Banner Uhamka
Rabu, September 23, 2020
Banner Uhamka

Freeport dan Kolonialisme Gaya Baru

Ada Apa dengan Presiden Jokowi dan Militer?

Setelah aksi demonstrasi 4 November, selain bertemu dengan tokoh-tokoh organisasi Islam, Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Brigade...

Menuju Neraka dan Banjir Besar? [Catatan Perubahan Iklim 2016]

"The good Earth—we could have saved it, but we were too damned cheap and lazy." Kurt Vonnegut, dalam A Man without a Country Pada tahun 2006,...

Politik Orang Minang

Sebagaimana masyarakat-masyarakat lain di Nusantara, tingkah laku politik masyarakat Sumatera Barat dalam konteks dinamika politik nasional mutakhir menarik dicermati. Gejala tingkah laku politik warga...

Membangun Kembali Solidaritas Sesama

Hari ini dunia termasuk Indonesia digoncang dengan goncangan yang sangat hebat dengan mewabahnya virus corona. Semua orang terperangah oleh badai yang takterduga bergejolak. Semua...
Avatar
Dandhy Dwi Laksono
Jurnalis, penulis, dan Pendiri Watchdoc, perusahaan film dokumenter. Pada 2015, selama 365 hari, bersama "Ucok" Suparta Arz, Dandhy bersepeda motor mengelilingi Indonesia di bawah bendera Ekspedisi Indonesia Biru.

Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Minggu (20/9). Satgas Amole III bertugas guna menjaga wilayah pertambangan Freeport dari berbagai gangguan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz/15
Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Minggu (20/9). Satgas Amole III bertugas guna menjaga wilayah pertambangan Freeport dari berbagai gangguan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz/15

Pemerintah Indonesia yang berdaulat dan mendapat mandat publik membiarkan dirinya berlarut-larut berunding dengan sebuah perusahaan swasta seperti Freeport yang privat.

Ini seperti mengulang apa yang dilakukan kerajaan-kerajaan Nusantara yang agung, yang memposisikan dirinya hanya setara dengan sebuah kongsi dagang bernama VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), dan terjerat dalam setidaknya 1.000 jenis perjanjian dalam kurun waktu hampir 200 tahun.

Tapi sebagian (besar) rakyat Indonesia lebih senang percaya bahwa kita dijajah oleh negara Belanda selama 350 tahun. Mungkin agar merasa sedikit lebih terhormat, daripada dijajah sebuah kongsi dagang yang didirikan oleh 17 pemegang saham dan 60 orang direksi, yang bisa membentuk tentara sendiri.

Bila dijajar, dokumen-dokumen terkait VOC panjangnya mencapai 12 kilometer dan merupakan koleksi dokumen perusahaan multinasional terbanyak di dunia, yang kini disimpan di kantor Arsip Nasional, Jalan Ampera, Jakarta Selatan.

Hari-hari belakangan ini kita telah melihat bagaimana Indonesia, sebagai sebuah negara merdeka, selama 24 tahun terjebak dalam proses negosiasi kepemilikan saham atas sumber daya alamnya sendiri (maaf untuk kawan-kawan di Papua, catatan ini akan sampai pada bagian “itu”).

Ini adalah sebuah negara yang berkutat pada rembuk-rembuk teknis apakah divestasi melalui penawaran langsung atau lewat pasar modal. Apakah bertahap 2,5 persen per tahun seperti Kontrak Karya 1991, atau langsung 20 persen sampai tahun 2021 seperti Peraturan Pemerintah tahun 2014.

Negara ini seperti tak punya peta jalan atau cetak biru rencana untuk mengelola sendiri, meski telah 40 tahun diajari bagaimana cara melubangi tanah di Papua. Bahkan peta jalan yang luhur untuk pada akhirnya mengembalikan semuanya kepada orang-orang Papua tanpa prasangka politik, prasangka kompetensi, dan bias budaya.

Jakarta sudah telanjur berdosa menyerahkan Ertsberg kepada Freeport McMoran (April 1967), dua tahun sebelum rakyat Papua ditanya dan memberikan jawaban apakah mereka ingin bergabung dengan Indonesia atau mengurus negara sendiri (Juli-Agustus 1969).

Dalam film “Alkinemokiye” saya menunjukan cerita tentang salah satu jenis saham PT Freeport Indonesia. Nama persisnya “Share Equivalent Unit” alias Sertifikat Unit Pengganti Saham.

Tapi tampaknya bukan saham seperti ini yang jadi rebutan para politisi atau elite pemburu rente. Saham seperti ini hanya jatah para karyawan yang dibagikan tahun 1989 (sebelum perpanjangan kontrak dengan pemerintah Orde Baru tahun 1991, di mana salah satu klausulnya harus melakukan divestasi atau melepas saham pada pihak nasional).

