Grace Natalie: Nasib KPK di Ujung Tanduk

279
grace-natalie-nasib-kpk-di-ujung-tanduk
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kedua kanan), Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (tengah), Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar (kedua kiri), Koordinator Kampanye Publik ICW Tama S. Langkun (kiri) dan Direktur Institute for Transformation Studies Andi Saiful Haq (kanan) dalam diskusi Forum Media PSI di Jakarta, Rabu (17/2).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak tegas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu alasannya, semangat awal PSI berdiri adalah antikorupsi dan antiintoleransi.

PSI akan berada di garis paling depan dalam memerangi korupsi dan intoleransi di Indonesia. Tak heran seluruh kader PSI diminta untuk ikut serta mengawasi anggaran di daerahnya masing-masing. Bagi kami, korupsi dan intoleransi sudah menjadi “bahaya laten” yang jika tidak segera dihentikan akan berujung pada kehancuran bangsa Indonesia.

Meskipun PSI tidak memiliki suara di Parlemen, sebagai putra-putri bangsa, hati nurani kader-kader muda PSI terpanggil untuk melihat, memperjuangkan, dan berperang melawan korupsi. Situasi saat ini teramat genting. Nyawa KPK terancam oleh sekelompok orang yang mengaku wakil rakyat, tapi kenyataannya mendukung revisi UU KPK. Kalau besok Paripurna DPR memutuskan untuk melanjutkan pembahasan revisi UU KPK, masyarakat dikhianati.

Pendek kata, revisi UU KPK seharusnya tidak terjadi. Alasannya jelas, isinya tidak ada penguatan pada KPK. Seluruh partai politik semestinya berada dalam satu barisan masyarakat sipil untuk memberantas korupsi. Bukan justru menjadi otak pelemahan pemberantasan korupsi.

Jika dicermati seksama, Kejaksaan dan Kepolisian itu tak buruk. Namun kenyataannya selama ini masyarakat lebih percaya kepada KPK. Itu karena kinerja lembaga lain belum baik. Selama kurun waktu 10 tahun lebih, misalnya, banyak pekerjaan KPK yang patut dibanggakan. Dengan adanya KPK, orang takut melakukan korupsi. Meskipun ada implikasi pencairan anggaran terlambat, paling tidak mereka lebih berhati-hati.

Saya melihat, segala kelebihan KPK yang justru dibutuhkan saat ini kenapa malah mau dilucuti. Sulit dibantah saat ini ada semangat sekelompok tertentu untuk bersama-sama ingin melucuti kewenangan KPK. Ketika ada upaya melucuti, itu jelas bertujuan mundur. Karena itu, ini tanggung jawab kita bersama. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, sama saja kita membiarkan kejahatan terjadi.

Yang pasti, korupsi itu kejahatan luar biasa. Kita tentu masih ingat kasus asap, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan tahun lalu. Ada seorang balita yang menjadi korban karena paru-parunya penuh asap, dan akhirnya balita tersebut meninggal. Sekarang musim hujan, terjadi banjir di sana. Ini terjadi karena izin perkebunan dan izin penggunaan hutan dikelola dengan cara korup. Jadi, korupsi itu tidak hanya memperkaya orang per orang atau kelompok, tapi juga menyengsarakan rakyat banyak.

Maka, karena korupsi itu kejahatan luar biasa, ia harus ditangani secara lebih luar biasa. Dan KPK yang harus menanganinya dengan keluarbiasaannya yang kini di ujung tanduk. Tentu PSI tetap mengapresiasi partai yang menolak revisi UU KPK, meskipun tidak tegas.

  • Disarikan dari materi lisan diskusi “Kenapa Tolak Revisi UU KPK?” di Kedai Tempo Utan Kayu, Jakarta, 17 Februari 2016
Komentar anda