Kamis, Januari 28, 2021

Sesat Nalar terhadap KPK

Menjaga Marwah Gerakan Antikorupsi

Korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) disangka menjerat banyak anggota DPR periode 2009-2014. Tidak hanya anggota dewan, pejabat di Kementerian Dalam Negeri...

Menebar Kebencian, Menggilas HAM

Pelajaran berharga apa yang bisa kita raih dari keriuhan Pilkada 2017 tempo hari, terutama di Jakarta? Saya rasa salah satunya adalah mudahnya kebencian membiak....

Masyarakat Adat Minoritas dan Masalah Ketimpangan

Masyarakat adat minoritas adat adalah kelompok masyarakat adat yang secara populasi kecil, dan berada pada posisi non-dominance. Sebagai kelompok populasi kecil, kelompok ini umumnya...

Save Kendeng, Bank, dan Kejahatan Pendanaan

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah, tentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait...
Avatar
Hariman Satria
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) membentangkan spanduk saat mendatangi gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7). Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada KPK serta menyampaikan petisi untuk menolak hak angket DPR yang dinilai melemahkan KPK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Upaya menghabisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin nyata wujudnya akhir-akhir ini. Publik bisa merasakan itu ketika menyaksikan derap langkah anggota DPR di Parlemen yang bergerak secara perlahan, sistematis, dan simultan dalam membentuk hak angket KPK. Saya meyakini hak angket ini hanyalah sasaran antara tetapi tujuan akhirnya adalah menggerus kekuatan KPK, paling tidak dalam kasus KTP elektronik (e-KTP). Ini salah satu bentuk banalitas terhadap KPK.

Banalitas tersebut sesungguhnya dinakhodai oleh beberapa aktor di Senayan yang berkolobarasi dengan pelaku kejahatan kerah putih (white collar crime) berwajah koruptor, mafia atau nama lain dalam habitat yang sejenis. Hal ini ditegaskan oleh John E. Ferguson Jr, dalam White Collar Crime (2010) bahwa korupsi sesungguhnya adalah kombinasi antara pengusaha hitam, birokrasi, culas dan politisi busuk.

Kombinasi inilah kiranya yang mengayuh gelombang keras ke arah KPK yang diharapkan mampu meluluhlantahkan KPK secara kelembagaan. Pertanyaannya adalah mengapa anggota DPR mendorong hak angket terhadap KPK?

KTP Elektronik

Bergulirnya hak angket KPK di Parlemen sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kasus KTP elektronik yang sedang ditangani KPK. Sebab, dalam kasus ini, beredar beberapa nama anggota parlemen yang diduga telah menerima aliran dana haram dari pelaku. Bahkan ada satu nama yang kemudian menjadi awal mula perseteruan antara KPK dan DPR, yakni Miryam S. Haryani.

Miryam adalah politisi Hanura, yang sebelum ditangkap KPK adalah buronan dan saksi atas beberapa tersangka KTP elektronik. Ia dikabarkan membagi-bagikan fee ke beberapa anggota DPR guna memuluskan proyek KTP elektronik. Belakangan nama-nama yang disebut Miryam bersuara lantang sembari meminta hak angket terhadap KPK.

Pendeknya, hak angket adalah serangan balik terhadap KPK yang dirancang oleh sejumlah anggota parlemen karena terancam dibui oleh KPK. Untuk itulah mereka berusaha menyelamatkan diri melalui sarana kekuasaan yang legal. Tegasnya, hak angket adalah abuse of power by parlement.

Selain cara legal, modus lain yang sering digunakan juga untuk mengamputasi spirit pemberantasan korupsi oleh KPK adalah melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Inilah yang dialami oleh Bambang Wijojanto, Abraham Samad, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Masih mengenai serangan balik terhadap KPK, bentuk lain adalah serangan secara ilegal seperti yang dialami oleh Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang menjadi sasaran kekerasan oleh orang tak dikenal. Dalam wawancaranya dengan majalah TIME baru-baru ini di Rumah Sakit di Singapura, Novel membeberkan fakta bahwa dalang di balik serangan brutal kepadanya adalah seorang jenderal polisi. Ihwal kebenaran informasi ini, kepolisian perlu menunggu Novel sehat terlebih dahulu untuk segera memeriksanya.

Serangan secara legal maupun ilegal diharapkan dapat mengganggu, merusak atau menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi, terutama mengungkap kasus KTP elektronik. Bila cara ini terus dilakukan dan gagal diselesaikan oleh pemerintah, maka negara kita akan menjadi sarang para mafioso. Tempat mereka berpesta pora sembari mengeruk harta kekayaan negara. Dengan demikian, sebagai bangsa yang besar, kita tinggal menunggu saatnya Indonesia untuk bubar.

