Selasa, Desember 1, 2020

Hentikan Glorifikasi Basuki

Siapkah Jakarta Dipimpin Perempuan?

Apa kesamaan Jakarta dan Amerika Serikat? Sama-sama belum pernah dipimpin perempuan. Untuk masalah presiden perempuan, Indonesia lebih unggul ketimbang Amerika, sebab sudah punya lebih...

Mas Kus adalah Korban

Salah satu ritual yang hampir saya lakukan setiap pagi adalah mengecek HP, siapa tahu ada kabar penting yang menggembirakan. Kabar gembira di pagi hari...

Ikhwanul Muslimin dan Operasi Militer Turki di Suriah

Keluarga dan kerabat korban bom mobil berduka di depan kamar mayat di Ankara, Turki, Kamis (18/2). 28 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. ANTARA...

Pendidikan Agama Islam yang Pluralistis: Basis Nilai dan Arah Pembaharuan

Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keragaman budaya, suku, dan agama. Keragaman merupakan kekayaan dan modal sosial, politik, dan spiritual yang apabila dikelola dengan...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders (kedua kiri) melihat perkampungan dibawah permukaan air laut di kawasan Pluit, Jakarta, Kamis (24/3). Ahok mengajak Menlu Belanda "blusukan" ke perkampungan Pluit yang berada di bawah permukaan air laut dan Waduk Pluit untuk melihat kesiapan program pencegahan banjir di wilayah itu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./foc/16.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders (kedua kiri) melihat perkampungan di bawah permukaan air laut di kawasan Pluit, Jakarta, Kamis (24/3). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Glorifikasi secara etimologis adalah meluhurkan atau memuliakan. Secara terminologis adalah pekerjaan menempatkan seseorang pada posisi yang mulia, tidak punya salah, dan kalaupun ada kesalahan selalu ada alasan atau justifikasi untuk membenarkan kesalahan itu–tanpa mencermatinya terlebih dahulu.

Antonim dari glorifikasi adalah degradasi, pelecehan, atau penistaan, yakni menempatkan seseorang pada posisi yang selalu disalahkan walaupun tindakan atau ucapannya secara prinsip tidak mengandung kesalahan–selalu ada alasan untuk menyalahkannya.

Glorifikasi adalah bagian dari metode kampanye politik yang dalam teknik propaganda disebut glittering generalities, yakni menggunakan “kata-kata baik” untuk melukiskan gagasan, orang, atau objek, tanpa mencermati lebih lanjut apakah kata-kata baik itu sesuai fakta atau tidak.

Kebalikan dari glittering generalities adalah name calling, yakni memberi label buruk pada gagasan, orang, objek, atau tujuan agar publik menolak sesuatu tanpa menguji kenyataannya. Sejumlah name calling yang populer saat ini adalah ungkapan-ungkapan seperti “gedibal”, “koppig”, “pasukan nasi bungkus”, “cebongers”, dan lain-lain.

Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta, glorifikasi dan degradasi
bertebaran di time line media sosial. Masing-masing pendukung melakukan glorifikasi terhadap kandidat yang menjadi idolanya, dan pada saat yang sama melakukan degradasi terhadap kandidat yang potensial menjadi pesaing idolanya.

Yang membuat saya prihatin, kandidat petahana, Basuki Tjahaja Purnama, yang popularitasnya sudah menjulang, dengan tingkat elektabilitas yang jauh di atas pesaing-pesaingnya, juga tak luput dari glorifikasi.

Glorifikasi terhadap Basuki misalnya ia disebut sebagai “anak Tuhan” atau “titisan Yesus” yang seolah-olah semua tindakannya bisa dibenarkan dan dianggap mencerminkan firman-firman Tuhan dalam kitab suci. Tindakan yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Mengapa grorifikasi tidak dibutuhkan bagi Basuki? Pertama, tidak cocok dengan karakteristiknya. Basuki adalah sosok yang suka blak-blakan, apa adanya. Kalau dia mau marah ya marah saja, tidak perlu ditutup-tutupi. Bahkan menyampaikan kata-kata kasar pun biasa ia lakukan, terutama untuk ditujukan kepada para koruptor yang memang sama sekali tidak layak mendapat pujian.

