Jumat, Februari 26, 2021

Bantahan Tuduhan BPN Prabowo-Sandiaga Mendelegitimasi KPU

Kemungkinan Indonesia Bernasib Seperti Suriah (Bag. 2)

Keempat, Suriah juga bertetangga dengan Lebanon. Negeri kecil di pinggir Mediteranea ini juga selama puluhan tahun tenggelam dalam berbagai perang, kecil dan besar, domestik...

Demokratisasi di Partai Golkar?

  Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal Idrus Marham (kanan) dan politisi senior Partai Golkar Fadel Muhammad...

Bisnis Hewan Kurban

Tak ada lagi kejadian manusia terinjak-injak dan terluka atau meninggal antre daging kurban. Manajemen kurban kian membaik. Namun, perbaikan itu belum menyentuh masalah dasar:...

Kolaborasi Digital Orangtua dan Sekolah

Pekan-pekan ini kita diramaikan dengan isu kekerasan anak dan kenakalan remaja. Harus diakui, problematika generasi muda semakin kompleks. Terutama yang berkaitan dengan amoralitas keseharian...
Avatar
Ahmad Riza Patria
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Anggota BPN Prabowo-Sandiaga.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) terhadap 1.426 responden periode Maret 2019 menyatakan, 15,4 persen pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin sangat yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menyelenggarakan pemilihan umum sesuai aturan, dan 74,4 persen menyatakan cukup yakin.

Sementara, 11,4 persen pemilih Prabowo-Sandiaga menyatakan sangat yakin KPU dapat menyelenggarakan pemilihan umum sesuai aturan, dan 52,6 persen menyatakan cukup yakin.

Survei tersebut kemudian digunakan untuk menjustifikasi bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah melakukan upaya pendelegitimasian kepada KPU. Seperti halnya yang dikatakan Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, TB Ace Hasan Syadizily bahwa BPN sengaja membentuk opini terjadi kecurangan dalam perisapan hingga pencoblosan melalui beragam isu.

Pernyataan miring juga disampaikan Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Veri Junaidi yang menilai survei tersebut membuktikan keberhasilan narasi BPN Prabowo-Sandiaga untuk menyangsikan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Selaku anggota BPN Prabowo-Sandiaga, saya akan menanggapi seluruh tuduhan tersebut. Pertama, hasil survei tersebut mestilah dipertanyakan keabsahannya. Karena, rekam jejak SMRC selama ini memang condong mendukung kubu 01. Saya tahu mereka bekerja untuk pemenangan 01. Sangat mungkin hasil tersebut bias untuk menyudutkan kubu 02.

SMRC juga mempunyai rekam jejak hasil surveinya tidak akurat. Sebutlah saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka sampai akhir menyatakan Ahok-Djarot sebagai pemenang. Tapi kenyataannya Anies-Sandiaga lah yang memenangkan pertarungan dan memimpin DKI Jakarta.

Seharusnya pihak-pihak yang menuduh kami mendelegitimasi KPU mencermati rekam jejak SMRC sebelum membuat pernyataan. Tapi toh itu tidak mereka lakukan dan pada akhirnya saya anggap pernyataan mereka sebatas kesimpulan sesat.

Kedua, selama ini partai-partai di BPN Prabowo-Sandiaga–Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat selalu mendukung setiap langkah KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan berintegritas.

Saya adalah pimpinan Komisi II di DPR yang menjadi mitra KPU dan Bawaslu. Dalam setiap pembahasan, saya dan anggota dewan dari partai pendukung Prabowo-Sandiaga selalu mengedepankan penguatan KPU dan Bawaslu. Seperti mengusulkan penambahan anggaran dan kewenangan bagi KPU dan Bawaslu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa anggaran merupakan faktor penting bagi KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa anggaran yang mencukupi niscaya pekerjaan mereka akan terhambat. Apalagi pemilu saat ini dilaksanakan serentak dan membutuhkan pengawasan ekstra.

Bukan tidak mungkin, jika anggaran mereka terbatas juga dapat membuka peluang bagi terjadinya intervensi pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Bila sampai itu terjadi, artinya pelecehan terhadap pelaksanaan demokrasi di negeri ini yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak ingin hal itu.

Dalam perjalanannya, BPN Prabowo-Sandiaga juga selalu berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka mendukung dan menguatkan kinerja mereka. Kami bersahabat baik dengan KPU dan Bawaslu.

Sebut saja soal pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU dan Bawaslu mengapresiasi kinerja kami yang teliti dalam melakukan penyisiran peluang DPT ganda. Paling terakhir adalah temuan kami 17,5 juta DPT tidak wajar. Saya dan Pak Hashim Djojohadikusumo langsung melaporkannya ke KPU supaya ditindaklanjuti.

Kubu 01 mungkin menganggap pelaporan tersebut sebagai upaya pendelegitimasian, padahal tidak. Justru itu bentuk perhatian kami kepada KPU dan pelaksanaan pemilu yang jujur. Karena DPT adalah faktor paling penting dalam pemilu. Apabila daftar tersebut sampai ganda, maka besar peluang untuk dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin curang.

BPN Prabowo-Sandiaga juga senantiasa memberikan penguatan kepada segenap KPU dan Bawaslu di daerah. Karena, menurut kami saat ini yang paling rawan intervensi adalah KPU dan Bawaslu di daerah, seperti halnya PPS dan PPK.

Banyak laporan yang kami terima, para petugas KPU di tingkat kelurahan dan kecamatan mendapatkan intervensi dari pejabat-pejabat daerah yang mendukung kubu 01. Lurah dan camat dipanggil oleh Bupati agar memuluskan dukungan kepada 01.

Hal itu, bagi kami adalah abuse of power. Dan, tidak ada cara lain untuk melawannya selain menguatkan KPU dan Bawaslu. Mereka yang memiliki kewenangan untuk menindak potensi pelanggaran tersebut. Sementara tindakan tersebut bisa terlaksana apabila mereka kuat dan tidak takut. Kami menguatkan mereka.

Berdasarkan dua poin tersebut, justru saya menduga tuduhan seperti dikutip di awal tulisan semata, mereka sampaikan untuk mengadu domba antara BPN Prabowo-Sandiaga dan KP, agar hubungan harmonis BPN Prabowo-Sandiaga dan KPU menjadi renggang dan kubu 01 yang saat ini memiliki kuasa mudah melakukan intervensi.

Tentu saja kami sangat menyayangkan jika niatnya seperti itu. Karena sudah semestinya penguatan penyelenggara pemilu merupakan tanggung jawab semua peserta pemilu.

Atau, saya menduga tuduhan-tuduhan tersebut mereka sampaikan karena kekhawatiran akan kalah. Dan, memang fakta di lapangan sudah menunjukkan publik semakin berbondong mendukung Prabowo-Sandiaga. Sehingga, jika benar kalah, maka mereka akan menyalahkan KPU.

Semoga saja perkiraan saya tersebut tidak benar. Bagaimanapun saya dan seluruh anggota BPN lainnya menginginkan pemilu yang damai, adil dan berintegritas. Agar apapun hasilnya nanti semua kandidat dan pendukungnya bisa menerimanya dengan legowo.

Karena, yang lebih penting adalah pelaksanaan pemerintahan setelah pemilu. Sementara agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dibutuhkan soliditas dari semua elemen bangsa.

Avatar
Ahmad Riza Patria
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Anggota BPN Prabowo-Sandiaga.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Buntara Kalis

Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Menilik Pencekalan Panglima Gatot

Insiden diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia terjadi hari Sabtu lalu, (21/10/2017) di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kejadiannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dicekal untuk...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.