in ,

Belajar dari Kota-Kota Ternyaman di Dunia


The Economist Intelligence Unit kembali mengumumkan hasil survei tentang kota-kota ternyaman di dunia. Di tahun 2016 ini, dari 140 kota di dunia yang disurvei, Melbourne menempati urutan teratas dengan skor 97,5, terpaut hanya 0,1 dari kota-kota lain yang masuk 10 besar ternyaman, seperti Vienna (Austria), Vancouver (Kanada), Toronto (Kanada) dan Calgary (Kanada).

Filnder Street Station, Melbourne. [Shutterstock]
Filnder Street Station, Melbourne. [Shutterstock]
Kota-kota lain yang masuk 10 besar adalah Adelaide dan Perth (Australia), Auckland (Selandia Baru), Helsinki (Finlandia), dan Hamburg (Jerman).

Paris (Prancis), yang sebelumnya pernah masuk ke dalam status 10 kota ternyaman, kali ini harus terdegradasi dan mengalami penurunan peringkat terbesar gara-gara serangan teroris yang melanda kota ini beberapa waktu lalu. Kota-kota supermodern, seperti New York, Tokyo, dan London, juga tidak masuk ke dalam status 10 besar kota ternyaman di dunia karena dinilai terlalu padat dan tak lagi terlalu nyaman sebagai tempat tinggal.

Penilaian The Economist Intelligence Unit tentang kota mana yang dianggap paling nyaman memang didasarkan pada lima indikator pokok, yaitu stabilitas keamanan, perawatan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan dan infrastruktur. Artinya, untuk masuk dalam kategori kota ternyaman di dunia, ukurannya bukan pada kemegahan gedung bertingkat yang dimiliki, gemerlap kota atau pada fasilitas mewah yang disediakan kota itu, melainkan lebih pada kenyamanan yang ditawarkan kepada warga kota itu sendiri.

Kota yang megah tetapi sesak dan dihuni penduduk yang terlampau banyak niscaya tidak akan masuk ke dalam kategori kota ternyaman di dunia.

Terpilihnya Melbourne sebagai kota ternyaman di dunia, bagi saya, tidak terlalu mengherankan. Selama empat tahun terakhir, ketika menengok anak saya yang tengah kuliah di Monash University di Melbourne, saya dan istri memang merasakan langsung keramahan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan berbagai sudut kota Melbourne.

Melbourne bukan hanya menawarkan lingkungan dan fasilitas belajar yang berkelas, serta fasilitas transportasi publik yang sangat layak, tetapi juga menyajikan keramahan warga masyarakatnya. Di balik stereotipe tentang orang Barat yang selama ini kerap digambarkan individualis dan sombong, saya justru sering bertemu dengan tuan rumah yang ramah, orang-orang yang selalu menyapa di train, trem, dan bus, serta orang-orang yang cenderung mempersilakan kita lewat terlebih dahulu ketika berpapasan di ruang yang terbatas.

Tak jarang pula mereka menyapa dengan senyum yang terbuka, melontarkan sapaan good morning, how are you, dan lain sebagainya meski sama sekali tak pernah kenal sebelumnya.
Pendeknya, terpilihnya Melbourne bukan hal mengejutkan, karena selama berkunjung ke sana orang-orang niscaya akan mudah beradaptasi dan nyaman dengan kondisi lingkungan yang bersahabat.

Kalaupun ada satu hal yang membuat saya tidak nyaman berkunjung ke Melbourne adalah soal harga makanan yang hampir dua kali lipat harga makanan di Indonesia. Berbeda dengan harga makanan di Malaysia atau di Thailand yang relatif setara dengan harga makanan di Indonesia, di Melboune rata-rata harga makanan yang sederhana di atas 10 dollar AUD (sekitar Rp 100 ribu lebih).

Untuk orang seperti saya, membeli makan siang dengan harga Rp 100 ribu lebih sering membuat seenak apa pun makanan itu kadang terasa aneh. Sebab, dengan uang Rp 100 ribu, jika dibelikan di pasar dekat rumah di Surabaya, saya biasanya bisa memperoleh 10 piring nasi pecel alias bisa untuk memenuhi kebutuhan makan 3-4 hari penuh.


Tetapi, lepas dari soal harga makanan yang mencekik leher, kota seperti Melbourne punya berbagai kelebihan yang bisa dijadikan tempat bagi aparatur pemerintah dan perencana pembangunan kota di tanah air untuk belajar. Lebih dari sekadar kota yang ramah dan nyaman, tata kelola dan karakteristik masyarakat Melbourne tampaknya memang memiliki berbagai keunggulan yang patut kita contoh.

Kunci kesuksesan Melbourne menjadi kota ternyaman di dunia bukan hanya karena didukung warga masyarakatnya yang taat hukum dan ramah, tetapi juga pada komitmen perencana dan pengelola kota yang konsisten menata kota untuk kepentingan umum, tanpa harus terkontaminasi kepentingan kekuatan komersial. Ini hal yang benar-benar bertolak-belakang dengan kondisi kota-kota di tanah air.

