Banner Uhamka
Rabu, September 30, 2020
Banner Uhamka

Setelah Partai-Partai Merapat ke Jokowi

Tak Berjilbab=Auto Neraka! Ini yang Ditolak Ibu Sinta Nuriyah

Ibu Sinta Nuriyah baru-baru ini menyatakan jilbab tak wajib bagi wanita Muslim. Kata Bu Sinta, kalau Alqur’an dipahami secara kontekstual, bukan tekstual, kesimpulan yang...

Islam Menolak Rasisme dan Fanatisme Etnis

Menjelang Pemilihan Kepala daerah DKI Jakarta, unsur suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dipakai senjata. Dalam tulisan sebelum ini saya sudah membantah penggunaan al-Qur'an...

Buya Syafii Maarif Guru Bangsa

Kemerdekaan manusia yang sejati adalah kemerdekaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sesama. Tanpa deskriminasi ras, agama dan latar belakang sejarah—Maarif. Sebagian orang Muhammadiyah boleh tak...

Akuratkah Survei Politik?

Hasil survei Litbang Kompas sedikit banyak mengguncang kubu petahana dalam Pilpres 2019. Survei ini menggambarkan adanya penurunan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebanyak 3,7 persen dibanding hasil...
Avatar
Asrinaldi Asril
Pengajar Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang

dom-1453734901Menko Luhut Pandjaitan, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, menerima plakat deklarasi dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Balai Sidang Jakarta, Senin (25/1). Golkar resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.

Banyaknya partai politik yang bergabung ke pemerintahan Joko Widodo memang menarik perhatian. Lebih-lebih alasan yang dikedepankan adalah untuk membantu pemerintah melaksanakan program kerakyatan, yang terdengar agak klise. Umumnya publik mafhum, tujuan bergabungnya partai politik ini sangat jelas, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan yang ditawarkan Presiden Joko Widodo.

Jika kecenderungan ini dicermati seksama, yang sebenarnya mengemuka adalah keinginan berkuasa partai politik untuk tujuan jangka pendek dan jangka menengah. Untuk tujuan jangka pendek, misalnya, partai harus dapat mempertahankan popularitasnya di mata masyarakat. Sebab, jika ada kader partai politik mendapat posisi, katakanlah menteri, di pemerintahan Joko Widodo tentu akan membantu partai tersebut tetap populer. Apalagi kalau program yang dibuat di kementerian yang dikuasainya mendapat respons positif masyarakat.

Sementara itu, untuk jangka menengah, partai politik memang sedang berlomba mengumpulkan uang yang cukup untuk menghadapi pemilihan umum mendatang.

Publik juga mengerti bahwa partai politik, mulai dari pusat hingga ke daerah, mengalami kesulitan keuangan untuk melaksanakan fungsinya. Hal ini tentu berisiko bagi partai untuk mendapatkan dukungan pada pemilu yang akan datang. Sulit dibantah partai politik memang perlu menyiapkan sedini mungkin untuk bersaing dengan partai lain menghadapi Pemilu 2019.

Pemilu 2019 terbilang strategis bagi partai politik karena pelaksanaannya akan menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Artinya, partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu memiliki peluang untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.
Walau saat ini rancangan UU Pemilu gabungan ini masih dibahas, perdebatan yang akan terjadi akan berkisar pada formula apa yang sesuai bagi partai politik dalam mengusulkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Ini sebenarnya yang diharapkan oleh setiap elite partai politik: bagaimana partai mereka ikut serta dalam mengusulkan kandidat presiden ke depan. Jadi, tidak ada cara lain kecuali memanfaatkan peluang dalam pemerintahan agar tetap populer di mata publik.

Kini, nyaris tak ada lagi kekuatan pengawas dan penyeimbang di Dewan Perwakilan Rakyat sejak partai Koalisi Merah Putih membubarkan diri. Godaan terhadap kekuasaan di pemerintahan menyebabkan partai pendukung Koalisi Merah Putih meninggalkan idealismenya. Memang masih tersisa dua kekuatan politik lain dalam koalisi tersebut, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sayangnya, peran koalisi penyeimbang kedua partai ini terlihat jauh dari kesan efektif.

Partai Gerindra, misalnya, akan kesulitan menggalang dukungan di DPR, terutama dalam mengawasi dan menyeimbangkan peran pemerintah. Apalagi partai pendukung yang menjadi mitra koalisinya selama ini sudah merapat ke pemerintah. Jelas kenyataan ini akan menurunkan motivasi Gerindra mengkritisi kinerja pemerintah. Lihat saja, pada kasus revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, nyaris semua partai politik di DPR menyetujui revisi ini kecuali Partai Gerindra.

