Selasa, Oktober 20, 2020

Pasca Pentersangkaan Ahok

Dunia Terancam Sampah Plastik*

Salah seorang anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) Selayar memilah sampah plastik di Tempat Pengelolaan Sampah 3R (reduce reuse recycle) di Kelurahan Pulubala, Kota Gorontalo,...

Sains dan Nalar Instrumental: Tanggapan terhadap GM, Pertanyaan untuk Hamid Basyaib

Dalam tulisan sebelumnya di laman Geotimes (13 Juni 2020), “Sains, Saintis, dan Vaksin Korona”, kami fokus menyoroti polemik antara Goenawan Mohamad (GM) dan AS Laksana...

10 Tahun Kepergian Pramoedya Ananta Toer

Beberapa karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer. ALINEATV.COM Penulis dunia yang dilupakan dan diasingkan pemerintah sendiri. Pramoedya Ananta Toer adalah penulis Indonesia yang menjadi lambang dari generasi...

Belajar Merusak Negara dari Fir’aun (Bagian 3)

Setelah membaca bagian kedua, yang membahas konspirasi tiga pilar perusak negara, yakni antara penguasa-intelektual-pemodal, maka berikut ini akan diulas bentuk-bentuk kebijakan yang dijalankan Fir’aun...
Hifdzil Alim
Direktur HICON Law & Policy Strategies.

Sebelumnya, saya perlu menegaskan terlebih dahulu posisi saya dalam tulisan ini. Saya tidak sedang mewakili pendukung Ahok. Begitu juga saya tidak sedang menjadi juru bicara kelompok penentang Ahok. Saya sedang merepresentasi tujuan hukum dan bagaimana seharusnya hukum bekerja untuk menjaga kepastian, menggapai keadilan, dan menciptakan kemaslahatan.

Setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri karena diduga melanggar Pasal 156a KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada empat hal yang mesti dilakukan oleh pendukung dan penentang Ahok agar tujuan hukum dapat dicapai.

Pertama, hormatilah proses hukum. Dalam sistem peradilan pidana, yang juga sama kita ketahui, proses selanjutnya setelah penetapan seseorang sebagai tersangka adalah membuat terang kasus pidananya. Kepolisian harus menentukan minimal dua alat bukti yang menguatkan sangkaannya. Penyelidikan membutuhkan waktu.

Biarkanlah polisi bekerja sesuai dengan koridor sistem hukum yang berlaku, sembari tetap memberikan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam porsi yang semestinya. Dalam kasus a quo, kita telah memilih kepolisian sebagai lembaga yang berwenang memeriksa. Kita juga sama paham, kepolisian tak lepas dari beberapa catatan buruk. Namun, jangan sampai hal ini menumbuhkan ketidakpercayaan kita atas investigasi perkara Ahok.

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) didampingi calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat (kiri) dan tim pemenangannya memberikan keterangan terkait penetapan Ahok sebagai tersangka di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (16/11). Ahok ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/16.
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) didampingi calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat (kiri) dan tim pemenangannya memberikan keterangan terkait penetapan Ahok sebagai tersangka di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (16/11). [ANTARA FOTO/ Hafidz Mubarak A]
Tuduhan bahwa ada potensi kepolisian sedang main mata, misalnya, mungkin saja berasal dari pendukung maupun penentang Ahok hanya akan membuat keduanya berada dalam ruang vis a vis. Kepolisian versus pendukung atau penentang Ahok. Jika demikian adanya, percayalah, tujuan penyidikan untuk membuat terang kasus pidananya tak akan berhasil didapatkan. Sebab, kepolisian akan sibuk dengan sesuatu di luar teknis investigasi. Dan ini sangat merugikan.

Kedua, jagalah situasi dan kondisi agar tetap aman dan damai. Pada fase ini, seyogianya semua pihak tetap tenang dan tidak memperkeruh suasana. Sepatutnya tak boleh ada anasir provokatif yang dilontarkan ke masyarakat, baik secara offline maupun online oleh protagonis maupun antagonis Ahok.

Kita sedang bicara soal hukum, bukan menyoal suka atau tidak suka, like or dislike, dengan Ahok. Dalam bahasa hukum progresif, hukum harus memperhatikan dan bekerja bagi masyarakat. Pada ruang ini, saat ini, ada kepentingan masyarakat yang pro Ahok dan anti Ahok. Ada interest penyokong Ahok dan oponen Ahok. Ada opini tesis Ahok dan antitesis Ahok. Idealnya, hukum harus merangkul kedua kutub yang saling berlawanan tersebut.

