Selasa, Maret 2, 2021

Berburu Dukun Santet Bernama Radikalisme

Arsenal Way: Cara Wenger Merawat Kuasa

Burnley hampir saja menodai pesta perayaan 20 tahun Arsene Wenger bersama Arsenal. Kado spesial berupa kemenangan nyaris gagal dipersembahkan para punggawa Arsenal di momen...

Olimpiade dan Rasa Merdeka

“Go to hell with IOC! Kita negara-negara berkembang sudah punya ajang olahraganya sendiri, yakni the Games of the New Emerging Forces (Ganefo),” ujar Sukarno...

Ujian Independensi Basuki

Calon independen (perseorangan) dalam pemilu kepala daerah (pilkada) sah menurut undang-undang. Tetapi, mengapa ada upaya terus-menerus, terutama dari kalangan aktivis partai politik, untuk mempersepsikan...

Pesan Terakhir tentang Ekonomi Berbagi

Warga mencari transportasi dengan aplikasi online di Jakarta, Kamis (17/3). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa. Sebelum antusiasme dan kericuhan ekonomi berbagi berakhir sebagaimana nasib setiap isu...
Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.

Belakangan ini banyak orang risau tentang apa yang mereka sebut sebagai radikalisme dan lunturnya kesadaran akan kebhinekaan. Termasuk di kampus-kampus.

Secara spesifik, orang menyebut ancaman ideologi Wahabi, Salafi, ormas Hizbut Tahrir Indonesia, dan gerakan Tarbiyah yang termanifestasi dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meski berbeda-beda, semua itu sering keliru disebut dalam satu nafas: radikalisme, yang berkonotasi kekerasan. Di sejumlah saluran media sosial, orang membagikan daftar apa yang mereka sebut ulama/ustadz HTI. Juga daftar kampus-kampus yang katanya “terpapar radikalisme”.

Tujuan menyebarkan daftar seperti itu mungkin agar orang tak mengundang tokoh HTI atau terpengaruh oleh mereka. Tapi, praktek seperti ini bisa tergelincir menjadi semacam “witch-hunting”. Istilah “witch-hunting” populer di Abad Pertengahan Eropa. Orang yang diberi label “tukang tenung” atau “dukun santet” diburu, didaftar dan dibantai atas nama radikalisme.

HTI kini disebut ormas terlarang, seperti halnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Di masa lalu, dengan dukungan Orde Baru, tentara dan Amerika Serikat, orang membuat “daftar komunis”, untuk didiskriminasi, bahkan dibantai secara harafiah.

Sebagian korban diskriminasi dan pembantaian komunis itu adalah orang yang masuk daftar hanya karena sentimen pribadi atau hal yang tak ada kaitannya dengan ideologi.

Ironisnya, belum lama lalu, sebagian kelompok Islam di atas juga melakukan “witch-hunting”, membuat daftar orang-orang “kiri komunis” dan “Islam sesat”, yakni kaum liberal, pluralis, sekular, Ahmadiyah, maupun Syiah, untuk diwaspadai dan diberangus. Secara keliru, saya pun pernah dimasukkan dalam daftar “tokoh Syiah” lulusan Qom, padahal ke Iran pun belum pernah.

Lomba “berburu dukun santet” ini punya konsekuensi yang jauh. Tak hanya memicu siklus kekerasan dan diskriminasi, tapi juga potensial menjadi perang saudara. Ini menunjukkan bahwa kita tak mampu belajar dari sejarah. Dan belum beranjak jauh dari kebiasaan primitif seperti itu.

Menganut ideologi atau agama tertentu bukanlah kejahatan. Menjadi komunis, kapitalis, wahabi, salafi, Islam, Ahmadiyah, Syiah, Kristen atau Kejawen, bukanlah kejahatan. Bukan pula kejahatan mendirikan dan menjadi anggota ormas tertentu, seperti HTI atau Barisan Tani Indonesia (komunis), yang merupakan manifestasi sosial-politik dari ideologi.

Kebebasan berserikat diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Larangan terhadap komunis maupun Hizbut Tahrir, seperti juga pemberangusan terhadap Ahmadiyah dan Syiah, adalah tindakan inkonstitusional.

Warga negara yang satu tak berhak memaksa cara berpikir warga negara yang lain. Negara tak boleh mengatur “ideologi dan pikiran orang”. Kalaupun mau dicoba, sudah pasti akan gagal. Yang bisa diharapkan dari negara dan aparatnya adalah sikap tegas terhadap manifestasi kekerasan yang dilakukan oleh penganut ideologi manapun (termasuk penganut kapitalisme, misalnya).

