Selasa, Januari 19, 2021

Ancaman Terorisme dan Paradoks Perlindungan Data

Lagi, Mengapa ISIS Mengebom Tanah Suci? [Untuk Husni Mubarok]

Tulisan saya Mengapa ISIS Mengebom Kota Suci di Bulan Suci? ditanggapi Husni Mubarok dengan judul Masihkah Madinah Dianggap Kota Suci? Membaca tanggapan tersebut, saya senang,...

Mengetuk Pintu Hati Presiden

Ada baiknya kita mundur kurang lebih satu dekade. Masih segar dalam ingatan kita, seorang perempuan hebat bernama Sri Mulyani Indrawati kala itu menjabat sebagai Menteri...

Habib Luthfi dan Maulid Kebangsaan

Ada yang menarik jika kita menyelami latar belakang dan konsep perayaan Maulid Nabi yang diselenggarakan Habib Muhammad Luthfi bin Yahya. Sejak awal, Habib Luthfi...

Benarkah Kaum Muda Mengubah Indonesia?

Selain kaya dan rupawan, menjadi muda juga merupakan privilese. Di Indonesia, anak muda kerap dikaitkan dengan inovasi, gagasan, dan perubahan yang tidak henti diperbincangkan....
Avatar
Arli Aditya Parikesit
Pengajar di STAI Al-Hikmah, Jakarta. Meraih PhD bidang bioinformatika dari Universitas Leipzig, Jerman.

dom-1453457101Warga memperlihatkan sejumlah foto dan nama daftar pencarian orang (DPO) tindak pidana terorisme yang disebar melalui internet di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Jumat (22/1). ANTARA FOTO/Rahmad.

Tidak banyak yang tahu, 28 Januari adalah Hari Perlindungan Data Internasional. Uni Eropa merupakan pihak yang paling gencar mempromosikan urgensi perlindungan data kepada konsumen/user aplikasi online. Sebagai benua yang sangat menjunjung tinggi individualisme, hal tersebut merupakan aspirasi dari warganya masing-masing. Namun, regulasi perlindungan data berpotensi melemahkan kesiagaan terhadap ancaman terorisme.

Hal itu bisa dilihat pada peristiwa teror di Paris, Prancis (Januari dan November 2015), yang menimbulkan banyak korban. Menurut FoxNews, 72 jam sebelum serangan Paris, November 2015, beberapa akun media sosial pro Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sudah memberikan indikasi kuat akan melakukan aksi tersebut. Bahkan pendukung ISIS secara terbuka merayakan aksi teror yang mengerikan tersebut melalui media sosial. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut?

Aktivis sosial sudah lama mengkritisi lemahnya Indonesia dalam mengatur perlindungan data. Jika berurusan dengan bank atau provider telekomunikasi, tidak ada jaminan bahwa data kita tidak akan dibocorkan kepada pihak ketiga. Di ASEAN, hanya Indonesia dan Laos yang belum punya UU tentang perlindungan data. Sementara itu, Laos sudah membahas RUU Perlindungan Data di parlemen tahun lalu. Pemerintah Indonesia berencana segera menerbitkan peraturan mengenai perlindungan data dan mengusulkan RUU Perlindungan Data dalam Program Legislasi Nasional 2016.

Lewat perlindungan data berarti pengguna aplikasi online mendapat jaminan bahwa datanya tidak akan dibocorkan oleh pihak ketiga. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pernah mencontohkan pemakai aplikasi ojek online, yang tanpa diduga mendapat undangan makan siang dari pengemudinya.

Perlindungan data juga berarti bahwa user memperoleh hak untuk melupakan (forgetting) data yang sudah dihapus. Contoh, jika kita mendeaktivasi akun di media sosial, maka seharusnya data tersebut tidak hanya dihapus (delete), tapi juga “dilupakan” secara total (purge), sehingga tak dapat dikembalikan dengan cara apa pun.

Aturan ini juga akan mengatur dengan detail data apa saja yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga. Namun, ternyata aksi terorisme tetap merupakan hal yang harus dipertimbangan dalam konteks perlindungan data. Teror yang dilakukan ISIS pada 14 Januari 2016 di Jalan Thamrin, Jakarta, telah membuka mata kita semua terhadap hal itu.