Begitu juga dengan PKS yang akan kesulitan melaksanakan fungsi pengawasannya di DPR. Belum lagi masalah internal PKS yang memunculkan persaingan internal, terutama sejak mencuatnya masalah rivalitas kader ke publik. Apa yang menimpa Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah gambaran sedang terjadi masalah serius di internal PKS. Ini tentu akan mengurangi daya kritis serta konsentrasi PKS mengawasi jalannya pemerintahan.

Memang ada Partai Demokrat di DPR yang juga menjadi kekuatan penyeimbang. Akan tetapi, pilihannya menjadi kekuatan penyeimbang dan berjalan sendiri juga tidak terlihat efektif. Dari awal periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Partai Demokrat sudah menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang. Namun, melihat fungsinya selama hampir dua tahun di DPR justru tidak terlihat. Bahkan ada kesan publik mulai melupakan kehadiran partai ini sebagai partai politik yang pernah berkuasa pada periode sebelumnya.

Aktivitas kader Partai Demokrat di DPR juga hampir tidak tampak karena tenggelam dari sikap kritis kader-kader partai politik lain yang terhimpun dalam Koalisi Merah Putih. Belum lagi beban psikologis kekuasaan yang dialami Partai Demokrat selama ini pun menjadi kendala dalam mengkritisi jalannya pemerintahan. Sebab, bagaimanapun, bagi publik apa yang dikerjakan Presiden Joko Widodo saat ini adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

Banyak polemik yang dibuat oleh menteri-menteri di bawah kendali Presiden Jokowi yang cenderung “memojokkan” kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akibatnya, muncul persepsi di publik bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bawah Presiden Yudhoyono tak lebih baik dari pemerintahan Joko Widodo sekarang.

Dengan banyaknya penilaian dan kritik terhadap kebijakan yang dilakukan terhadap pemerintahan Yudhoyono sebelumnya mempengaruhi cara Partai Demokrat melakukan pengawasan dan penyeimbangan di DPR.

Juga sikap Yudhoyono yang terkesan hati-hati ketika ingin mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Akibatnya ini menjadi beban bagi kader-kader Partai Demokrati di DPR dalam menyikapi setiap kebijakan yang dibuat Presiden Joko Widodo.

Sistem politik yang sehat sebenarnya membutuhkan keseimbangan peran dari setiap lembaga negara. Jika semua kekuatan politik yang ada di DPR menjadi pendukung pemerintah, jelas ini berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi. Yang dikhawatirkan akan muncul justru kekuatan diktator mayoritas dalam sistem politik.

Hal yang tidak dapat dihindarkan adalah jika mayoritas partai politik sebagai kekuatan penyeimbang masuk ke dalam pemerintahan, maka keberanian kader partai politik untuk mengkritisi kebijakan pemerintah tempat mereka berhimpun nyaris akan hilang.

Padahal, demokrasi yang ingin dibangun melalui sistem multipartai saat ini adalah adanya keseimbangan peran dan fungsi kekuatan politik dalam bernegara. Sayangnya, cara pikir pragmatis elite politik menyelamatkan partai masing-masing untuk menghadapi pemilu mendatang lebih dominan ketimbang membantu menyalurkan aspirasi masyarakat saat berhadapan dengan pemerintah.

Begitu juga dengan pemerintah berkuasa yang hanya berpikir bagaimana kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan programnya sendiri tanpa mau dikritik oleh partai politik di DPR.

Avatar
Asrinaldi Asril
Pengajar Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

The Social Dilemma, Algoritma Media Sosial Manipulasi Pengguna

Di masa pandemi virus corona, kita sangat bergantung pada perangkat-perangkat lunak agar kita tetap bisa berhubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja yang tidak...

Pengkhianatan Cinta

''Pernahkah Anda melihat orang yang berbuat jahat terhadap orang yang amat dicintainya?'' seseorang bertanya pada Abu Dzar al-Ghiffari, sahabat Rasulullah SAW. ''Pernah, bahkan sering,''...

Minang, Tan Malaka dan Dialektikanya

Minang kembali diperbincangkan di panggung politik nasional. Kali ini bukan karena tokoh dan pemikirannya, melainkan karena ucapan “Semoga Sumatera Barat mendukung Pancasila.” Tulisan ini tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.