Saya tak setuju wahabisme, Hizbut Tahrir dan komunisme. Tapi, penganut ideologi itu punya hak hidup sama seperti saya. Punya hak sama seperti juga anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah.

Ideologi, seperti paham agama tertentu, memang bisa mengilhami pikiran sempit (fanatik) dan cenderung pada kekerasan. Tapi, itu berlaku untuk semua ideologi, terutama ketika bercampur-aduk dengan kepentingan politik dan ekonomi. Ancaman wahabisme dan komunisme, jika ada, tidak lebih besar atau lebih kecil dari ancaman kapitalisme.

Penggusuran paksa warga kota, petani dan nelayan atas nama investasi bisnis, yang merupakan manifestasi paham “fundamentalisme pasar”, juga merupakan bentuk kekerasan. Globalisasi, atau penyeragaman dalam ideologi kapitalisme-pasar, sudah terbukti punya potensi pelanggaran hak asasi di mana-mana.

Ideologi tidak otomatis melahirkan kekerasan. Hizbut Tahrir, misalnya, justru punya prinsip nir-kekerasan atau non-violence. Mereka mempromosikan khilafah melalui dakwah secara damai. Lihat bedanya dengan perilaku Front Pembebasan Islam (FPI), milisi sipil Islam yang pada awalnya dibentuk oleh para jenderal Orde Baru.

Berbeda dari Hizbut Tahrir yang anti-politik dan pemilu, tokoh gerakan Tarbiyah memilih mendirikan partai politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mengalami moderasi karena tuntutan pragmatisme politik; termasuk merangkul politisi non-Muslim di daerah-daerah tempat Islam menjadi agama minoritas.

Dalam soal kebijakan publik (ekonomi, transportasi, pertanian, energi), PKS tak ada bedanya dari Golkar maupun PDI Perjuangan. Di sisi lain, pragmatisme politik pula yang mendorong partai nasionalis-sekular memanfaatkan jargon agama (Islam).

Perda-perda syariah hanya bisa lolos dengan persetujuan politisi nasionalis-sekular seperti Golkar dan PDI Perjuangan. Otonomi syariah di Aceh dimulai pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pragmatisme politik pula yang mendorong Jokowi menggandeng Kiai Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Syariah, menjadi wakil presiden. Ancaman PKS dalam kehidupan bernegara, jika ada, tidak lebih dan tidak kurang mengerikan dibanding ancaman Gerindra maupun PKB.

Kita perlu lebih rileks melihat keragaman ideologi. Memberangus ideologi tertentu demi menjaga keragaman adalah kontradiksi. Obsesi persatuan yang diilhami slogan “NKRI harga mati” cenderung menindas karena berupaya menyeragamkan pikiran dan interpretasi terhadap Pancasila. Bersatu dalam hal apa, menurut siapa?

Persatuan tidak dibangun atas dasar penyeragaman. Persatuan menuntut pengakuan dan toleransi atas pikiran berbeda. Jika semua sudah sama, apa pentingnya persatuan?

Alih-alih memberangus dan melakukan “witch hunting”, dunia akademis seperti kampus semestinya justru mengkaji dan memperdebatkan aneka ragam ideologi (termasuk agama dan mazhab) dalam tradisi ilmiah yang bermartabat. Serta menakar secara proporsional konsekuensi ideologi dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi negeri kita.

Fanatisme (pikiran sempit) yang cenderung pada intoleransi dan kekerasan memang mengkhawatirkan. Tak hanya fanatisme ideologi-agama, tapi juga fanatisme politik: ejekan dan cacimaki antar pendukung politisi idola selama pilihan presiden, misalnya.

Dunia akademis, doktor dan profesor, punya kewajiban mengidentifikasi akar-akar fanatisme dan kekerasan untuk mencegah dan meminimalkannya. Bukan jalan pintas memberangus keragaman ideologi dan pikiran.

Perbedaan adalah keniscayaan hidup. Kita tidak perlu merayakan kebhinekaan itu secara berlebihan. Cukup bersikap toleran terhadap perbedaan.*

Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Jurnalisme Copy-Paste

Jurnalisme copy-paste adalah pekerjaan mengumpulkan, mencari dan menulis berita dengan menggunakan teknik salin menyalin saja. Seperti ambil berita di media lain atau dapat dari...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.