OUR NETWORK

Gerakan #SaveDPR

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/12). Dalam aksinya mereka menuntut Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya, meminta pemerintah untuk menasionalisasi Freeport serta menolak revisi UU KPK. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/15.
Para aktivis mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/12). Mereka menuntut Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/15.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari lintas Fraksi, termasuk dari Fraksi Partai Golkar, menggalang gerakan #SaveDPR untuk menyelamatkan citra DPR terkait kasus “Papa Minta Saham” yang tengah ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Kejaksaan Agung RI.

Gerakan #SaveDPR antara lain menuntut agar Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR. Meskipun tingkat dukungannya masih kurang masif, gerakan ini bisa sedikit menyelamatkan muka DPR yang sudah coreng moreng akibat drama pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam “Papa Minta Saham” Freeport , ditambah performa MKD yang selama sidang berlangsung tidak menunjukkan etika layaknya sidang orang-orang “yang terhormat”.

Publik sudah apriori atau berada pada tingkat pesimistis “tingkat dewa” melihat hasil akhir sidang MKD. Apa pun putusan MKD tampaknya tidak akan banyak membantu untuk menaikkan citra DPR. Banyaknya anggota DPR yang mengeluh dan merasa malu dengan tindakan para koleganya yang ada di MKD sejatinya mencerminkan masih ada setitik harapan di DPR. Masih ada orang-orang yang berhati nurani dan menyadari posisinya sebagai wakil rakyat.

Di bawah kepemimpinan Setya Novanto, citra DPR terpuruk. Apalagi sejumlah anggotanya terjerat kasus korupsi, hingga muncul sejumlah meme antara lain Gudang Garam Internasional diplesetkan menjadi Gudang Garong Internasional dengan gambar Gedung DPR, dan DPR diplesetkan menjadi Dewan Pemburu Rente dan Dewan Percaloan Rakyat.

Dari dulu citra DPR memang buruk. Tapi pada saat DPR berada di bawah rezim Orde Baru, buruknya peranan mereka lebih diakibatkan oleh dominasi eksekutif yang berlebihan. Pada saat rapat bersama eksekutif, tidak ada yang berani interupsi. DPR saat itu lebih populer dengan sebutan sebagai lembaga stempel dengan predikat 5D (datang, duduk, dengar, diam, dan duit).

Kini, setelah diberi kewenangan untuk mengontrol pemerintah, diberi kebebasan untuk mengkritik eksekutif, DPR ternyata belum juga naik kelas karena keburukan yang lain muncul, yakni korupsi dan sejumlah etika tak terpuji. Pertanyaannya, masih adakah cara yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan citra DPR (#SaveDPR)?

Ibarat upaya mempercantik diri, saya kira yang dibutuhkan DPR saat ini adalah membangun inner beauty, karena kalau dari sisi outer beauty sudah tidak ada lagi harapan yang bisa diubah, tampak buruk dipandang dari berbagai sisi.

Sebagai lembaga tinggi negara yang secara konstitusional punya hak untuk mengatasnamakan rakyat (karena fungsinya sebagai wakil rakyat), DPR punya cukup modal untuk memancarkan pesona dari dalam dirinya. Mereka duduk di DPR, meminjam potongan bait syair Iwan Fals, “dipilih, bukan dilotre.” Artinya, hanya orang-orang yang punya kelebihan yang bisa terpilih dan duduk sebagai anggota DPR. Minimal pada saat memilih, rakyat menganggap mereka relatif lebih baik dibandingkan yang tidak dipilih.

Setelah orang-orang terpilih, mereka punya kesempatan lebih luas dari anggota masyarakat biasa untuk menjadi lebih baik, atau bahkan menjadi pahlawan di mata publik. Dengan membuat undang-undang yang memberi harapan hidup lebih layak bagi masyarakat, misalnya, jelas akan menjadikan kontribusi DPR lebih nyata jika fungsi legislasi dijalankan sebagaimana mestinya. Atau dengan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang betul-betul berpihak pada kesejahteraan rakyat, pasti akan membuat DPR harum namanya, ini jika fungsi budgeting benar-benar mau dimaksimalkan.

Pada saat terjadi pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pejabat publik, atau oleh “orang kuat” seperti pejabat negara yang punya kekuatan politik, tentu akan lebih cepat ditangani, baik oleh Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ada desakan dari DPR. DPR juga punya berbagai macam hak yang apabila semuanya difungsikan secara aktif dan konstruktif akan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat.

Sebagai lembaga yang diisi orang-orang terpilih, DPR memiliki banyak kesempatan untuk menjadi teladan. Masyarakat akan lebih optimistis menatap masa depan, apabila semakin banyak orang yang memberikan keteladanan. Apalagi kalau keteladanan itu muncul dari anggota DPR yang memang benar-benar menjadi pilihan rakyat.

Setidaknya, ada empat langkah yang bisa dilakukan anggota DPR untuk meningkatkan inner beauty. Pertama, menyediakan lebih banyak waktu untuk memikirkan kehidupan publik ketimbang kehidupan diri dan kelompok atau partainya. Kedua, terus-menerus berupaya tampil sederhana dan merakyat di mana pun berada. Ketiga, bisa menjaga sumpahnya sebagai pejabat negara. Keempat, bersedia memberikan uluran tangan kepada siapa pun yang membutuhkan tanpa melihat apakah yang membutuhkan itu dari konstituennya sendiri atau bukan.

Tidak mudah menjadi anggota DPR yang bisa melakukan itu. Tetapi, lambat laun tidak lagi sulit apabila makin banyak yang mencoba mewujudkannya. Sebagai warga terhormat yang mendapatkan kehormatannya dari suara-suara yang diberikan oleh para pemilih, sudah menjadi kewajiban mereka memberikan penghormatan balik kepada rakyat yang diwakilinya. Bukan malah bertindak sebaliknya, menghancurkan kehormatannya sendiri dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.

Abd. Rohim Ghazali
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…