Untuk sosok Basuki seperti itu, glorifikasi menjadi tidak produktif karena bertolak belakang dengan kepribadiannya yang mencerminkan manusia biasa, yang biasa bertutur kata dan bertindak apa adanya. Basuki tidak memakai topeng seperti umumnya para politikus.

Kedua, glorifikasi, apalagi dengan menyebut-nyebut nama Tuhan, bertolak belakang dengan prinsip politik Basuki yang rela mati untuk membela konstitusi. Berpolitik dengan membawa-bawa—apalagi terkesan menjual—nama Tuhan, bertentangan dengan semangat konstitusi yang meniscayakan kebhinekaan dan keadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang suku, ras, dan agama.

Ketiga, glorifikasi mencerminkan inferioritas, underdog. Pada hakikatnya glorifikasi, diakui atau tidak, merupakan upaya untuk menaikkan nama dan derajat. Untuk kalangan masyarakat bawah, glorifikasi terbukti sangat efektif untuk menaikkan popularitas seseorang.

Bagi kandidat yang popularitas dan elektabilitasnya sudah tinggi, apalagi bagi petahana, yang lebih diperlukan adalah pembuktian yang bisa menimbulkan efek yang mengesankan bagi rakyat. Kesan keberhasilan jauh lebih nyaring bunyinya di telinga rakyat ketimbang glorifikasi.

Keempat, glorifikasi merupakan proses pembodohan yang tidak mendidik. Yang dibutuhkan rakyat adalah hadirnya realitas konstruktif yang secara objektif bisa dirasakan oleh semua orang. Pemimpin yang tindakan-tindakannya sudah baik pasti akan dirasakan baik pula oleh segenap rakyat yang dipimpinnya. Namun jika kebaikan pemimpin hanya bisa dirasakan sebagian kalangan dan tidak bagi sebagian yang lain, itulah cermin dari ketidakadilan dan diskriminasi.

Untuk para pendukung Basuki, saya sarankan, berhentilah melakukan glorifikasi dan berhenti pula melakukan degradasi bagi lawan-lawan politik. Ada prinsip Jawa yang saya kira sangat baik untuk dijadikan pegangan, yakni “menang tanpa ngasorake” yang maknanya kira-kira memenangkan kompetisi tanpa harus melecehkan lawan-lawannya.

Dalam kompetisi politik, lawan adalah kawan juga. Pada saat memenangkan kompetisi, siapa pun dia, akan menjadi pemimpin bagi semuanya. Bukan pemimpin yang hanya diakui oleh pendukung-pendukungnya. Pemimpin yang hanya diakui oleh pendukungnya, hanyalah politikus partisan yang tidak mencerminkan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin yang telah terpilih akan berlaku bagi semuanya. Siapa pun, tanpa pandang bulu, akan mendapat reward pada saat menaati kebijakan itu, dan mendapatkan punishment (sanksi) bagi siapa pun yang melanggarnya.

 

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

Dubes Wahid dan Jejak Praktek Oksidentalisme Diplomat Indonesia

Pada 5 Oktober 2000 di Canberra dalam forum Australian Political Science Association, pakar teori HI terkemuka Inggris, Prof. Steve Smith berpidato dengan judul, “The...

Gejala ‌Depresi‌ ‌Selama‌ ‌Pandemi‌ ‌Hingga‌ ‌Risiko‌ Bunuh Diri

Kesehatan mental seringkali diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama seseorang dalam memperhatikan hal yang di rasakannya. sementara, pada kenyataannya kesehatan mental sangat mempengaruhi banyak...

Eksistensi dari Makna Ujaran Bahasa Gaul di Media Sosial

Bahasa Gaul kini menjadi tren anak muda dalam melakukan interaksi sosial di media sosialnya baik Instagram, facebook, whats app, twitter, line, game online dan...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.