Obstruction of Justice

Secara etimologis, kata obstruction of justice diambil dari hasil konvensi internasional tentang pemberantasan korupsi di Merida-Meksiko yang acapkali disebut sebagai United Nations Convention Against Corrruption (UNCAC) 2003. Pada Article 25 UNCAC secara eksplisit mengatur tindakan yang sifatnya menghalang-halangi atau merintangi proses peradilan korupsi.

Ketentuan semacam ini kemudian diadopsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 21 peraturan a quo, disebutkan bahwa diancam pidana penjara atau denda bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi.

Pertanyaannya kemudian, apakah hak angket terhadap KPK adalah sebagai bentuk obstruction of justice? Jawabannya jelas bahwa sikap anggota parlemen yang mendorong hak angket terhadap KPK, terutama hubungannya dengan kasus KTP elektronik, adalah suatu tindakan yang menghalang-halangi atau merintangi atau berusaha menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan kasus KTP elektronik. Ia adalah obstruction of justice.

Hal ini dapat dilihat dari modus operandi hak angket, yang meminta rekaman pemeriksaan KPK terhadap Miryam S. Haryani. Permintaan rekaman ini merupakan bentuk intervensi terhadap penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. Anggota parlemen yang terhormat itu seharusnya membiarkan proses hukum KTP elektronik berjalan. Adapun hasil pemeriksaan atas Miryam di KPK akan terungkap di pengadilan ketika Miryam disidangkan di Pengadilan Tipikor.

Lagi pula jika KPK bekerja tidak profesional seperti yang disuarakan oleh pendorong hak angket itu, maka sudah pasti KPK sendiri yang menanggung risikonya. KPK akan berhadap-hadapan dengan kekuatan rakyat. Tetapi jika anggota DPR tetap memaksakan hak angket, maka yang akan terjadi adalah hal sebaliknya, mereka akan berhadap-hadapan dengan people power.

Dalam sudut pandang lain, permintaan rekaman pemeriksaan atas Miryam tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa anggota parlemen yang mendorong hak angket itu justru tidak paham undang-undang. Sebab, dalam Pasal 17 huruf a butir 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan bahwa yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila diberikan dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

Augustine Brannigan, profesor di Oxford University, dalam bukunya, Beyond the Bannality of Evil (2013), menjelaskan bahwa banalitas adalah kedangkalan pikiran atau tindakan tanpa pikiran. Dalam kosa kata lain, banalitas lahir dari orang-orang yang tidak berpikir secara otentik dan komprehensif. Mereka bisa saja birokrat, parlemen, aparat penegak hukum, dan kalangan akademik.

Dalam bayangan saya, anggota parlemen yang mendorong hak angket terhadap KPK adalah mereka yang pikirannya dangkal terhadap integritas dan KPK itu sendiri.

Baca juga:

Menuju Kehancuran KPK

KPK dan Kebrutalan Politisi Senayan

Menanti Komitmen Jokowi untuk KPK

Avatar
Hariman Satria
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Ayat-Ayat Ekosistem dan Dakwah Politik Lingkungan

Postingan saya tentang ayat-ayat ekosistem di status akun Facebook perlu saya jelaskan. Walaupun sebagian besar pemberi komen di status tersebut bersuara mendukung, satu atau...

Mencermati Dampak Kebijakan Kendaraan Listrik di AS

Amerika Serikat (AS) baru saja menjalani transisi pemerintahan dari Presiden Donald Trump dari partai Republik kepada Joseph (Joe) Biden yang didukung partai Demokrat. Saat...

Mengapa Pancasila?

Oleh: Alif  Raya Zulkarnaen SMAN 70 Jakarta Pemenang Lomba Menulis Esai “Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita”. Sahabat Khatulistiwa. Desember 2020 Rumusan-Rumusan Staatsidee 29 Mei-1 Juni 1945 “Ketuhanan yang Maha...

Kritik Jamaluddin al-Afghani Atas Khilafah Islamiyah

Sejak abad ke-9 M hingga memasuki abad ke-14 M menjadi masa keemasan Islam dalam panggung peradaban dan ilmu pengetahuan. Ternyata uforia ilmu pengetahuan terhenti...

Roman Abramovich, Alexei Navalny, dan Premier League

Industri olahraga, khususnya sepakbola, telah mengalami perkembangan pesat. Mulai dari segi teknis maupun non-teknis. Mulai dari aktor dalam lapangan hingga pemain-pemain di belakang layar....

ARTIKEL TERPOPULER

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Ada Apa Di Balik Pembangunan Jalan Tol Kita?

Dua catatan tentang jalan tol ini saya tulis lebaran tahun sebelumnya, saat terjadi tragedi di pintu keluar tol Brebes Timur (Brebes Exit/Brexit) yang menewaskan...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.