Sabtu, Desember 5, 2020

Jejak HAM Tiga Tahun Jokowi

Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pro dan kontra terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebiri masih berlangsung. Namun Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah disetujui Presiden. Perppu ini menggantikan...

Ihwal Efek Jera dan Hukuman Mati

Belum lama ini, Dinas Syariat Islam Aceh mewacanakan penerapan hukum Qisas bagi para pelaku kejahatan, seperti pembunuhan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas...

Bara di Sukamulya

Ketika Presiden Joko Widodo sedang berbual soal Reforma Agraria, desa Sukamulya justru sedang membara. Ketika Istana masih berkhayal tentang Nawacita, ada 1.478 kepala keluarga...

Indonesia’s Anti-Blasphemy Law: A Solution to or Source of Violence?

On the 12th of April 2010, the Supreme Court of Indonesia in a landmark decision ruled to maintain the controversial anti-blasphemy law; Article 156...
Avatar
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

Para aktivis yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan di Silang Monas, Jakarta, Kamis (19/10). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Pada 20 Oktober 2017, tepat tiga tahun usia pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Lantas, bagaimana jejak penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di usia pemerintahan Jokowi di tahun yang ketiga?

Di dalam Nawa Cita, Jokowi menegaskan pentingnya negara hadir dalam setiap persoalan yang ada di masyarakat. Namun, apakah dalam konteks kewajiban negara, khususnya dalam melindungi dan memenuhi HAM, negara telah hadir dan berada di garda terdepan sebagaimana diamantkan di dalam Pasal 8 jo Pasal 71 jo Pasal 72 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia?

Hak Sipil dan Politik

Selama tiga tahun ini, negara tidak hadir dalam memenuhi HAM, khususnya terkait dengan masih mangkraknya tujuh kasus pelanggaran HAM yang berat. Ketujuh kasus tersebut adalah Tragedi Semanggi, Tragedi Mei,  Penculikan Aktivis Pro Demokrasi 1997/1998, Tragedi 1965,  Tragedi Wasior Wamena, Tragedi Penembakan Misterius, dan Tragedi Talangsari Lampung.

Selain itu, di ranah hak sipil dan politik, tercatat terjadi upaya pemberangusan penikmatan hak oleh negara. Ada beberapa kebijakan negara yang justru berdampak pada terlanggarnya hak-hak sipil dan politik.

Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ormas mengancam hak untuk berpendapat, berekspresi, dan berserikat. Organisasi kemasyarakatan bisa dibubarkan secara sewenang-wenang oleh keputusan menteri, tanpa melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, supremasi hukum diabaikan atas dasar pertimbangan politik dan keamanan oleh karena kecurigaan pada kegiatan organisasi kemasyaratan tertentu.

Demikian pula dengan pembubaran acara diskusi ilmiah tentang sejarah 1965 di YLBHI beberapa waktu lalu oleh tekanan sekelompok massa. Bahkan, diduga polisi terlibat aktif dalam melarang dan membubarkan diskusi itu. Meskipun akhirnya polisi bertindak tepat dengan melindungi komunitas yang berada di dalam kantor LBH Jakarta.

Pun dengan kasus teror atas penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, yang sudah terjadi sejak 6 bulan lampau, belum ada titik terang dari Polri, siapa pelaku dan motifnya. Padahal, kasus ini menjadi perhatian utama Presiden dan Kapolri. Toh, belum ada perkembangan mengembirakan dan signifikan atas penuntasan kasus ini, walau Polri sudah sempat mengeluarkan sketsa wajah pelaku.

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Di ranah hak ini, capaian positif pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata di banyak wilayah. Sebagaimana janjinya, Jokowi mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang sangat suportif agar akselerasi pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan maksimal, sebagaimana diatur dalam Perpres No 3/2016 yang diperbaharui dengan Perpres No. 1/2017 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, rel kereta api, waduk, dan pembangkit tenaga listrik, adalah ikhtiar Jokowi agar pertumbuhan ekonomi bisa optimal dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata, di Jawa dan luar Jawa.

Akan tetapi, patut diwaspadai sisi gelap proyek infrastruktur yang lebih banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi para pengusaha dan korporasi. Hal ini karena investasi di bidang infrastruktur dipandang lebih menguntungkan, sehingga alih-alih membangun infrastruktur untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, malahan menguntungkan para pengusaha, misalnya di bidang properti.

Pembangunan infrastruktur pada hakikatnya adalah bentuk dari kewajiban negara memenuhi HAM, khususnya hak atas pembangunan dan kesejahteraan. Untuk itu, jangan sampai terjadi ketika atas nama pembangunan infrastruktur, hak-hak masyarakat terlanggar, misalnya hak atas tanah, tempat tinggal, dan penghidupan.

Walhasil, pada tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, HAM belum menjadi prioritas dalam kebijakan dan program pembangunan. Hal ini tentu tidak menggembirakan karena Jokowi terpilih sebagai Presiden 2014-2019 mengusung janji-janji positif untuk menegakkan HAM. Namun faktanya, janji itu belum terealisasikan secara penuh dan konsisten.

Jangan sampai pada tahun keempat dan seterusnya, yang merupakan tahun politik, HAM hanya kembali menjadi komoditas politik semata. Masih ada waktu dua tahun bagi Presiden Jokowi memenuhi janjinya. Jika tidak, rakyat akan memberikan “hukuman politik” pada 2019.

Kolom terkait:

Jokowi dan Retorika HAM

Indonesia dan Year of Living Dangerously [Catatan HAM 2016]

Seriuskah Jokowi Menguak Kematian Munir?

Munir dan Tangan-tangan Kotor Kekuasaan

Menunggu Langkah Baru Jokowi untuk Papua

Avatar
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Islam Kosmopolitan

Diskursus tentang keislaman tidak akan pernah berhenti untuk dikaji dan habis untuk digali. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada titik terang. Justru, keterkaitan Islam...

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Yesus, Tuhan Kaum Muslim Juga? [Refleksi Natal dari Seorang Mukmin]

Setiap menjelang perayaan Natal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang boleh tidaknya kaum Muslim mengucapkan selamat Natal menjadi perbincangan. Baru-baru ini MUI kembali menambah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.