in

Koperasi bukan Sekadar Uang


Ada yang layak direnungkan lebih mendalam ketika hari ini Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti apa kondisi perkoperasian kita sekarang? Ke mana arahnya?

Meski lama diakui sebagai wahana untuk pemberdayaan rakyat dan pemerataan ekonomi-sosial, koperasi kita masih jauh dari harapan.

Pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah

Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Koperasi telah melakukan sejumlah program pemberdayaan koperasi, antara lain meningkatkan kualitas koperasi. Di masa lalu, jumlah koperasi sangat banyak, hampir 200 ribu, tapi baik sebagai organisasi maupun sebagai bentuk usaha sangat marjinal.

Tapi, kondisi perkoperasian kita masih jauh dari menyenangkan. Sebagian besar koperasi masa kini adalah koperasi simpan pinjam yang tak banyak beda dari bank konvensional.

Pembinaan koperasi masih terlalu terfokus ke sektor keuangan. Kurang kreatif dan imajinatif. Sebagai bentuk usaha rakyat, koperasi sebenarnya bisa sangat luas. Misalnya, koperasi jasa yang mewadahi profesional bidang tertentu termasuk dokter, pengacara, bahkan seniman.

Koperasi jasa juga bisa mewadahi pekerjaan informal seperti koperasi pembantu rumah tangga, tukang pijat keliling, tukang reparasi elektronik dan sejenisnya. Atau koperasi dokter, wartawan, arsitek, fotografer dan desainer grafis.

Koperasi ojek tidak bersaing berhadap-hadapan dengan ojek korporat. Ukuran sukses mereka bukan kinerja bisnis dan pendapatan uang semata. Tapi, pemupukan modal sosial: kemampuan mengorganisasi diri, mengelola badan usaha bersama, dan memperkuat solidaritas antar anggota.

Baca Juga :   "Nasihat Emas" Seputar Korupsi untuk Patrialis Akbar

Pemberdayaan Koperasi perlu Komitmen Besar

Membangun koperasi yang lebih luas cakupan dan lebih berkualitas bukan pekerjaan mudah, karena menyangkut pola pikir individualistik dan format dasar ekonomi kita sendiri yang kapitalistik.

Di tengah kecenderungan kentalnya semangat kompetisi mencari uang bahkan di kalangan orang miskin, membicarakan modal sosial seperti jauh panggang dari api. Dan tidak mudah.

Lebih sulit lagi, sikap pemerintah sepertinya tidak mendukung dan justru memperlemah koperasi. Kita bisa melihat dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.

Pemerintah berharap paket kebijakan itu, salah satunya tentang koperasi, bisa meredam merosotnya ekonomi. Tapi, kekeliruan pemerintah, pertama-tama, menyangkut identifikasi masalah. Itu mengapa solusinya cenderung kalang kabut.

Indonesia kini memiliki 200 ribu lebih koperasi. Tapi, sebagian besar kinerjanya buruk. Bahkan banyak yang hidup segan mati tak mau; pada dasarnya sudah mati suri.

Pemberdayaan Koperasi bukan Melulu Uang

Menurut pemerintah, problem utama koperasi adalah kerancuan fungsi: campur aduk antara fungsi ekonomi dan sosial. Solusi yang diajukan pemerintah: mempertegas fungsinya sebagai satuan ekonomi; dengan kata lain mengebiri fungsi sosialnya. Alih-alih keluar dari krisis, bencanalah yang akan dipanen kelak.

Lebih jauh, pemerintah membuat kebijakan spesifik bagaimana memperkuat fungsi ekonomi tadi. Koperasi dianjurkan menerbitkan surat berharga (saham) untuk bisa diperjual-belikan dan dipakai sebagai instrumen memupuk modal uang.

Bung Hatta, yang menyebut koperasi berpotensi menjadi sokoguru bangsa, saya kira akan menangis di kuburnya mendengar ini. Para pembuat kebijakan tidak memahami filosofi, kaidah dan tujuan koperasi.

Baca Juga :   Bisnis Hewan Kurban

Pemberdayaan atau Reduksi Koperasi

Mereduksi koperasi sekadar unit ekonomi akan membunuhnya. Jika modal uang menjadi tolok ukur utama, koperasi kaum marjinal tidak akan pernah bisa bersaing dengan perusahaan swasta pada umumnya dan pemilik modal yang lebih besar. Pada akhirnya akan makin termarjinalkan secara sosial maupun politik pula.

Keindahan dan kekuatan gagasan koperasi justru terletak pada fungsinya yang merangkum berbagai dimensi sekaligus: ekonomi, sosial, bahkan politik.

Pilar koperasi terpenting adalah kemandirian: bebas dari ketergantungan, termasuk ketergantungan pada dana orang lain. Uang dari luar hanya bisa menjadi berkah, bukan bencana, jika ada kemampuan mengorganisasi diri dan ketrampilan teknis maupun manajerial.

Koperasi pertama-tama adalah lembaga pendidikan sosial, tempat orang marjinal belajar, memperkuat diri, dan membantu diri (self-help) secara bersama-sama.

Pilar Pemberdayaan Koperasi

Pilar lain koperasi adalah partisipasi dan pengambilan keputusan secara musyawarah atau demokratis. Anggota belajar konsep yang selama ini dianggap canggih: demokrasi dan politik. Juga memupuk kesadaran tentang apa makna kedaulatan rakyat.

Gagasan dasar koperasi itu masih relevan. Justru makin relevan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan ini meluncurkan program baru: Sustainable Development Goals. Program ini menekankan pembangunan yang lebih komprehensif dan holistik, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dan pemujaan pada uang semata.

Agak ironis, jika di masa Pemerintahan Joko Widodo, yang mengagungkan kemandirian ekonomi-sosial ala Bung Karno dan Bung Hatta, koperasi justru makin kehilangan nyawanya. Atau sekadar jadi zombie, yang akan membuat bapak bangsa kita menangis di alam sana.

Baca Juga :   Kerajinan Tangan Gandhi

Baca juga:

Bung Hatta, Koperasi, dan Pembangunan Perdesaan

Koperasi Negara Kapitalis Lebih Berkembang

Ini Penyebab Kemunduran Koperasi Indonesia


Written by Farid Gaban

Farid Gaban

Editor in Chief The Geo TIMES.

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR