in

(Bukan) Ekonomi Berbagi: Catatan untuk Rhenald Kasali


Ratusan supir taksi demo menolak keberadaan angkutan umum online di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3). Ribuan sopir taksi, bajaj dan sejumlah angkutan umum lainnya melakukan mogok massal untuk menolak keberadaan transportasi umum berbasis aplikasi. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/nz/16
Ratusan supir taksi demo menolak keberadaan angkutan umum online di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

Ketika para sopir taksi dan kendaraan umum memarkir kendaraan di berbagai sudut Jakarta Selasa (22/3) lalu, dan kemudian terlibat tindakan-tindakan anti-sosial dan destruktif, di media sosial ramai dibagi tulisan tentang sharing economy alias ekonomi berbagi. Dari lebih dari 20 WhatsApp Group yang saya ikuti, 12 di antaranya mencantumkan dan membahas tulisan karya Dr. Rhenald Kasali yang menjelaskan fenomena sewa kendaraan berbasiskan aplikasi dari sudut pandang ekonomi berbagi.

Namun, apa sesungguhnya ekonomi berbagi itu? Benita Matofska dari organisasi The People Who Share mengajukan definisi sebagai berikut: “The Sharing Economy is a socio-economic ecosystem built around the sharing of human and physical resources. It includes the shared creation, production, distribution, trade and consumption of goods and services by different people and organisations.” Ia kemudian memberikan 10 komponen penyusunnya.

Dari 10 komponen itu, hal yang menurut saya sangat penting adalah visi keberlanjutan, yang berarti bahwa ekonomi berbagi merupakan model ekonomi yang menimbang dengan cermat pemanfaatan sumberdaya sekarang untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Dua komponen lainnya, masyarakat dan lingkungan, menegaskan bahwa ekonomi berbagi—baik itu mewujud dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi—bekerja dalam harmoni dan sinergi dengan alam. Ekonomi berbagi dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam batas-batas, dan untuk memulihkan, daya dukung lingkungan.

Oleh karenanya, ketika kita periksa dengan saksama contoh-contoh dari ide ekonomi berbagi yang terbaik—misalnya yang disusun oleh Jan Lee dari Triple Pundit di akhir 2013—maka yang muncul adalah crowdfunding untuk membiayai beragam bisnis sosial yang memecahkan permasalahan untuk kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat; berbagi sumber belajar secara gratis atau sangat murah seperti yang dilakukan oleh para profesor yang membuat EdX; berbagi kendaraan seperti penyewaan sepeda sangat murah di kota-kota besar, serta carpooling yang memanfaatkan kursi-kursi kosong di kendaraan pribadi; patungan untuk pemasangan panel surya di antara masyarakat yang ingin terbebas dari listrik yang diproduksi dari bahan bakar fosil; pengelolaan makanan serta bahannya yang tak terkonsumsi dari restoran untuk menolong masyarakat miskin; dan contoh-contoh serupa lainnya.

Ide ekonomi berbagi sendiri tidaklah baru. Sejak lama orang-orang memiliki kecenderungan berbagi dengan mereka yang dekat, seperti keluarga dan kerabat. Hanya saja, dua hal besar membuat ekonomi berbagi menjadi kembali mengemuka dan tersebar secara massif. Pertama, karena kesadaran bahwa moda pembangunan selama ini telah membawa konsekuensi buruk bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga ide keberlanjutan menjadi semakin kuat didukung.

Baca Juga :   Kebijakan Penanganan Banjir ala Ahok dan Aher

Kedua, karena perkembangan teknologi informasi memungkinkan berbagi sumberdaya dengan jauh lebih banyak orang, termasuk orang-orang baru yang memiliki perhatian yang serupa.

Ekonomi Akses dan Permasalahannya
Pertanyaannya kemudian, apakah bentuk-bentuk bisnis yang sekarang dianggap sebagai contoh paling populer dari ekonomi berbagi seperti Uber dan Airbnb bisa dianggap benar-benar sebagai bagian dari ekonomi berbagi dalam pengertian itu? Tampaknya tidak.