Belakangan ini, ketika saya dua kali diundang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang menjalin kerjasama dengan Kemitraan Habitat untuk menyusun masukan kebijakan terkait pertemuan dua puluh tahunan PBB yang membahas masalah di bidang perkotaan dan permukiman, ada sejumlah masalah yang berhasil diidentifikasi dan tengah dihadapi kota-kota di Indonesia.

Sebagai pusat pertumbuhan dan aktivitas sosial-ekonomi, kota-kota di Indonesia umumnya tidak hanya menghadapi persoalan urbanisasi berlebih dan sektor informal, tetapi juga ancaman degradasi kondisi lingkungan dan kendala memilih strategi pembangunan kota yang mampu menjamin kelangsungan atau keberlanjutan kemajuan kota dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selama ini, di berbagai belahan dunia, penduduk perkotaan dilaporkan mengalami pertumbuhan yang luar biasa pesat. Pada tahun 1950, jumlah penduduk perkotaan tercatat hanya 746 juta (29,6%), maka pada tahun 2000 telah mencapai 2,85 miliar (46,5% dari populasi dunia), dan pada tahun 2015 telah meningkat menjadi 3,96 miliar (54%). Di tahun 2030 nanti jumlah penduduk perkotaan diprediksi akan meningkat menjadi 5,06 miliar atau 60% dari total penduduk dunia.

Saat pemerintah kota mampu mengola sumber daya yang ada dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta layanan publik yang memadai bagi penduduk perkotaan yang terus bertambah, seberapa pun banyak arus migrasi dan urbanisasi yang terjadi tidak akan menjadi masalah. Tetapi lain soal ketika kemampuan kota menangani berbagai masalah sosial dan lingkungan serba terbatas. Di kota di mana kemampuan pemerintah serba terbatas, niscaya yang terjadi adalah kota akan tumbuh makin gigantik, namun di saat yang sama berbagai problema sosial dan lingkungan mulai bermunculan.

shutterstock_427299316

Kota-kota yang ada bukan hanya terancam banjir, kesulitan air bersih, dan tata ruangnya semrawut, tetapi juga akan cenderung berkembang makin tidak ramah kepada rakyat miskin, terutama kaum migran miskin. Di Indonesia, kita bisa melihat di berbagai kota besar, kecenderungan yang berkembang umumnya adalah pemerintah kota mengembangkan apa yang disebut David Baker sebagai kebijakan “pintu tertutup” bagi migran miskin.

Perkembangan kota memang ditandai oleh kemunculan berbagai gedung bertingkat, mal-mal megah, rumah-rumah mewah, dan berbagai fasilitas komersial yang tak kalah dengan negara-negara maju lainnya. Tetapi, ironisnya, di balik semua gemerlap sosok kota yang tumbuh megah itu, biasanya akan selalu diwarnai dengan meluasnya kemiskinan, kesengsaraan, dan proses marginalisasi masyarakat miskin.

Pedagang kaki lima (PKL), misalnya, di berbagai sudut kota makin dibatasi ruang gerak mereka. Kemampuan masyarakat miskin untuk memperoleh dan mengakses fasilitas air bersih, rumah yang layak, dan lapangan pekerjaan yang memadai umumnya makin terbatas, karena kota-kota yang ada cenderung lebih mengembangkan relasi yang kontraktual dan komersial.

Memastikan agar perkembangan kota-kota di Indonesia benar-benar menjadi wilayah yang nyaman, tidak melahirkan alienasi dan proses marginalisasi penduduk di kota, harus diakui bukan hal yang mudah. Henri Levebvre (1974/1991), seorang teoritisi tata ruang yang mengembangkan pemikiran Neo-Marxis, menyatakan yang mendominasi arah pengembangan tata ruang dan perkembangan wilayah di kota-kota besar umumnya adalah representasi ruang.

Para perencana dan arsitek urban terus melakukan pembaharuan perkotaan, yang ujung-ujungnya menyebabkan ruang milik kaum miskin diubah secara radikal menjadi representasi ruang oleh para perencana dan arsitek perkotaan yang cenderung lebih pro pada kepentingan kekuatan komersial. Ruang-ruang yang tercipta di kota lebih banyak merepresentasikan kepentingan kekuatan komersial dan kebutuhan orang kaya daripada melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan.

Hernando de Soto (1991) jauh-jauh hari juga telah mengingatkan para perencana kota tentang arti kepedulian dan empati. Di tengah segala kedigdayaan dan kepongahan perkembangan kota, sesungguhnya masih ada jalan lain yang bisa ditempuh asalkan kita mau menyadari kekeliruan dan lebih peduli kepada kelangsungan hidup masyarakat miskin di perkotaan. Yang dikatakan Hernando de Soto inilah seyogianya menjadi roh yang mewarnai semangat para perencana kota di tanah air untuk membangun kota yang nyaman, ramah, dan bermanfaat bagi warganya.


Written by Bagong Suyanto

Bagong Suyanto

Guru Besar dan Dosen Kemiskinan di Departmen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR