Kamis, Februari 25, 2021

Gratifikasi dari Rosneft (Rusia) dan Pencitraan Jokowi

Agar Tidak Berdakwah Seperti Neno Warisman

Berdakwah adalah tanggung jawab istimewa dari Allah yang hanya diberikan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Bukan kepada hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya....

Jangan Panggil Mereka Kafir, Sebuah Catatan Kecil

Forum Bahtsul Masa'il, Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Banjar, Jawa Barat pekan lalu menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah, konsep Muwathin...

Pak Emil Salim dan Tarik Ulur Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo telah membuat keputusan politik untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Ini keputusan yang berani di tengah kelesuhan ekonomi...

Entropi Ramadhan: dari Selfie, Riya’ hingga Citra

Puasa hakikatnya adalah masa dan cara bagi seseorang untuk belajar menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga untuk belajar berempati terhadap kehidupan dan kesengsaraan...
Avatar
Hariman Satria
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

gratifikasi1
Petugas menata barang diduga gratifikasi yang diserahkan Sekretariat Presiden di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/10). Presiden Joko Widodo menyerahkan barang diduga gratifikasi berupa lukisan, perangkat penyaji teh, dan plakat dari perusahaan minyak swasta asal Rusia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/

Kompas edisi 28 Oktober 2016 menurunkan berita dengan judul “Presiden Joko Widodo Kembalikan Hadiah dari Perusahaan Minyak asal Rusia ke Komisi Pemberantasan Korupsi”. Disebutkan bahwa barang yang diduga sebagai gratifikasi tersebut diberikan oleh Rosneft Oil Company seusai Jokowi melakukan kunjungan ke Rusia pada 19-20 Mei 2016. Barang-barang tersebut berupa lukisan, satu set cangkir berwarna emas, dan sebuah plakat berwarna emas. Pelaporannya di KPK dilakukan oleh Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala.

Kita mesti mengapresiasi sikap Presiden Jokowi, sebab hal ini menunjukkan bahwa ia sedang memberi teladan kepada pejabat kita. Benarkah barang pemberian dari perusahaan minyak Rusia tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi? Bagaimana pula konteks gratifikasi tersebut?

Sisi Historis Gratifikasi
Menurut sejarahnya, gratifikasi sudah terjadi di Indonesia sejak zaman kerajaan. Hal ini dikisahkan dalam catatan seorang Biksu Budha I Tsing – Zhang Wen Meng pada abad ke-7. Ketika itu saudagar-saudagar dari Champa (sekarang, Vietnam) dan China, sedang berusaha memperluas jaringan dagangnya ke Kerajaan Sriwijaya. Ini dilakukan sebab ketika itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

I Tsing mengisahkan bahwa para saudagar memberikan koin-koin perak kepada prajurit penjaga ketika mereka akan bertemu dengan pihak kerabat Kerajaan Sriwijaya yang menangani masalah perdagangan. Tujuannya adalah untuk membuka keran komunikasi sekaligus memuluskan usaha dagangnya.

Tidak sampai di situ, I Tsing kembali mengisahkan bahwa prajurit-prajurit kerajaan di wilayah Indonesia tanpa ragu-ragu meminta sejumlah barang pada saat saudagar-saudagar Champa dan China tersebut akan menemui kerabat kerajaan. Disebutkan bahwa jika para pedagang menolak memberikan apa yang diminta, maka prajurit kerajaan tersebut akan melarang mereka memasuki wilayah pekarangan kerajaan tempat mereka berdagang.

Kisah serupa terjadi juga pada saudagar Arab yang seringkali memberikan uang tidak resmi agar mereka diizinkan bersandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia saat itu.

Pemberian hadiah semacam ini terus berevolusi sebagaimana diungkapkan oleh Verhezen (2003) yang menjelaskan bahwa ada perubahan model pemberian hadiah pada masyarakat Jawa modern yang menggunakannya sebagai alat untuk mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elite ekonomi. Pemberian hadiah bergeser ke arah suap.

Kajian serupa ihwal pemberian hadiah ini diungkapkan oleh Hakristuti Hakrisnowo (2006) yang intinya menyebutkan bahwa hadiah diberikan sebagai tanda kasih dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau kesenangan pada sang pemberi hadiah. Evolusinya kemudian menjadi lebih ekstrim, hingga kita mengenal istilah “komisi”: jatah pejabat yang memiliki ototitas tertentu.