Kalau Uber, misalnya, menggunakan mobil-mobil yang menganggur dan utamanya dimanfaatkan untuk memberikan pendapatan untuk para penganggur atau untuk kepentingan mengangkut makanan bagi kaum miskin, maka itu akan jadi bagian dari ekonomi berbagi.

Kalau Airbnb memanfaatkan kamar-kamar yang kosong untuk kepentingan memberikan tempat perlindungan bagi mereka yang kesulitan membayar biaya sewa, itu adalah perwujudan ekonomi berbagi. Namun, yang terjadi tidaklah demikian.


Mengutip contoh-contoh yang kini paling mengemuka, Giana Eckhardt dan Fleura Bardhi menyatakan bahwa mereka itu bukanlah bagian dari ekonomi berbagi, melainkan lebih tepat disebut access economy atau ekonomi akses. Kedua profesor ekonomi dari Inggris itu menyatakan dengan tegas bahwa ekonomi berbagi adalah tentang bagaimana anggota masyarakat yang biasanya sudah saling mengenal—atau diperkenalkan oleh teknologi informasi—berbagi sumberdaya tanpa motif keuntungan, walau transaksi finansial tak haram sepenuhnya.

Ketika ada perusahaan menjadi perantara orang-orang yang tak saling mengenal untuk memanfaatkan sumberdaya pada kurun waktu tertentu dengan motif ekonomi utilitarian, bukan keberlanjutan, tak tepat lagi disebut sebagai ekonomi berbagi.

Demikian yang mereka nyatakan dalam artikel The Sharing Economy isn’t about Sharing at All di “Harvard Business Review” edisi Januari 2015.

Lebih jauh dari itu, penulis teknologi Tom Slee dalam buku What’s Yours is Mine: Against Sharing Economy (2016) mengingatkan kita semua terhadap penyelewengan makna ekonomi berbagi yang kini tampak diterima tanpa kritisisme sama sekali. Siapa yang tak senang dengan semakin murah dan mudahnya kita mengakses berbagai jenis jasa lewat perantaraan teknologi informasi? Tapi, murah tidak selalu baik bagi keberlanjutan.

Buat Slee, ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, yang ia sebut sebagai dirty laundry dari perusahaan-perusahaan terkemuka yang memanfaatkan popularitas salah kaprah dari istilah ekonomi berbagi itu. Kalau lima tahun lalu Rachel Botsman dan Ross Roger menulis What’s Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live yang merupakan manifesto ekonomi berbagi—terutama konsumsi kolaboratif—yang sesungguhnya, buku yang ditulis Slee memberikan peringatan keras akan beragam hal yang sesungguhnya bisa merugikan masyarakat luas, walau sekarang tampak menguntungkan.

Baca Juga :   Kamsia, Om Ben

Pada Januari 2014, dua peneliti dari Universitas Harvard, Benjamin Edelman dan Michael Luca, menemukan bahwa telah terjadi diskriminasi rasial pada Airbnb. Bila seharusnya aplikasi online bisa mengurangi beragam hal negatif, tetapi terdapat konsekuensi yang tak terpikirkan sebelumnya.

Dalam artikel Digital Discrimation: The Case of Airbnb.com, keduanya membuktikan bahwa induk semang yang namanya menyiratkan ras kulit putih bisa meminta pembayaran 12% lebih tinggi untuk kualitas pondokan yang sama. Di awal 2016, studi mereka—dan satu peneliti lagi, Dan Svirsky—membuktikan bahwa mereka yang memiliki nama ras kulit hitam memiliki kemungkinan penolakan 16% lebih besar dibandingkan yang namanya menyiratkan ras kulit putih.

Artikel Peeking Beneath the Hood of Uber yang dituliskan oleh para peneliti dari Universitas Northwestern—Le Chen, Alan Mislove, dan Christo Wilson—menemukan bahwa surge pricing yang dikenakan oleh Uber tidaklah setransparan yang banyak dipersepsi orang. Karena masalah transparansi itu dan beragam masalah lainnya, bisnis-bisnis dalam ekonomi akses ini kemudian menimbulkan beragam pertanyaan legal seputar asuransi, pajak, ketenagakerjaan, dan hak-hak masyarakat.

Demikian yang ditunjukkan secara komprehensif oleh Vanessa Katz dalam Regulating the Sharing Economy yang dipublikasikan di Berkeley Technology Law Journal, Vol. 30/5 2015.

