Rabu, Maret 3, 2021

Menagih Nawacita Jokowi Antikorupsi

Penjara Tersandera Napi Berpelesir

Hasil investigasi majalah Tempo (6-12 Februari 2017) menunjukkan hanya dengan merogoh kocek 5-10 juta, seorang narapidana (napi) bisa pelesir leha-leha di luar penjara untuk mendapatkan hiburan....

La Nyalla dan Kegagalan Hakim Memahami Kewenangan Praperadilan

La Nyalla Mattalitti (kedua dari kanan). ANTARA/Wahyu Putro Dalam putusannya di Pengadilan Negeri Surabaya dua pekan lalu (12/4), Hakim tunggal Ferdinandus menyatakan menerima permohonan praperadilan...

Serangan Balik Koruptor lewat Praperadilan

Dalam altar pemberantasan korupsi, ada term corruptors fight back alias perlawanan balik koruptor atas proses hukum yang menimpanya. Artinya, seorang koruptor berusaha menyusun langkah...

Gratifikasi dari Rosneft (Rusia) dan Pencitraan Jokowi

Kompas edisi 28 Oktober 2016 menurunkan berita dengan judul "Presiden Joko Widodo Kembalikan Hadiah dari Perusahaan Minyak asal Rusia ke Komisi Pemberantasan Korupsi". Disebutkan...
Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia

Usia pemerintahan di bawah rezim Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) sedang menuju tahun ke-4 (2014 – 2018). Ini artinya waktu yang tersisa untuk menyelesaikan agenda dalam Nawacita hanya tersisa kurang dari 2 (dua) tahun hingga Pemilihan Umum 2019. Dalam konteks Nawacita antikorupsi, rezim ini tentu memiliki agenda antikorupsi yang mesti diselesaikan.

Jika menggunakan instrumen Corruption Perception Index (CPI), maka kita bisa melihat bagaimana upaya pemerintah untuk menggerek posisi Indonesia dari jajaran negara-negara paling korup di dunia. Penilaian ini tentu bukanlah satu-satunya alat ukur yang dipakai untuk menilai kinerja pemerintah, namun setidaknya ini bisa digunakan sebagai salah satu pembanding untuk menilai kinerja pemerintahan dalam pemberantasan korupsi.

Di tahun 2017 Transparency International (TI) yang berbasis di Berlin, Jerman, kembali merilis CPI yang menempatkan Indonesia dengan skor 37 (skala 0 – 100) dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang dinilai (22/2). Posisi ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara Colombia, Brazil, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia. Bahkan posisi negara baru seperti Timor Leste lebih baik dari Indonesia dengan memperoleh skor 38 dengan peringkat 91.

Jika dilacak kebelakang, peringkat Indonesia di bawah rezim Jokowi – JK hanya beranjak 1 (satu) poin dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2015 dengan skor 36, tahun 2016 dengan skor 37, dan tahun 2017 stagnan di skor 37.

Nawacita Antikorupsi

Pelambatan dan stagnasi kenaikan skor CPI Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menjadi catatan yang dinilai sebagai faktor dominan.

Pertama, reformasi sektor politik. Hal ini merupakan salah satu agenda utama Jokowi – JK melalui perubahan tata kelola politik melalui perubahan Undang-Undang tentang Partai Politik yang meliputi penguatan sistem kaderisasi, rekrutmen dan pengelolaan keuangan. Namun, jika ditelisik dalam kurun waktu tahun 2015 – 2018, agenda perubahan Undang-Undang tentang Partai Politik tidak pernah menjadi agenda prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Belakangan kemudian muncul revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR dan pemerintah yang justru menciptakan impunitas bagi anggota DPR. Bahkan dalam perubahan undang-undang tersebut juga muncul pasal pidana bagi setiap orang yang dinilai merendahkan martabat anggota DPR.

Hal ini tentu bertentangan dengan agenda Nawacita untuk menciptakan check and balances di antara lembaga-lembaga negara sekaligus mengubur ruang partisipasi dan kontrol publik. Yang terjadi justru kompromi politik antara DPR dan pemerintah dengan mengorbankan hak-hak publik.

Kedua, reformasi sektor hukum, khususnya dari sisi kelembagaan dan regulasi antikorupsi. Isu utama yang kemudian menimpa lembaga antikorupsi adalah upaya kriminalisasi dan penganiayaan terhadap pimpinan/penyidik/pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di lain pihak, secara politik KPK dijadikan sasaran hak angket oleh DPR. Atas seluruh peristiwa ini, presiden dinilai ragu dan lamban dalam merespons situasi tersebut dan cenderung mengulur-ulur waktu. Bahkan terkait hak angket KPK, presiden seolah merestui upaya politik yang mengobok-obok KPK.

Sebaliknya muncul regulasi dalam pembahasan undang-undang di DPR yang mereduksi upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, di dalam RUU KUHP muncul pasal-pasal tindak pidana korupsi, padahal ketentuan tersebut sudah diatur tersendiri didalam UU Tipikor (UU 31/1999 jo UU 20/2001).

Problem di sektor politik dan hukum inilah yang kemudian disebut dalam CPI sebagai faktor yang memperlambat kenaikan skor. Walaupun banyak penindakan yang dilakukan oleh KPK tetapi masih mendapatkan hambatan dari pemerintah dan parlemen. “This slight improvement could stem from the work of Indonesia’s leading anti-corruption agency in taking action against corrupt individuals, despite strong opposition from the government and parliament” (https://www.transparency.org/news/feature/slow_imperfect_progress_across_asia_pacific)

Ketiga, ada perbaikan dalam tata kelola ekonomi. Di dalam salah satu survei penyusun CPI, yaitu World Economic Forum (WEF) ada kenaikan signifikan terhadap skor Indonesia. Hal ini tentu diafirmasi di antaranya melalui beberapa kebijakan dan regulasi terkait reformasi perizinan.

Namun, tentu saja problem dalam konteks tata kelola ekonomi masih terus dibayangi oleh praktik korupsi, khususnya yang terkait dengan hubungan bisnis dan politik. Sebab, dalam banyak kasus korupsi yang terjadi pelakunya mayoritas adalah pebisnis dan politisi. Ada hubungan yang saling menguntungkan ketika politisi menikmati keuntungan dari praktis bisnis yang korup.

Terakhir, Presiden tentu masih punya waktu hingga tahun 2019 untuk menuntaskan seluruh agenda Nawacita antikorupsi tersebut. Presiden masih punya waktu untuk mendukung dan memperkuat KPK, menolak regulasi/UU yang melemahkan pemberantasan korupsi, menginisiasi perbaikan regulasi sektor politik, menghentikan kasus-kasus kriminalisasi, sembari menata tata kelola ekonomi yang antikorupsi.

Jika ini tidak dituntaskan, maka rezim ini tidak hanya akan menanggung beratnya beban elektoral, tetapi juga akan mengorbankan kepentingan publik yang jauh lebih besar.

Kolom terkait:

Korupsi 2015: Nawacita Jokowi Menjadi Dukacita

Agar Presiden “Lebih Berkeringat” [Dua Tahun Pemerintahan Jokowi]

KPK bukan Eksekutif

Mereformasi KPK

Melindungi Novel, Mendefinisikan Korupsi [III – Habis]

Agar Jokowi dan KPK Tak Mati Suri

Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

ARTIKEL TERPOPULER

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.