Teror ISIS di Jakarta bukanlah peristiwa yang tidak dipengaruhi oleh event di media sosial. Pemerintah sudah berkali-kali memblokir akun media sosial yang diduga berafiliasi kepada ISIS, dan bahkan ISIS mencoba menggunakan aplikasi telegram yang lebih secure, sebelum akhirnya diblokir pemerintah juga.

Tahun ini pemerintah juga berencana merevisi Undang-Undang Antiterorisme yang dinilai terlalu longgar untuk menghadapi terorisme. Kapolri Jendral Badrodin Haiti menyatakan bahwa meringkus teroris sebelum melakukan aksinya sangat sukar karena UU Antiterorisme membatasinya. Namun, secara pribadi, saya memuji aparat. Karena, walau dibatasi UU ini, mereka tetap bisa mencegah penyelundupan senjata dari Filipina, dan tetap melakukan penangkapan sebelum teror 14 Januari terjadi. Tanpa inisiatif aparat tersebut, aksi teror yang lebih besar dan luas bisa saja terjadi.

Bukan suatu kebetulan bahwa di saat yang sama RUU Perlindungan Data masuk prolegnas. Ini harus menjadi catatan pemerintah dan DPR, jangan sampai karena alasan privasi dan perlindungan data, teroris menjadi sukar diringkus. RUU Perlindungan Data dan revisi UU Antiterorisme harus disinkronisasi, sehingga meringkus teroris pada tahap awal perencanaan aksi di media sosial harus diizinkan.

Kita tentu tidak menginginkan UU Antiterorisme bermetamorfosis menjadi UU Subversi/hatzai artikelen yang menghantui para aktivis sosial di masa lalu. Dan kita juga tidak mau UU tersebut menjadi sekeras ISA (internal security act) milik Malaysia dan Singapura, yang memberangus setiap perbedaan pendapat. Namun, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dari negara terhadap aksi terorisme.

Terlepas dari seketat apa pun regulasi terkait perlindungan data nantinya, aparat harus mendapatkan izin untuk mengakses informasi krusial terkait perencanaan aksi terorisme dari dunia maya. Apa pun ideologi yang diusung teroris, baik sekuler maupun religius, mereka harus ditindak oleh aparat sedini mungkin. Justru tahun ini merupakan momen yang sangat baik untuk membahas dan mensinkronisasi RUU Perlindungan Data dan revisi UU Antiterorisme secara bersamaan.

Dengan demikian, user mendapat keamanan privasi data secara optimal dan teroris tetap dapat diringkus pada tahap awal perencanaan aksi teror.

Avatar
Arli Aditya Parikesit
Pengajar di STAI Al-Hikmah, Jakarta. Meraih PhD bidang bioinformatika dari Universitas Leipzig, Jerman.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Revolusi Mental Saat Pandemi

Vaksin Sinovac memang belum banyak terbukti secara klinis efektifitas dan efek sampingnya. Tercatat baru dua negara yang telah melakukan uji klinis vaksin ini, yakni...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Tanpa Fatwa Halal, Pak Jokowi Tetap Harus Menjalankan Vaksinasi

Akhirnya MUI mengatakan jika vaksin Sinovac suci dan tayyib pada tanggal 8 Januari 2021. Pak Jokowi sendiri sudah divaksin sejak Rabu, 13 Januari 2021,...

Dilema Vaksinasi dalam Menghadapi Masa Transisi

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan kebiasaan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Selama masa pandemi, kebiasaan-kebiasaan di luar normal dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari...

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

penerapan etika bisnis dalam CSR dan lingkungan hidup

Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan kompetitif menuntut para pembisnis untuk meningkatkatkan daya saingnya. Namun kebanyakan dari mereka masih belum mengerti bagaimana...

Apa Itu Tasalsul? Mengapa Tasalsul Mustahil?

Berbeda halnya dengan para teolog (al-Mutakallimun) yang bersandar pada dalil al-Huduts (dalam kebaruan alam), para filsuf Muslim pada umumnya menggunakan dalil al-Imkan (dalil kemungkinan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.