Tragedi Novel dan Premanisme yang Biadab

Novel Baswedan, salah satu penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menjadi korban aksi premanisme yang tidak bertanggung jawab. Seusai menunaikan salat subuh di masjid...

Jokowi dan Watak Hukum Represif

Akhir-akhir ini kita melihat situasi hukum yang berbeda. Penguasa menunjukkan secara terbuka pelanggaran-pelanggaran hukum yang disengaja. Sementara rakyat kecil semakin tertekan karena ruang hidupnya...

Polemik UU Ormas: Pembubaran Ormas Mencederai Demokrasi?

Revisi UU Ormas terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sempat menuai kontroversi tiga tahun lalu. Bahkan sebagian isinya menjadi salah satu...

Setelah Revisi UU ITE Disahkan

Setelah sejak tahun 2015 masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), akhirnya revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disetujui...

E-KTP dan “Arisan Korupsi” Wakil Rakyat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali berhadap-hadapan. Selain soal isu pelemahan KPK dalam revisi UU KPK yang kembali digodok oleh...

Menjaga Marwah Gerakan Antikorupsi

Korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) disangka menjerat banyak anggota DPR periode 2009-2014. Tidak hanya anggota dewan, pejabat di Kementerian Dalam Negeri...

Menegakkan Hukum Progresif Korupsi E-KTP

Separuh dari anggaran pengadaan KTP elektronik (E-KTP) senilai Rp 2,3 triliun diduga dikorupsi. Program yang sedianya bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik dengan menyediakan kartu...

Kebiadaban Korupsi KTP Elektronik

Ingar bingar korupsi di bumi pertiwi ini kelihatannya semakin merajalela. Ia bertebaran bagai virus mematikan, seolah tak ada obat mujarab yang dapat menghambat laju...

Pembunuhan Kim Jong Nam: Kedaulatan Malaysia vs HAM

Terbunuhnya Kim Jong Nam di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) menyisakan misteri yang belum terungkap hingga kini. Di Indonesia, peristiwa ini beberapa kali menjadi...

Menjerat Korporasi

Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi—selanjutnya ditulis Peraturan MA. Peraturan ini mendapatkan tentangan....