Rabu, Maret 3, 2021

Lalu, Mau Apa dengan “Dokumen Surga”?

Membeli Pengalaman, Membeli Kebahagiaan

Ketika harus memutuskan membeli smartphone model terbaru atau membeli satu perangkat lukis cat air, saya tidak ragu memilih yang kedua. Saya tak piawai melukis,...

DiCaprio Jatuh Cinta Menteri Susi

Semenjak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiati membuat sejumlah gebrakan. Salah satu yang paling menonjol adalah meledakkan kapal-kapal asing yang mengambil ikan Indonesia...

Anggaran Bimbel Anggaran Salah Arah

Gubernur Jakarta terpilih Anis Baswedan menambah anggaran program pendidikan secara signifikan, sebesar Rp 46 miliar. Dia ingin siswa sekolah menengah kurang mampu yang selama...

Mengapa bukan Populisme

Sejak menguatnya partai politik beraliran kanan ekstrem, yang memberikan tekanan pada kepribumian (nativism) di beberapa negara Eropa, dan kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, kajian mengenai...
Alexander Michael Tjahjadi
Research Intern Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

[sumber: indiaexpress.com]
 

Pebisnis, politisi, dan artis dikejutkan dengan “dokumen surga” atau yang disebut dengan Paradise Papers, hasil kerjasama tim investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Ada beberapa temuan yang menarik dari dokumen tersebut seperti jutaan poundsterling yang diinvestasikan oleh Ratu Inggris, masifnya perusahaan cangkang (off-shore) di kabinet Trump, dan penghindaran pajak perusahaan besar seperti Nike dan Apple. Hal ini menunjukkan ada masalah krusial dalam melakukan penghindaran pajak.

Paradise Papers merupakan dokumen kedua terbesar yang dibongkar setelah Panama Papers. Dokumen ini mempunyai ukuran dokumen sebesar 1,4 terabyte, atau setengah ukuran dari Panama Papers. Maka, tak heran, fokus seluruh dunia kembali kepada surga pajak (tax havens), terlebih saat ketimpangan pendapatan di beberapa negara bertambah.

Menurut Guardian yang menjadi salah satu konsorsium ICIJ, surga pajak menjadi salah satu “mesin utama” peningkatan ketimpangan global, karena perusahaan cangkang memberikan celah agar pajak dari perusahaan maupun korporat berkurang.

Ibarat gunung es, dokumen ini merupakan puncak gunung es, di bawahnya masih terdapat polemik pajak. Dalam hal ini, seluruh kementerian keuangan di seluruh dunia menghadapi polemik ini, yaitu penghindaran pajak oleh korporat maupun perseorangan. Parahnya lagi, ada lima nama orang Indonesia yang disebut dalam dokumen ini: Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Thomas Lembong, Tommy Soeharto, dan Mamiek Soeharto.

Masalah yang nyata ini dapat ditelusuri dari regulator dan swasta sendiri. Dari sisi regulator, walaupun terdapat program “pengampunan” pajak seperti tax amnesty atau sunset policy, nyatanya belum mampu menghapus praktek penghindaran pajak. Penghindaran tetap dilakukan karena swasta berharap bahwa akan ada program serupa di masa depan.

Selain itu, regulator memiliki cap mempersulit dunia usaha, apalagi jika sudah mendekati tutupnya tahun anggaran. Mereka yang dianggap tidak menaati peraturan langsung ditindak. Hal ini membuat beberapa pengusaha melakukan protes karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya melakukan upaya penindakan tetapi kurang upaya sosialisasi.

Melihat data ekonomi yang ada, mungkin kita bisa maklum terhadap situasi ini, karena rasio pajak terhadap PDB Indonesia sangatlah kecil, yaitu 10.3 persen pada tahun 2016. Beberapa negara OECD memiliki rasio pajak terhadap PDB rata-rata sebesar 34 persen. Padahal, pajak sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. Tanpa pajak yang mencukupi, pembangunan harus mencari sumber pembiayaan seperti utang luar negeri.

Hal inilah yang membuat DJP tertatih-tatih mengejar pajak dari masyarakat. Mereka menggunakan berbagai upaya untuk menarik minat masyarakat. Kebijakan tax amnesty tahun lalu, misalnya, mampu meningkatkan rasio pajak dari 10.3 persen menjadi 10.8 persen. Kenaikan ini masih sedikit jika dibandingkan potensi pajak di Indonesia. Pada tahun 2011, laporan IMF menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi pajak terhadap PDB sebesar 21 persen.

Dari sisi swasta, perusahaan besar membutuhkan kemudahan proses dan transparansi dalam pajak. Aturan yang banyak membuat beberapa pihak enggan untuk membayar pajak secara legal. Hal ini belum ditambah lagi dengan pegawai pajak yang menawarkan “jasa” untuk mempermudah proses, atau praktik korup lainnya.

Praktik korup, misalnya, dengan menawarkan pengurangan jumlah nominal pajak. Sebagai gantinya, petugas mendapatkan bagian atau “fee” karena melakukan itu. Akibat regulasi yang tidak menentu, swasta memiliki kepercayaan yang rendah terhadap regulator.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh DJP untuk membuat kemudahan proses dan transparansi pajak, misalnya dengan mempunyai basis pajak yang terintegrasi dengan sistem informasi dan teknologi. Integrasi sistem bisa dengan cara pelaporan menggunakan dalam jaringan (daring). Hal ini akan mengurangi potensi kecurangan atau cara-cara kotor petugas pajak. Dengan menggunakan layanan daring, data bisa diakses dari berbagai tempat, yang memungkingkan semakin terintegrasinya basis pajak

Selain itu, pembenahan staf operasional diperlukan agar praktik kecurangan tidak terjadi lagi. Sumber daya manusia di DJP harus dilatih untuk mengedepankan transparansi dalam bertugas. DJP dalam hal ini juga harus menyusun tata cara pemungutan pajak yang benar agar mengembalikan kepercayaan korporat maupun wajib pajak lainnya.

Sebagai penutup, DJP seharusnya bisa menggunakan Paradise Papers dengan bijak. Penelusuran ini penting agar rasa keadilan dirasakan oleh masyarakat dalam hal pajak karena kita telah melihat bahwa penanganan nama-nama dalam Panama Papers tidak maksimal. Padahal, menurut UU No. 11/2016 jelas disebutkan bahwa perlu dilakukan tindakan tegas terhadap setiap orang yang laporan pajaknya tidak benar.

Kolom terkait:

Setelah Panama Papers Makan Korban

Di Mana Budaya Malu Pemimpin Kita

Menakar Shortfall Pajak

Jokowi, Pengampunan Pajak, dan Kemiskinan

 

Alexander Michael Tjahjadi
Research Intern Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

ARTIKEL TERPOPULER

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.