Minggu, Oktober 25, 2020

Agar Jokowi Tak Setengah Hati Merevisi UU ITE

Keluarga sebagai Sekolah

Tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tahun. Peringatan itu menjadi momentum yang tepat untuk mendalami makna dari keluarga, khususnya di...

Omongan Soal Mantan Pasangan Galih Ginanjar, Cara Paling Buruk Memompa Citra Diri

Bintang sinetron yang tenar pada dekade awal 2000-an, Galih Ginanjar tengah disorot kembali sejumlah media baru-baru ini. Dalam kanal Youtube Rey Utami dan Benua...

Benarkah Idulfitri Berarti Kembali ke Fitrah?

Idulfitri di kalangan umat Islam umumnya dimaknai sebagai kembali ke fitrah atau kembali ke kesucian. Kata id diartikan “kembali” dan fitri diartikan “fitrah”. Maksudnya:...

Menolak “Kitab Belajar” dari Dwi Koendoro

Kuingat benar saat pertama kali menitikkan airmata karena terlarut dalam suasana yang disajikan oleh sebuah komik. Ya, hanya karena komik aku menangis. Adegan mengharukan...
Avatar
Shinta Agustina
Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Terdakwa kasus penghinaan dan pencemaran nama baik warga Yogyakarta di media sosial, Florence Saulina Sihombing mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Selasa (31/3). Mahasiswa S2 UGM tersebut divonis hukuman 2 bulan penjara, masa percobaan selama 6 bulan serta denda sebesar Rp10 juta rupiah karena melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU ITE No 11/2008. ANTARA FOTO/Pradita Utama/sgd/ss/pd/15
Florence Saulina Sihombing, terdakwa kasus penghinaan dan pencemaran nama baik warga Yogyakarta di media sosial, mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. ANTARA FOTO/ Pradita Utama

Setelah berbagai ketidakpastian, akhirnya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masuk ke dalam Progam Legislasi Nasional 2016. Revisi itu disebabkan UU ITE lebih banyak membatasi hak berekspresi warga di dunia maya daripada melindungi hak individu dalam memanfaatkan teknologi informasi yang merupakan alasan utama pembentukan UU tersebut.

Berdasarkan data Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), sepanjang 2008 hingga 2015, terdapat 120 warga negara dipaksa menjalani proses hukum karena eskspresi mereka di dunia maya. Bahkan, sebagian dari mereka ditahan dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Secara umum, beberapa pasal UU ITE diperdebatkan karena berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak warga negara. Misalnya, Pasal 27 ayat (1) terkait konten yang bermuatan melanggar kesusilaan (pornografi ); ayat (2) terkait perjudian; ayat (3) terkait pencemaran nama baik; ayat (4) terkait konten bermuatan pemerasan atau ancaman. Juga Pasal 28 ayat (1) terkait berita bohong, dan ayat (2) terkait penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan perihal suku, agama, dan ras (sara).

Dari seluruh pasal bermasalah tersebut, pasal pencemaran nama baik merupakan pasal yang paling disorot karena banyak “memakan korban”.

Meski tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP (Pasal 310 hingga Pasal 317), pasal-pasal tersebut dianggap belum mampu menjangkau pencemaran nama baik yang terjadi di Internet. Dalil tersebut dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Jika dicermati, secara teoretis dan dalam praktik, rumusan delik UU ITE memang masih bermasalah. Contohnya, dalam pasal yang melarang orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki konten pencemaran nama baik, ternyata tidak memenuhi prinsip lex certa (kejelasan makna). Dalam pasal tersebut terdapat frasa: “membuat dapat diaksesnya…”, dan frasa, “informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik”.

Kedua frasa itu dalam praktiknya dapat mengalami fluktuatif makna karena sebuah tindakan dapat begitu saja diartikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik.

Selain itu, pasal tersebut bermasalah karena tidak jelasnya objek yang dituju berupa orang atau institusi. Akibatnya, seseorang dapat dengan mudah dipidana karena mencemarkan nama baik sebuah institusi sebagaimana terjadi pada kasus Prita Mulyasari (pencemaran nama baik rumah sakit) dan kasus Florence (pencemaran nama baik sebuah kota).

Pasal itu kian bermasalah ketika tidak ditentukan apakah delik pencemaran nama baik itu adalah delik aduan atau bukan. Ketidakjelasan makna itu dapat menyebabkan diabaikannya hak asasi atas kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE itu berbeda dengan Pasal 310 KUHP yang menentukan secara jelas perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang melalui frasa, “menuduh orang tersebut telah melakukan sesuatu”. Sehingga, sebuah tindakan tidak akan menjadi pencemaran nama baik karena dilakukan untuk membela diri atau untuk kepentingan umum. Apalagi tindak pidana dalam KUHP adalah delik aduan yang memiliki ancaman pidana yang lebih ringan.

