakal budi.

Sosiolog modern Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity (2002) menuliskan “all identities are constructed”. Bahan dasar pembentuknya bisa material dari sejarah, geografi, biologi, kolektif memori, institusi produktif, personal fantasi, aparatus kekuasaan dan ajaran keagamaan. Meskipun banyak material yang bisa dipakai untuk membentuk identitas, menguatnya identitas selalu berkaitan dengan relasi kuasa (power relationship).

Karena relasi kuasa yang menjadi faktor utama menguatnya identitas, maka identitas menjadi tidak pernah tunggal. Dalam kehidupan sehari-hari terjadi pertarungan dan perlombaan relasi kuasa dalam mengkristalkan identitas untuk saling berebut cacah dan ruang.

Realitas Indonesia menunjukkan itu. Untuk itu, kajian Leo Suryadinata, Indonesia’s Population, Etnicity and Religion in a Changing Political Landscape (2003) yang menganalisa kaitan politik dengan sensus penduduk tahun 2000 menarik untuk disimak.

Populasi etnis di Indonesia yang berjumlah di atas satu juta jiwa hanya ada 16 etnis. Jawa dan Sunda mencapai puluhan juta jiwa, sementara 14 etnis yangg lain di bawah 10 juta jiwa. Etnis Cina tercatat 1,7 juta jiwa. Banyak sekali etnis lain yang populasinya di bawah 1 juta jiwa. Tidak seperti etnis-etnis lain yang terpusat di satu daerah tertentu, etnis Cina menyebar di berbagai daerah dengan segala variannya.

Baca Juga :   ISIS, Negara atau Bukan?

Mari kita mulai melihat satu realitas, Jawa. Jawa sebagai identitas kerap dipahami sebagai mayoritas, karena populasi manusia Jawa paling banyak di Indonesia, yaitu 83, 8 juta jiwa atau  41,71% populasi.

Begitu pula dengan Muslim, karena pemeluk agama Islam yang jumlah populasinya paling dominan di Indonesia yaitu 88,22% atau setara 177,5 juta jiwa dipahami sebagai mayoritas. Artinya, ketika Jawa dan Muslim kita padu-padankan akan tampak satu himpunan mayoritas yang besar.


Tetapi ketika penampakan itu kita pilah, misalnya Jawa dipadu-padankan dengan Kristen (Protestan dan Khatolik), yang tampak adalah minoritas karena populasinya hanya 8,9% dari populasi Jawa. Begitu pula dengan Muslim yang mayoritas di Indonesia dipadu-padankan dengan etnis Minang atau etnis Sasak, maka yang tampak adalah minoritas, karena Minang dengan populasi 5 juta jiwa setara dengan 2,7% dan Sasak dengan populasi 2,6 juta jiwa setara 1,3% dari populasi Indonesia.

Kaum Muslim Indonesia dalam berhimpun secara sosial juga tidak pernah beridentitas tunggal. Nahdatul Ulama, Muhammadiah, Parmusi, dan Masyumi bahkan FPI bisa dijadikan contoh dari tidak tunggalnya sikap dan orientasi dalam menghimpun diri. Bahkan ada pula kelompok Naqsabandiah di Sumatra Barat atau Jamaah An-Nadzir di Sulawesi.

Bali menunjukkan keunikannya sendiri. Secara populasi dan agama, Bali menunjukkan realitas minoritas dengan populasi 3 juta jiwa atau 1,51% dari populasi nasional dengan agama Hindu yang pemeluknya secara nasional 1,94%. Namun, secara politik Bali berafliasi dari kekuatan politik mayoritas, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi pemenang Pemilu 2014 lalu dengan 109 kursi di DPR RI. Jadi, ketika bersama PDIP, Bali ikut mayoritas.