Menurut para karyawan, saham ini bisa diuangkan ketika pensiun. Namun saat masa pensiun tiba, saham-saham ini ternyata tak bisa dicairkan dengan alasan sudah pernah dibayarkan. Tapi para pensiunan merasa tak pernah menerima dan tak ada bukti penerimaan uang. Bahkan fisik sertifikatnya pun masih ada di tangan mereka.

Kasus ini sempat dibawa ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung, dan para pensiunan karyawan itu kalah. Orang-orang ini rata-rata sudah bekerja setidaknya 25 tahun. Bahkan ada yang angkatan pertama ketika Freeport mulai eksploitasi tahun 1973. Mereka adalah Sugeng Adi Mulyanto, Abdul Muis, Joce Sangari, Matius Pasang, Sanusi, dan Dance Kapitaraw yang kini hidupnya jauh dari kesan pernah bekerja di perusahaan tambang emas terbesar di dunia.

Hari-hari ini kita melihat bagaimana sebuah pemerintahan yang mendapat mandat rakyat lewat proses yang demokratis, di saat yang sama hanyalah pemegang saham minoritas 9,36 persen yang tunduk pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di Phoenix, Arizona, bahwa deviden yang hanya 1,76 triliun rupiah, tak lagi dibagikan sejak 2012 untuk mengongkosi penambangan bawah tanah.

Lalu untuk menenangkan hati rakyat, pemerintah terlihat sibuk surat-menyurat meminta penjelasan. Padahal mereka telah sadar sepenuhnya, bahwa dalam nalar korporasi yang privat, yang disebut Republik Indonesia hanyalah pemilik sedikit kursi di tengah ruang rapat pemegang saham.

Hari-hari ini kita juga melihat bagaimana sebuah bangsa yang memiliki konstitusi yang agung bahwa isi buminya hanya “digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, justru merundingkan berapa persen royalti yang bisa diperoleh, dengan kontraktor penambang yang ditunjuknya sendiri. Butuh waktu 41 tahun untuk meningkatkan royalti dari 1 persen menjadi 3,75 persen, di saat standar royalti tambang emas di dunia rata-rata sudah 5-7 persen.

Republik yang didirikan para cendekia yang menguasai puluhan bahasa dunia ini, bahkan terjebak soal kapan waktu yang tepat untuk memperpanjang kontrak: apakah dua tahun sebelum berakhir, atau sepuluh tahun agar memberi kepastian investasi. Alih-alih berpikir di luar kotak: benarkah kontraknya patut diperpanjang. Untuk memuluskan itu, ada menteri yang sibuk mewacanakan amandemen Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) agar Peraturan Pemerintah-nya bisa diubah.

Lalu, di tengah perenungan besar itu, muncul petualang-petualang pencari rente yang seperti membenarkan kesimpulan bahwa penjajahan selama berabad-abad di Nusantara ini sejatinya adalah invited colonalism alias penjajahan yang diundang.

 

Avatar
Dandhy Dwi Laksono
Jurnalis, penulis, dan Pendiri Watchdoc, perusahaan film dokumenter. Pada 2015, selama 365 hari, bersama "Ucok" Suparta Arz, Dandhy bersepeda motor mengelilingi Indonesia di bawah bendera Ekspedisi Indonesia Biru.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menilik Komunikasi Publik Tokoh Politik

Komunikasi merupakan sarana yang memiliki signifikansi tinggi dalam mengkonstruksikan sebuah interaksi sosial. Hal ini dikarenakan melalui jalinan komunikasi, seseorang akan mengaktualisasikan suatu konsepsi diri...

Seharusnya Marx Menjadi PNS!

Duduk dan berbincang dengan teman-teman di warung kopi, tak lepas dengan sebatang rokok, saya bersama teman-teman lain kerap kali membicarakan dan mengolok-olok pelamar Calon...

Hubungan Hukum Agama dan Hukum Adat di Masa Kolonial

Dalam rangka memahami sistem sosial dan nilai-nilai yang berada di masyarakat, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengangkat seseorang penasihat untuk membantu mereka dalam mengetahui...

Disiplin, Senjata Ampuh Melawan Corona

Sejak ditemukan penyakit Covid-19 yang diakibatkan oleh virus corona pada akhir tahun 2019, pandemi ini telah menembus angka 30 juta korban kasus positif di...

Teriakan yang Mematikan Pohon di Kepulauan Solomon

Ada kebiasaan menarik dari penduduk yang tinggal di Kepulauan Solomon: Meneriaki pohon. Untuk apa? Untuk menebang pohon yang mengganggu. Jika pohon itu terlalu besar, kayunya...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.