Bahkan pelaku memiliki kesempatan untuk membuktikan tuduhan tersebut. Jika orang yang dituduh melakukan suatu perbuatan, terbukti melakukan perbuatan ayng dituduhkan tersebut, maka orang yang menuduh tidak dapat dihukum sebagai pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik. Sebaliknya, jika tuduhan tersebut tidak terbukti, maka pelaku akan dihukum karena fitnah dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Mencermati beberapa perbedaan tersebut dan praktik yang sangat keras, masuk akal bila banyak pihak keberatan terhadap keberadaan ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Karenanya, mereka mendorong UU tersebut direvisi. Pertanyaannya adalah bagaimana revisi tersebut dilakukan agar perlindungan kebebasan berekspresi dapat sekaligus melindungi kehormatan dan nama baik seseorang.

Melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, pemerintah membuat draf revisi UU ITE yang mencoba mengakomodasi kritik masyarakat terhadap pasal pencemaran nama baik tadi. Revisi diarahkan pada pengurangan ancaman pidana penjara, dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Perubahan itu bertujuan agar pelaku tidak ditahan selama proses hukum, karena ancaman pidana tersebut tidak memenuhi syarat penahanan yang termaktub dalam Pasal 21 KUHAP.

Namun, perdebatan terhadap ancaman pidana tersebut menyisakan pertanyaan penting, apakah dengan memenjarakan pelaku, nama baik dan kehormatan korban dapat dipulihkan? Jika mengadopsi konsep negara modern yang percaya bahwa semakin sedikit perbuatan yang diancam sanksi pidana, maka bangsa itu dianggap lebih beradab. Maka, bentuk pemidanaan dalam perkara pencemaran nama baik melalui media Internet semestinya dihindari.

Dalam kajian hukum pidana, masih terdapat bentuk sanksi alternatif lain yang dapat digunakan untuk membuat jera pelaku pencemaran nama baik tanpa merendahkan nilai kemanusiaan dengan memenjarakannya.

Langkah pemerintah merevisi UU ITE menunjukkan pemerintah gagal membaca kehendak publik. Menurut saya, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP sudah memadai untuk melindungi kebebasan berekspresi dan sekaligus melindungi kehormatan/reputasi dan nama baik seseorang.

Pasal 310 KUHP dapat menjerat perbuatan pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media/sarana. Karena pasal tersebut tidak menentukan wujud media atau sarana dilakukannya tindak kejahatan. Dengan demikian, perbuatan pencemaran nama baik melalui surat atau media massa (cetak maupun audio visual, termasuk internet) dapat dijangkau oleh ketentuan ini. Oleh karena itu, tindak pidana pencemaran nama baik tidak perlu lagi diatur dalam UU ITE. Penegak hukum cukup menggunakan ketentuan KUHP.

Penolakan terhadap revisi UU ITE kian beralasan jika membaca rumusan revisi yang tidak memuat perubahan berarti. Revisi hanya sekadar menambahkan penjelasan terhadap pasal tindak pidana pencemaran nama baik, dengan menerangkan bahwa pasal tersebut mengacu kepada Pasal 310 dan 311 KUHP. Karena itu, pengaturan delik tersebut dalam UU ITE kehilangan urgensinya.

Logika yang sama juga berlaku bagi tindak pidana lain yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang telah diatur dalam Undang-Undang Pornografi Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) yang telah diatur dalam KUHP. Begitu pula terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai tindak pidana penebar kebencian (haatzaai artikelen) yang juga telah diatur dalam KUHP (Pasal 154-155). Apalagi berdasarkan putusan MK, pasal-pasal haatzaai itu tidak lagi berkekuatan hukum mengikat.

Jika pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memang berniat merevisi UU ITE, semestinya perbaikan terfokus kepada perlindungan hak atas data pribadi dan hak privacy orang yang memanfaatkan teknologi informasi. Sebagai pengguna Internet terbesar di dunia, Indonesia perlu serius menyusun perangkat hukum yang memadai untuk melindungi hak dan data pengguna.

Revisi setengah hati hanya akan menciptakan masalah baru bagi masyarakat pengguna teknologi informasi.

Avatar
Shinta Agustina
Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

Disrupsi Perbankan Perspektif Ekonomi Islam

Disrupsi berasal dari bahasa inggris disruption yang memiliki arti sebagai: gangguan, kekacauan atau permasalahan yang kemudian mengganggu aktivitas, peristiwa ataupun proses. Sedangkan inovasi disruptif yaitu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Mengapa Pancasila Membolehkan Paham Ateisme?

Dalam pasal 156a KUHP disebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.