Baca Juga :   Kesesatan Geger dan Kemenangan Politik Identitas

Sementara itu, umat Muslim yang disebut mayoritas hampir tak pernah menempatkan partai politik beraliran Islam menjadi pemenang pemilu. Sebut saja PKB, PPP, PKS, PAN atau PBB sekalipun. Jika penampakan padu-padan seperti di atas kita pilah lebih jauh, akan tampak bahwa pengelompokan mayoritas dan minoritas menjadi tidak relevan di Indonesia. Bisa dikatakan begitu karena tak ada sebaran antara agama dan etnis yang saling berhimpitan dalam bongkahan besar. Selalu ada serpihan dari setiap bongkahan.

Untuk itu, mari lihat data lain, Aceh dan Minang tentu bongkahan besar karena etnis dan agama berhimpitan persis. Tetapi secara nasional, populasi Aceh dan Minang jauh lebih sedikit dari Sunda yang 30,9 juta jiwa atau 15, 41% dari populasi Indonesia.

Sementara Kristen yang terhitung mayoritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku, namun terbagi ke dalam puluhan etnis yang menyebar di wilayah itu. Jika dibandingkan etnis-etnis di wilayah Indonesia Timur tersebut dengan wilayah Indonesia Barat, maka kian tampak serpihannya. Zulyani Hidayah mencatat ada 700 etnis dalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia (1996) menunjukkan realitas sebaran etnis tersebut.

Jadi, dari beberapa paparan di atas tampak bahwa identitas bisa keluar masuk antara minoritas dan mayoritas. Tidak ada identitas yang menyendiri, melainkan selalu saling mengisi. Suatu saat bisa saja seseorang mendaku mayoritas, namun di saat yang sama bisa pula ia masuk ke dalam minoritas. Begitu pula sebaliknya.

Mengenai cairnya identitas itu bisa disimak pemikiran Amarya Sen dalam Kekerasan dan Identitas (2006). Sen dalam karyanya ini sungguh menggarisbawahi bahwa identitas seseorang memang tidak akan pernah tunggal. Hal itu terjadi karena seseorang selalu punya pilihan untuk berhimpun kepada kelompok mana. Menjaga selalu adanya pilihan adalah penting dalam melihat dan memahami identitas.

Baca Juga :   Sekolah Sehari Penuh, Apakah Perlu?

Memaksakan secara serampangan himpunan mayoritas atau minoritas dalam mengkalkulasi identitas secara sosial tentu sangat berbahaya, sebab bisa memaksa seseorang menjadi punya identitas tunggal. Di samping itu, menihilkan sama sekali identitas seseorang tentu juga tindakan serampangan.

Untuk tetap menjaga demokrasi dan penghargaan pada hak asasi manusia, ada perlunya kita tidak terburu-buru mengkalkulasi mayoritas dan minoritas di Indonesia. Kehati-hatian diperlukan dalam hal itu, sebab penunggalan identitas dalam kerangka mayoritas dan minoritas bisa mudah menimbulkan kekerasan. Perlu selalu diwaspadai bersama bahwa dalam wacana pembekuan penunggalan identitas yang dihimpun dengan kerangka mayoritas dan minoritas selalu ada agenda politik yang bersembunyi di tengah-tengahnya.

Kembali pada peran relasi kuasa dalam pembentukan identitas seperti yang disetir oleh Castelles, maka mencuatnya kategori mayoritas dan minoritas di Indonesia kini perlu dilihat dalam berubahnya relasi kuasa. Setelah 2014 terjadi perubahan relasi kuasa di Indonesia sedemikian rupa, wacana pengentalan identitas adalah salah satu produk politiknya.

Oleh karena itu, hal ini harus sama-sama dicermati agar Indonesia tidak terjerumus ke dalam aksi-aksi kekerasan atas nama identitas mayoritas dan minoritas yang tunggal.

Maka, kiranya tepat Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak mengisyaratkan mayoritas atau minoritas, menjadi wajah dari mosaik ke-Indonesiaan yang harus terus dijaga. Kita perlu terus merawat kebhinekaan agar selalu mengisyaratkan solidaritas antar sesama.


Pemerhati masalah sejarah politik. Saat ini aktif di INRISE dan Papua Resource Center - YLBHI.

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR