Sabtu, Desember 5, 2020

Asas Hukum dalam UU Ormas [Tanggapan untuk Mahfud MD]

Acho vs Green Pramuka: Stop Pidanakan Konsumen!

Kasus yang menimpa Muhadkly MT alias Acho berawal sejak ia memposting sebuah ulasan buruk mengenai Apartemen Green Pramuka City di blog pribadinya pada 8...

Setelah Dua Pasal Menersangkakan Ahok

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kemarin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Ahok...

Kontroversi Pemberhentian Sementara Ahok

Atas alasan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak ditahan dan didakwa secara alternatif, sejumlah pakar mengemukakan, pemberhentiannya untuk sementara waktu sesuai Pasal 83...

Dokter itu Playing “God”!

Filsafat sebagai induk segala ilmu tentu memiliki peran dan pengaruh mendasar dan signifikan dalam setiap cabang keilmuan. Salah satu yang utama adalah pada ranah...
Avatar
Petrus Richard Sianturi
Lulusan Seminari Wacana Bhakti, Jakarta, dan Fakultas Hukum Unika Parahyangan, Bandung.

Meski kasus hukum yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto sangat menarik (sekaligus memalukan!), jangan lupa bahwa Undang-Undang Ormas yang tempo hari disahkan (dan banyak masalahnya) juga perlu kita kawal. Kebiasaan buruk di Indonesia, ketika satu kasus heboh muncul, kita meninggalkan kasus heboh sebelumnya tanpa penyelesaian. Latah!

Tulisan ini memberi tanggapan atas tulisan Prof Moh. Mahfud MD yang berjudul Jangan Kacaukan Asas Hukum di Kompas (11/11/17). Prof Mahfud benar bahwa asas-asas hukum dalam polemik UU Ormas ini disalah-artikan oleh banyak orang, termasuk sarjana-sarjana hukum. Sayangnya, Prof Mahfud tidak masuk lebih mendalam pada pembahasan total penggunaan asas-asas hukum itu sendiri dalam menyikapi UU Ormas ini. Jika Prof Mahfud merasa asas contrarius actus dikacaukan karena salah dimengerti, saya justru merasa asas ini dikacau-balaukan karena begitu saja dipergunakan.

Tulisan ini, tanpa membantah argumentasi Prof Mahfud soal pentingnya aturan ormas yang lebih tegas bagi ormas-ormas anti-Pancasila, mengelaborasi lebih lanjut mengapa sangat penting bagi pemerintah untuk mengawal dan menjaga Pancasila, tanpa melakukan pelanggaran hukum baru.

Dihapuskannya proses peradilan ini menjadi persoalan dasar dari UU Ormas yang baru disahkan itu. Penghapusan proses peradilan bukan terkait asas legalitas tetapi lebih pada persoalan prinsip yang harus dijunjung tinggi sebuah negara hukum seperti Indonesia. Proses peradilan yang menjadi tumpuan kebenaran diuji dan keadilan dicari justru dihilangkan begitu saja. Ada “lompatan” serius dalam konteks penegakan hukum.

Tiga Asas

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) termasuk yang dibahas Prof Mahfud. Yang perlu diperinci lebih lanjut dari penjelasan Prof Mahfud adalah soal penerapan asas ini. Dalam kerangka logika penegakan hukum, sejatinya asas ini hanya berlaku dan harus dijunjung tinggi oleh para hakim dalam keseluruhan proses persidangan. Hakim diharapkan memposisikan diri yang imparsial dalam perkara, sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Bagi polisi, asas ini terbatas keberlakuannya dalam pemahaman: kalau tidak terlebih dulu menduga subyek hukum tertentu bersalah, bagaimana mungkin dapat memproses laporan atau menindak suatu perkara? Justru karena polisi menduga ada suatu pidana (baik karena adanya laporan atau tidak), maka subyek hukum dapat dilakukan proses penindakan permulaan (pemeriksaan, pemanggilan dalam penyelidikan dan penyidikan).