Akan tetapi, dalam ruang yang semakin sempit karena dihimpit oleh dua klik kepentingan, mengharapkan hukum merangkul keduanya secara bersama niscaya bakal menemukan jalan buntu. Oleh karena itu, saat ini, hukum—dalam arti teknis penegakan hukum—harus berdiri pada kakinya sendiri. Hukum, pada ruang ini, sekali lagi, khusus pada ruang ini, perlu menggunakan “kaca mata kuda”. Sehingga, penyidikan kasus a quo berjalan sesuai dengan sistem dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, lapangkanlah hati dan menjauhlah dari kepentingan kekuasaan. Diakui atau tidak, ada tangan kekuasaan yang tak tampak (invisible hand), yang berasal dari gelombang barisan Ahok dan pendemo Ahok, yang ikut memainkan peran penting dalam kasus Ahok. Memang, segmen tangan kekuasaan ini susah—atau membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat besar—jika ingin dibuktikan. Namun, percayalah, jika terus mengarus pada dua gelombang ini, maka konsentrasi untuk mengawal kinerja kepolisian dalam membuat terang perkara ini akan terbelah. Kecuali ada tujuan lain yang tidak sudi proses hukum berjalan pada koridornya.

Saya berasumsi, para pendukung Ahok telah legowo idolanya ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara terbuka-terbatas setelah Badan Reserse Kriminal Mabes Polri memeriksa 14 laporan, 29 saksi, 9 ahli pidana, 15 ahli agama, 10 ahli bahasa, dan 5 ahli lainnya. Dalam garis lurus, semestinya para penentang Ahok juga lapang hati dan memberikan kesempatan bagi kepolisian menjalankan tugas dan kewenangannya. Lapang hati dan menjauh dari arus kepentingan kekuasaan adalah dua syarat yang diperlukan agar dapat melihat pemeriksaan kasus ini dengan seksama.

Terakhir, kembalilah ke konsensus yang telah disepakati bersama. Negara ini adalah negara hukum. Dan kita semua menyepakatinya. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, begitu bunyi konsensus kita dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kita menuntut negara supaya menghormati hak hukum kita, dan sekarang kita juga harus menghormati hak negara untuk menjalankan hukum yang disepakati melalui alat negaranya.

Saya yakin, kita semua mencintai negeri ini. Biarlah bentuk kecintaan itu mengalir melalui penghormatan atas proses hukum yang saat ini berlangsung terhadap Ahok. Lagi pula, bukankah hubbul wathon minal iman, mencintai Negara Indonesia adalah sebagian dari iman. Dan sekaranglah, salah satu waktu yang tepat, untuk menunjukkan sebagian keimanan itu.

Hifdzil Alim
Direktur HICON Law & Policy Strategies.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Flu Indonesia

“Indonesia sedang sakit, tapi cuma flu biasa....” Di pojok gemerlapnya kota metropolitan, jauh dari bising suara knalpot kendaraan, dan bingar-bingar musik dugem, tentu ada masyarakat...

K-Pop dalam Bingkai Industri Budaya

Budaya musik Korea atau yang biasa kita sebut K-Pop selalu punya sisi menarik di setiap pembahasannya. Banyak stigma beredar di masyarakat kita yang menyebut...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Mahasiswa Dibutakan Doktrin Aktivisme Semu?

Aktivisme di satu sisi merupakan “alat” yang bisa digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan reformasi atau perbaikan ke arah baru dan mengganti gagasan lama...

Prekariatisasi Global dan Omnibus Law

"Setuju", dengan intonasi panjang penuh kebahagiaan peserta sidang secara serentak merespons pimpinan demi ketukan palu UU Cipta Kerja atau akrab dikenal sebagai Omnibus Law. Tok,...

ARTIKEL TERPOPULER

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Legacy Jokowi, UU Cipta Kerja dan Middle Income Trap

“Contohlah Jokowi. Lihatlah determinasinya. Visinya. Ketegasannya ketika berkehendak menerapkan UU Cipta Kerja. Ia tak goyah walau UU itu ditentang banyak pihak. Ia jalan terus...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.