Sabtu, Desember 5, 2020

DPR dan Korupsi Berselubung Pengawasan

Ghost Writer dan UU Cipta Kerja

Pekerjaan yang enak dan tak mengikat adalah ghost writer (GW). GW pekerjaan yang spektrumnya luas. Tapi butuh kemampuan ekstra. Tak hanya harus pintar menulis...

Suharto, Pahlawan tanpa Tanda Layak

Sebentar lagi Suharto resmi akan dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Saya jadi ingin bercerita sedikit. Tentang pahlawan kita itu, tentu saja. Saya ingin bercerita, ada hari-hari...

Kolom: Ridwan Kamil dan Ide Bandung Teknopolis

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berencana membangun Bandung Teknopolis. Rencana ini dipaparkan ke publik melalui gambar-gambar tiga dimensi yang impresif dan foto-foto pertemuan antara...

Melawan Jebakan Indoktrinasi

Akhir-akhir ini banyak kelompok beraliran radikal yang kerap menyebarkan doktrin keyakinannya ke berbagai kalangan. Atas nama keyakinan yang paling dibenarkan oleh dirinya, setiap doktrin...
Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia

dom-1454581819Mantan Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/2). ANTARA FOTO/Deni Hariyanto.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang secara konstitusional menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran (APBN), dan kebijakan pemerintah. Ketentuan ini memungkinkan DPR untuk mengawasi seluruh sektor dan lembaga/institusi.

Namun, fungsi pengawasan ini harus ditempatkan dalam ranah yang benar sesuai konstitusi dan undang-undang. Fungsi pengawasan tidak serta merta diterapkan secara serampangan tanpa kontrol atau bahkan tanpa prosedur.

Ada instrumen dan prosedur yang ditujukan untuk mengatur bagaimana DPR menggunakan fungsi pengawasannya tersebut. Ini penting untuk dibahas agar DPR dan publik juga memahami bagaimana prosedur pengawasan yang baik dan benar sesuai undang-undang.

Serangan Balik
Solidaritas dan soliditas DPR dengan mengatasnamakan pengawasan dalam kasus pelanggaran etik dan dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh bekas Ketua DPR Setya Novanto bisa dilihat sebagai “serangan balik” kepada institusi penegak hukum, khususnya kejaksaan. Proses penegakan etik yang “kandas” memberhentikan Setya Novanto juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa DPR memang telah berencana untuk “mengontrol” proses hukum Setya Novanto yang sedang berproses di Kejaksaan.

Sikap ini bisa dibaca sebagai “balas dendam”, hal yang hampir sama pernah dilakukan DPR ketika menolak kehadiran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah) di DPR dengan alasan keduanya masih berstatus tersangka (31/1/2011). Sikap ini dilakukan tak berselang lama setelah KPK melakukan penahanan kepada 19 politisi yang diduga menerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom.

Fungsi pengawasan semacam ini bukan tidak mungkin akan disalahgunakan untuk “mengacak-acak” sistem di lembaga penegak hukum lain, termasuk di lembaga negara/pemerintah lainnya ketika berhadapan dengan anggota/pimpinan DPR.
Seyogianya DPR menggunakan instrumen pengawasan dalam ranah yang benar dan tidak terkesan melangkahi proses hukum. Ada tahapan-tahapan dalam pengawasan yang juga sangat jelas diatur di dalam undang-undang.

DPR memang berhak memanggil siapa pun untuk dimintai keterangan dan bahkan menggunakan upaya paksa untuk menghadirkan yang bersangkutan di DPR. Namun, upaya ini tidak diartikan sebagai kebebasan DPR untuk berlaku sewenang-sewang, khususnya jika menyangkut proses penegakan hukum.

Ada proses lain yang bisa ditempuh DPR untuk memperjelas konteks pengawasan, yaitu melalui penggunaan hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat. Hal ini mesti dilakukan jika objek yang diawasi DPR memang memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Dengan demikian, pernyataan dan pertanyaan yang cenderung mengarah pada upaya mempengaruhi proses hukum bisa dihindari.

Tindak Pidana
Fungsi pengawasan juga mesti dibatasi agar tidak mengarah pada tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur soal tindak pidana yang berkaitan dengan merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21).

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ada 3 (tiga) perbuatan yang dapat dikenai pidana menurut pasal ini, yaitu mencegah, merintangi atau menggagalkan. Terpenuhinya salah satu unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, baik yang dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan atau dalam bentuk penyertaan (Pasal 55 dan 56 KUHP) atau tidak langsung/melalui perantara (R. Wiyono, 2012).

Oleh karena itu, penting bagi DPR baik secara institusi maupun individu anggota untuk memahami penggunaan fungsi pengawasan dalam ranah hukum. Ada batasan-batasan yang harus dijaga dan dipatuhi agar tidak terkesan sebagai bentuk “serangan balik” kepada institusi penegak hukum. Dan bahkan dalam derajat tertentu tindakan tersebut dapat dijerat sebagai bentuk tindak pidana merintangi proses pemeriksaan (obstruction of justice).

 

Avatar
Reza Syawawi
Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.