Profit Versus Keberlanjutan
Perusahaan-perusahaan macam Uber dan Airbnb jelas menggunakan algoritma dan big data untuk kepentingan bisnisnya. Tentu bukan untuk kepentingan seperti yang diidealkan oleh para penggagas ekonomi berbagi di awalnya. Mereka memanfaatkannya untuk kepentingan perusahaan, yang secara terbuka menyatakan tujuan maksimisasi profit.

Sebagai bagian dari tujuan tersebut, mereka juga memanfaatkannya untuk kepentingan kehumasan mereka, terutama sebagai cara untuk menghadapi usulan-usulan regulasi terhadap model bisnis mereka. Pesan yang mereka terus gemborkan adalah, “We don’t need your old rules any more, companies say: our information can deliver new levels of efficiency, convenience, and safety.” (Slee, 2016)

Masalahnya, data yang mereka kuasai itu sangat sulit diakses oleh pihak lain. Dan, sebagai senjata kehumasan, yang banyak dikeluarkan adalah data yang paling menguntungkan kepentingan bisnis mereka. Sifat selektif itu, misalnya, ditunjukkan Slee pada kasus Uber yang menyatakan bahwa pengemudinya bisa mendapatkan pendapatan hingga US$90,000 per tahun.

Baca Juga :   Generasi Y dan Pola Berbagi

Jurnalisme investigatif atas angka yang mencengangkan itu menemukan bahwa angka itu diperoleh oleh pengemudi Uber di tempat tersibuk di New York yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu, sebelum dikurangi dengan seluruh pengeluaran seperti asuransi, bahan bakar serta perawatan kendaraan. Hal yang sama juga terjadi pada angka-angka yang dipublikasikan oleh Airbnb.

Uber kini memiliki nilai pasar US$65 miliar, sementara Airbnb nilainya US$25 miliar. Pasokan kapital dalam jumlah raksasa terus mereka terima. Dari kebutuhan dana operasional Uber di tahun 2015 sebesar US$6,5 miliar tahun lalu, hampir US$5 miliar berasal dari suntikan investor.

Adapun untuk Airbnb di tahun yang sama, dari anggaran US$2 miliar, US$1,6 miliar di antaranya juga merupakan suntikan modal baru. Tentu, para pemodal itu berharap agar IPO yang akan dilakukan—yang hingga kini terus ditunda hingga kondisi optimal bisa muncul—bisa sukses besar, dan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi mereka.

Yang penting untuk diingat oleh kita semua adalah bahwa mereka yang menuliskan kritik, atau setidaknya meminta kita untuk berhati-hati terhadap perkembangan ekonomi akses ini bukanlah para luddite modern yang ingin membawa kita kepada kemunduran. Tom Slee adalah seorang pakar teknologi yang berpihak kepada kemajuan, namun ia jelas mengkhawatirkan ekses yang timbul dari bisnis berbasis teknologi informasi yang tak diregulasi dengan benar. Vanessa Katz adalah seorang pakar hukum teknologi yang ingin memastikan bahwa teknologi benar-benar membawa manfaat untuk masyarakat luas.

Uber, Airbnb, dan beragam perusahaan sejenis tentu saja sah menjalankan model bisnisnya sepanjang tak ada regulasi yang mereka langgar, dan tidak melawan regulasi yang hendak dibuat untuk memastikan maslahat bagi masyarakat. Motivasi maksimisasi profit juga masih dipandang etis bila tidak dicapai dengan membawa efek destruktif untuk ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Namun, bila kita hendak bersetia dengan pengertian ekonomi berbagi, tampak jelas bahwa mereka bukanlah bagian dari ekonomi berbagi yang sesungguhnya. Sementara, kebutuhan untuk mempercepat masuknya masyarakat ke dalam keberlanjutan sesungguhnya membutuhkan berbagai inisiatif yang benar-benar disandarkan pada ekonomi berbagi. Dan ini butuh kerja jauh lebih keras dibandingkan sekadar menikmati dan merayakan ekonomi akses tanpa kritisisme.


Written by Jalal

Jalal

Reader on Corporate Governance and Political Ecology
Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR