OUR NETWORK

Bocoran Pembagian Menteri Bukti Koalisi Prabowo-Sandiaga Bermasalah

Sejak awal pembentukan koalisi sampai sekarang, partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga memang tampak belum solid. Selisih demi selisih terjadi seperti yang diberitakan media-media.

Pengakuan Hashim Djojohadikusumo yang menyebut jatah menteri kabinet Prabowo-Sandiaga jika terpilih telah dibicarakan dengan komposisi tujuh menteri untuk PAN dan enam kursi menteri untuk PKS sebenarnya bukan masalah. Sangat wajar dalam pemilu partai-partai yang berkontribusi memenangkan kandidat tertentu meminta pos di kekuasaan.

Namun, mengumumkannya sebelum Pemilu berlangsung, tentu menyiratkan maksud politik. Menurut saya ini menunjukkan kondisi koalisi Prabowo-Sandiaga sedang tak stabil dan butuh tambahan suara.

Sejak awal pembentukan koalisi sampai sekarang, partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga memang tampak belum solid. Selisih demi selisih terjadi seperti yang diberitakan media-media.

Mulai dari soal mahar politik terkait penunjukkan Sandiaga sebagai Cawapres yang diprotes keras oleh Demokrat dan membuat partai berlambang Mercy tersebut mesti menyatakan dukungan belakangan, lalu tumpang tindih sumbangan dana kampanye di antara Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat, lalu kabar Demokrat main dua kaki, sampai perebutan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta antara Gerindra dan PKS yang belum rampung hingga hari ini.

Begitupun masih banyak kader tiga partai tersebut yang belum sepenuhnya yakin mendukung pasangan tersebut. Baik secara terang-terangan dengan mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, seperti dilakukan kader PAN di Maluku dan Gubernur Riau Syamsuar yang diusung PAN dan PKS, lalu Gubernur Papua Lukas Enembe dari Demokrat. Maupun, secara tertutup dengan tak mengampanyekan Prabowo-Sandiaga, tapi hanya berkampanye untuk keperluan Pileg.

Sikap kader PAN, PKS dan Demokrat tersebut tak lain lantaran mereka merasa tak memiliki tanggung jawab moral kepada Prabowo dan Sandiaga yang berasal dari Gerindra. Meskipun Sandiaga telah menyatakan diri mundur dari Gerindra dan menjadi independen, tapi belum cukup mengurangi kekhawatiran mereka bahwa Gerindra akan merebut semua pos kekuasaan jika pasangan 02 menang di Pilpres. Atau, bisa dikatakan mereka khawatir Gerindra akan mengambil langkah winner takes all.

Sementara, salah satu tujuan utama partai politik mengikuti pemilu adalah untuk menduduki kekuasaan agar ide dan agenda politik mereka dalam pemerintahan dapat terlaksana. Sehingga, apabila Gerindra mengambil langkah winner takes all akan merugikan mereka. Apalagi ambang batas parlemen sebesar 4 persen membuat langkah mereka menuju parlemen semakin berat jika harus memecah konsentrasi berkampanye untuk kandidat Capres-Cawapres yang sama sekali tak beririsan dengan partainya.

Padahal, PAN dan PKS selama ini diyakini memiliki basis kader yang solid di akar rumput. PAN melalui kedekatan ideologisnya dengan Muhammadiyah dan PKS melalui kaderisasinya yang mengakar. Begitu pun Demokrat sebagai partai yang pernah berkuasa selama dua periode di negeri ini dianggap masih memiliki pengaruh kuat di akar rumput.

Pantas Prabowo-Sandiaga sangat memerlukan militansi mereka untuk membendung militansi kader partai-partai pendukung Jokowi-Ma’ruf yang juga memiliki basis massa signifikan, seperti PDIP, Golkar dan PKB.

Sementara sampai dua minggu menjelang pemilu pada 17 April mendatang elektabilitas Prabowo-Sandiaga masih di bawah Jokowi-Ma’ruf. Sejumlah survei politik yang dilakukan lembaga-lembaga survei menunjukkan mereka tertinggal lebih kurang 10-13 persen dari petahana. Jarak yang signifikan dan teramat susah dikejar dalam waktu singkat.

Dalam kondisi yang demikian, maka dibutuhkan satu tekanan untuk menciptakan koalisi yang stabil. Tekanan yang paling efektif adalah mengenai kekuasaan. Dengan tak menyebut Demokrat dalam skema pembagian pos menteri tersebut, sebenarnya Hashim tengah memanfaat strategi pengelolaan konflik di antara PKS, PAN dan Demokrat.

Terbukti, setelah Hashim mengungkapkan hal itu Demokrat memang terpancing. Ketua Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pembagian pos menteri yang terlalu dini melukai hati rakyat dan meminta pembicaraan terkait ini ditunda sampai jelas pemenang Pilpres. Sebaliknya, PAN dan PKS mengapresiasi pernyataan Hashim.

Di posisi tersebut, Gerindra kembali memiliki peran sentral karena dianggap dapat menengahi. Nilai tawarnya pun kembali meningkat ke partai-partai tersebut. Ujungnya, Gerindra dapat meminta loyalitas partai-partai tersebut dalam sekali tepukan.

 

Kontraproduktif ke Calon Pemilih

Masalahnya, efektifitas strategi ini tidak berlaku ke calon pemilih. Masyarakat akan bisa melihat Prabowo-Sandiaga hanya memanfaatkan Pemilu untuk bagi-bagi kekuasaan, bukan mengabdi kepada mereka seperti yang kerap digembar-gemborkan. Mereka pun akan menjadi kehilangan simpati terhadap pasangan tersebut.

Hal itu, lantaran Hashim hanya menyebutkan jumlah menteri dan nama partai saja. Bukan nama-nama tokoh yang bakal mengisi posisi jabatan tersebut. Sementara, masyarakat sangat memperhatikan figur dalam menilai proporsi kabinet, bukan partai yang dipandang sudah terlalu buruk di negeri ini.

Berbeda dengan kami di koalisi Jokowi-Ma’ruf yang menyerahkan keputusan pemilihan menteri kepada presiden karena memang hak prerogratifnya. Kami yakin Jokowi akan memilih menteri-menteri yang kompeten dalam bidangnya demi kebaikan bangsa. Kami pun yakin orang-orang itu ada di partai-partai pendukung Jokowi-Ma’ruf. Sehingga, tak perlu khawatir terlewat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf nanti.

Lagi pula, dengan memercayakan keputusan menteri kepada Jokowi akan membuat kami lebih leluasa bekerja untuk pemenangan dan masyarakat. Kami tak perlu saling berselisih siapa dapat apa, serta siapa yang bertanggung jawab menggalang aspirasi masyarakat. Sebaliknya, kami justru semakin erat bekerja sama dalam pemenangan dan memiliki peluang sama untuk menyapa masyarakat yang bisa berimbas kepada suara di Pileg.

Atas hal-hal tersebut, saya yakin Jokowi-Ma’ruf akan menang tebal di Pilpres kali ini. Prediksi saya keunggulan pasangan nomor urut 01 akan mencapai 15 persen.

Firman Soebagyo
Anggota DPR RI, Ketua DPP Golkar

TINGGALKAN KOMENTAR

geolive
    Feed has no items.
Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…