Begitu juga bagi jaksa, dengan tugasnya dalam hal proses dakwaan dan penuntutan (saat proses persidangan), dia justru sudah memiliki posisi bahwa subyek hukum diduga melakukan kesalahan. Berdasarkan dugaan itu, mereka membuat dakwaan dan kemudian tuntutan. Bagaimana mungkin jaksa bisa mendakwa, apalagi menuntut, suatu subyek hukum sebagai bersalah, tanpa terlebih dahulu memiliki dugaan adanya suatu kesalahan?

Bagi pengacara, asas ini semata harus mereka pegang sebagai guidance dalam mendampingi klien. Asas ini juga berlaku bagi mereka agar dapat mengambil sikap atas persoalan hukum yang dihadapi kliennya (sebagaimana kode etik mengharuskan demikian). Tetapi, dengan posisinya sebagai pembela klien, asas ini menjadi sempit (tanpa tanda kutip) karena keberpihakannya dalam konteks pembelaan itu.

Begitulah juga pemberlakukan asas praduga tak bersalah ini di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Setiap orang memiliki subyektifiktasnya masing-masing, termasuk menduga seseorang atau subyek hukum lain telah bersalah atau tidak. Dalam hukum, asas ini sebenarnya diharapkan ditaati masyarakat hanya agar tidak ada “pengadilan jalanan” atau aksi main hakim sendiri. Siapa yang bisa melarang seseorang untuk menduga-duga?

Dalam konteks UU Ormas, asas praduga tak bersalah yang “hanya” berlaku bagi hakim sebagaimana dijelaskan di atas, justru memperkuat argumentasi bahwa penindakan atas ormas-ormas yang dianggap “bertentangan dengan Pancasila” memang harus melalui proses peradilan terlebih dahulu. Pada akhirnya, berdasarkan pada putusan pengadilan itulah hukuman bagi ormas terkait dapat dijatuhkan dengan seadil-adilnya.

Yang paling relevan untuk dipertanyakan adalah asas contrarius actus. Asas ini menjadi dasar utama pemerintah melakukan pembubaran ormas seperti diatur dalam pasal 61 UU Ormas. Dengan asas ini, pemerintah dapat mencabut kembali keputusan tata usaha negara (KTUN) yang sudah dikeluarkan. Bagi pihak yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan tindakan pencabutan kembali KTUN tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Persoalannya, jika asas ini diberlakukan tanpa batasan, jadi semua KTUN bisa diterbitkan dan bisa begitu saja dicabut, kita membiarkan adanya ketidakpastian hukum. Jika pemerintah sudah memutuskan diterbitkan izin atas suatu ormas, berarti segala verifikasi dan klarifikasi sudah dianggap dilaksanakan, termasuk prediksi masa depan bahwa ormas itu sejalan dengan hukum Indonesia dan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Agar obyektifitas terjaga, mengapa, jika kemudian ormas tersebut melakukan pelanggaran hukum, pemerintah juga yang harus menghukum mereka?

Jika asas yang hanya berlaku dalam hukum administrasi negara ini begitu saja diberlakukan dalam, misalnya penindakan ormas yang menentang Pancasila, padahal beberapa kali juga karena adanya tindak pidana yang dilakukan, maka asas ini sebenarnya tidak cukup. Isunya tidak lagi hanya seputar pelanggaran administratif: semata tidak setuju Pancasila apakah tindak pidana?, melainkan, dan selalu akan kembali lagi kepada diskursus, jaminan HAM: kebebasan berpendapat, berkumpul, dan seterusnya.

Karena itu, asas contrarius actus tidak cukup menjadi dasar pembubaran ormas. Asas ini menjadikan pemerintah bertindak sepihak dan seakan tidak mau menerima kontra argumen yang memang seharusnya diberi ruang.

Keputusannya menjadi cenderung subyektif pemerintah dan berpotensi pada tindakan sewenang-wenang. Pemerintah seakan menjadi penafsir tunggal (c.q. Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Dalam Negeri) atas Pancasila, padahal penafsiran tunggal adalah bahaya bagi Pancasila itu sendiri. Meski saya mengatakan bahwa memprediksi otoritarianisme akan kembali berjaya hanya lewat penerbitan UU Ormas ini adalah sangat mengada-ada.

