Rabu, Maret 3, 2021

“Dewan Pemburu Saham”

Petani Jambu dan Harapan Baru

Sektor pertanian adalah cerita kebesaran Indonesia, setidaknya pada masa lalu. Indonesia pernah menjadi eksportir gula nomor 2 terbesar dunia, sebelum menjadi importir sejak 20...

Dua Mimpi Buruk dan Satu Malam Penebusan Luka Modric

Luka Modric pernah berada di momen itu sebelumnya. Momen menakutkan di ujung pertandingan yang panjang. Momen di malam musim panas yang begitu panjang. Momen...

Benang Merah A’a Gatot, David Koresh, dan Shoko Asahara

"Menurut klien kami, ketika korban diajak berhubungan badan itu, selalu dikatakan bahwa di dalam diri Aa Gatot itu ada jin yang harus mendapatkan oksigen,...

Kerendahan Hati

Ketika seorang guru mengembangkan kuasanya yang besar, itu menjadi seperti samudera: aliran dan sungai mengalir ke dalamnya. Semakin berkuasa sang guru, semakin besar kebutuhan akan...
Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia

Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12). Setya Novanto diperiksa dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak Freeport. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Kekuasaan memang selalu berkelindan dengan penyalahgunaan. Semakin besar kekuasaan, potensi penyalahgunaan juga semakin besar (Lord Acton). Dalam konteks tertentu, yang terjadi tidak hanya penyalahgunaan kekuasaan,tetapi juga bertindak di luar kekuasaan dan menyalahgunakannya.

Kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto bisa dielaborasi dalam konteks tersebut. Dugaan ini dituding tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan fungsi dan tugas DPR, khususnya pimpinan DPR.

Praktik korupsi di kalangan anggota DPR seolah telah menjadi tabiat, kebiasaan, tidak hanya sebagai tindakan individu tetapi juga sudah mengarah pada tindakan yang dilakukan dan dimaklumi secara bersama-sama. Dimensinya juga beragam, mulai yang terkait dengan fungsi DPR hingga praktik yang berada di luar fungsi tersebut.

Pertama, korupsi dalam konteks fungsi anggaran. Modus korupsi jenis ini adalah yang paling sering dan rentan dilakukan karena sifatnya yang berulang (periodik), di mana setiap tahun telah menjadi rutinitas untuk melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah. Hal ini bisa dilacak dalam beberapa kasus korupsi terkait alokasi dana tertentu yang berujung pidana. Misalnya dalam korupsi pengadaan barang dan jasa. Setelah ditelusuri ternyata tidak hanya proses pengadaannya yang bermasalah, tetapi juga telah direncanakan sejak pembahasan anggaran di DPR.

Politik alokasi telah menjadi sasaran empuk bagi anggota DPR untuk melakukan tawar menawar terhadap instansi tertentu guna mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh Mahkamah Konstitusi (MK), peluang korupsi ini kemudian dilihat sebagai ancaman bagi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Maka, dalam salah satu putusannya, MK telah menetapkan pembatasan terhadap fungsi anggaran DPR. Pembatasan ini menyatakan bahwa kewenangan DPR terkait pembahasan anggaran yang sifatnya sangat rinci (satuan tiga) tidak lagi diterjemahkan sebagai bagian fungsi anggaran DPR.

Kedua, korupsi dalam konteks legislasi. Sudah menjadi praktik lazim bahwa pembahasan sebuah undang-undang sarat dengan kepentingan, baik yang bersifat ekonomi ataupun politik. Terhadap undang-undang yang berdimensi ekonomi atau memiliki dampak terhadap sumber daya ekonomi, misalnya, praktik suap-menyuap biasanya menjadi modus yang umum.

Dalam konteks politik, penggunaan instrumen legislasi memang tidak berdimensi suap tetapi ditujukan untuk mengkooptasi sistem/kelembagaan tertentu yang memungkinkan praktik korupsi leluasa terjadi. Misalnya revisi terhadap undang-undang yang ditujukan untuk memutilasi kewenangan lembaga penegakan hukum dan antikorupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, dan seterusnya).

Ketiga, korupsi dalam konteks pengawasan. Seperti halnya dalam hal fungsi legislasi, korupsi di sektor pengawasan setidaknya juga berdimensi motif ekonomi (suap) dan politik. Pengawasan DPR kerap berujung suap, salah satunya ketika DPR diberi wewenang untuk memilih anggota lembaga negara/komisi negara. Misalnya kasus suap dalam pemilihan deputi gubernur bank sentral yang banyak menyeret anggota DPR ke penjara.

Hal sebaliknya juga mungkin terjadi. Praktik suap tidak terjadi tetapi ada kesepakatan politik untuk memilih atau tidak memilih individu tertentu dengan tujuan menguntungkan kelompok tertentu. Dalam dimensi yang lain (politik), pengawasan atas kinerja pemerintah juga mengalami bias fungsi. Misalnya ketika instrumen panitia khusus (pansus) dibentuk, namun selalu berakhir antiklimaks. Bahkan dalam situasi tertentu pembentukan instrumen pengawasan sekali lagi hanya sebagai alat tawar menawar politik.

Dari ketiga fungsi di atas, apa yang dilakukan Setya Novanto memiliki dimensi yang justru berada di luar konteks fungsi DPR. Kuat dugaan bahwa ini terjadi karena peluang korupsi di tiga fungsi di atas semakin mengalami penyempitan, atau minimal “lapangan bermainnya” sudah dipenuhi oleh “pemain lain” dan semakin terbuka.

Tindakan Setya Novanto sebetulnya hanya satu dari sekian banyak perilaku anggota DPR yang tak terungkap ke permukaan. Praktik menggunakan pengaruh tertentu untuk kepentingan di luar jabatan dan tugasnya sebetulnya telah diatur dalam Kode Etik DPR.

Pasal 6 ayat (4) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR menyebutkan, “Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan”. Sayangnya rumusan norma yang baik ini tidak diimbangi dengan kebijakan penegakan etiknya.

Di dalam peraturan DPR tidak ada pemilahan atau kategorisasi yang tegas terhadap pelanggaran yang diatur di dalam kode etik tersebut, apakah masuk dalam pelanggaran ringan, sedang, atau berat. Hal ini membuka peluang besar di internal DPR untuk mengurangi bobot pelanggaran, walaupun sebetulnya sudah mengarah pada tindak pidana.

Kelemahan penegakan etik ini berpotensi melokalisir kasus atau minimal mengurangi bobot hukumannya. Maka, pilihan terakhir hanya bisa ditumpangkan pada proses hukum pidana. Situasi ini tentu akan membawa penegak hukum berhadapan dengan kuatnya proteksi politik di DPR. Apalagi berhadapan dengan kelompok politik dengan suara mayoritas (pemenang pemilu).

Oleh karena itu, laju perburuan rente (saham) yang dilakukan DPR dengan menggunakan pengaruh jabatan harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk dalam memerangi penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik, khususnya di DPR.

Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

ARTIKEL TERPOPULER

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.