Saat ini keadaan menjadi lebih terbuka dan transaksional. Orang-orang yang hendak berkomunikasi dengan pejabat tak segan memberikan sejumlah barang berharga, uang, dan semacamnya guna memuluskan suatu proyek atau kepentingan politik tertentu sebagai bentuk praktik politik gratifikasi modern.

gratifikasi
Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan barang diduga gratifikasi dari perusahaan minyak swasta asal Rusia kepada Presiden Jokowi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/10). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/

Substansi Gratifikasi
Dalam sistem hukum nasional ketentuan tentang gratifikasi diatur dalam Pasal 12B, jo Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agar tidak bias, saya akan mengutipnya secara lengkap: Pasal 12B ayat (1) setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. (b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi tersebut sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.

Karena itu, bestandeel dari gratifikasi, paling tidak ada empat. Pertama, ada pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, pemberian tersebut berkorelasi positif dengan jabatan atau setidak-tidaknya berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Ketiga, pembuktian gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 atau lebih ada pada penerima gratifikasi. Keempat, sedangkan gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 ada pada penuntut umum.

Dalam konteks demikian, secara teori dikenal term pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Artinya bahwa pembuktian ada tidaknya gratifikasi dapat dimulai dari penerima gratifikasi dan selanjutnya juga oleh penuntut umum. Hal ini selaras dengan asas actori incumbit onus probandi yang artinya siapa yang menuntut dialah yang membuktikan. Derivatif dari asas ini adalah actore non probante, reus absolvitur berarti jika tidak dapat dibuktikan terdakwa harus dibebaskan.

Pertanyaan kemudian adalah bagaimana bentuk gratifikasi tersebut? Dalam penjelesan Pasal 12B disebutkan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis dan sejumlah fasilitas lainnya. Pemberian ini berlaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pada Pasal 12C ayat (1) disebutkan bahwa seorang penerima gratifikasi dapat saja tidak dipidana manakala ia melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Adapun jangka waktunya adalah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. KPK pun diberi waktu 30 hari untuk menentukan status gratifikasi tersebut sebagai milik penerima atau milik negara.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bila jangka waktu pelaporan telah lebih dari 30 hari? Bayangan saya hal ini tidak dapat lagi diberlakukan Pasal 12C ayat (1) sebab telah melampaui waktu yang ditetapkan sehingga mutatis mutandis hal itu menjadi tindak pidana suap. Konsekuensinya KPK mesti melakukan penyidikan kepada penerima suap dan pemberi suap.

Dalam konteks pemberian gratifikasi dari perusahaan minyak Rusia, Rosneft Oil Company, kepada Presiden Jokowi, KPK seharusnya lebih cermat. Sebab, pemberiannya diterima pada Mei, sedangkan pelaporannya baru dilakukan pada Oktober 2016. Itu artinya jangka waktunya sudah lebih dari 30 hari. KPK seharusnya tetap konsisten menelusuri pemberian ini entah sebagai suap atau bukan.

Jadi, KPK tidak boleh menerima begitu saja laporan tersebut. Intinya, di satu sisi, kita patut mengapresiasi semangat Jokowi melaporkan pemberian yang diterimanya. Tapi, di sisi lain, kita juga mesti mengkritiknya, sebab waktu kejadiannya telah berbulan-bulan lalu tapi baru dilaporkan. Imbasnya, pandangan bahwa Jokowi sedang memperkuat pencitraan semata tak dapat dihindari.

Avatar
Hariman Satria
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

Asesmen dan Metode Wawancara dalam Psikologi Klinis

Seperti yang kita tahu, bahwa psikologi merupakan sesuatu yang sangat identik dengan kehidupan manusia, karena psikologi berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Psikologi yang kurang baik...

Kajian Anak Muda Perspektif Indonesia

Sejak awal, perkembangan kajian anak muda dalam perspektif Indonesia telah menjadi agenda penting dan strategis. Sebagai bidang penelitian yang relatif baru, tidak dapat dipungkiri...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Polemik Pernikahan Dini Masa Pandemi

Menyebarnya virus covid 19 di Indonesia sangat cepat dan menyeluruh ke berbagai wilayah dari kota besar sampai daerah pelosok desa. Virus ini terjadi mulai...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Kajian Anak Muda Perspektif Indonesia

Sejak awal, perkembangan kajian anak muda dalam perspektif Indonesia telah menjadi agenda penting dan strategis. Sebagai bidang penelitian yang relatif baru, tidak dapat dipungkiri...

Revitalisasi Bahasa Daerah Melalui Tradisi Santri

Bahasa daerah merupakan bahasa awal yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Melihat bahasa daerah di Indonesia sangat banyak ragamnya dan merupakan kekayaan budaya Indonesia, seiring...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Nabi Muhammad SAW, Sang Pembawa Perubahan

Agama Islam dalam sejarah perkembangannya merupakan agama yang selalu menekankan pentingnya perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya pada perilaku dan sifat manusia, melainkan juga pada...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.