Yang harus dipertimbangkan adalah bahwa pembubaran ormas bukan perkara sederhana. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang tidak bisa dilupakan. Pertama, bahwa anggota ormas memiliki hak dasar mereka untuk “berkeyakinan atau berpandangan yang lain”, termasuk mempertanyakan Pancasila. Dalam konteksnya yang personal (meskipun dalam suatu kumpulan ormas), bagaimana kita bisa menghukum sepihak keyakinan dan pandangan orang lain yang personal itu?

Maka, kedua, hak-hak dasar itu, sesuai amanat konstitusi, bagaimanapun harus dilindungi, apalagi mereka juga warga negara Indonesia yang patut dijamin kesejahteraan dan kehidupannya. Kalau kemudian mereka, karena keyakinannya itu, memberikan gangguan nyata dan tindakan semaunya (misalnya mengancam, memprovokasi, menyebar kebencian SARA, menghasut untuk berbuat pidana) untuk seakan-akan memaksa agar keyakinannya itu yang dijalankan: misalnya mau mengganti Pancasila dengan komunis atau khilafah, maka negara boleh hadir. Soalnya adalah mereka bukan saja menganggu tatanan kehidupan bersama tetapi juga memberikan ancaman yang tidak main-main meresahkannya.

Kehadiran yang Adil

Yang tidak perlu dipertentangkan adalah bahwa ancaman bagi konsensus bersama hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila, menghadapi banyak tantangan dan ancaman. Saat ini, beberapa pihak, misalnya mereka fanatik-religius, kelompok intoleran dan radikal, berusaha mengganti Pancasila dengan macam-macam cara. Karena itu, kehadiran negara yang tegas memang sangat dibutuhkan.

Meskipun begitu, kehadiran negara diharapkan juga harus fair and balance dan tidak sesuka-sukanya. Itulah mengapa dalam konteks ketatanegaraan, begitupun dalam alam demokrasi, dibutuhkan proses peradilan yang dapat diandalkan: jujur, imparsial, dan adil dalam proses penjatuhan suatu penghukuman.

Kiranya bisa dirasakan mengapa UU Ormas ini menjadi sangat lemah dan kontraproduktif bagi ketertiban masyarakat, yaitu karena dihilangkannya proses peradilan dalam hal penjatuhan sanksi bagi ormas-ormas yang diduga bertentangan dengan Pancasila. Karena hal ini, UU Ormas sekurang-kurangnya melanggar empat prinsip utama: Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), due process of law dalam sistem hukum pidana, jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan penegakkan nilai-nilai demokrasi.

Dalam konteks pembubaran ormas, proses peradilan perlu diandalkan. Asas-asas hukum apa pun, meski kelihatannya tidak ada salah saat digunakan, tidak bisa dijadikan dalih pembenaran begitu saja bagi keberlakuan UU Ormas. Tetapi paling tidak, kuliah tertulis Prof Mahfud membantu kita mengerti asas-asas hukum dasar.

Kolom terkait:

Menjaga Pancasila tanpa Melanggar Hukum

Kerugian Konstitusional Setelah Perppu Ormas Disetujui

Menyikapi UU Ormas secara Proporsional

UU Ormas dan Pedang Keadilan Kenshin

Perppu Ormas, Islam, dan Pancasila

Avatar
Petrus Richard Sianturi
Lulusan Seminari Wacana Bhakti, Jakarta, dan Fakultas Hukum Unika Parahyangan, Bandung.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Islam Kosmopolitan

Diskursus tentang keislaman tidak akan pernah berhenti untuk dikaji dan habis untuk digali. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada titik terang. Justru, keterkaitan Islam...

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Yesus, Tuhan Kaum Muslim Juga? [Refleksi Natal dari Seorang Mukmin]

Setiap menjelang perayaan Natal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang boleh tidaknya kaum Muslim mengucapkan selamat Natal menjadi perbincangan. Baru-baru ini MUI kembali menambah...

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.