Jumat, Januari 15, 2021

Ada Apa dengan Polisi dan Buruh Kita

Pentas Jokowi di Ladang Sawit

Akhirnya ada presiden Indonesia yang mengunjungi orang-orang Suku Anak Dalam. Joko Widodo jadi Presiden pertama yang melakukan hal tersebut. Tidak cukup sekadar berkunjung, Jokowi menelurkan...

Sertifikasi Kayu Legal demi Hutan yang Lestari

Siang dua pekan lalu itu matahari terasa sangat menyengat. Waktu menunjukkan pukul 11.30 WIB, namun para pengrajin kayu itu masih giat bekerja. Mereka dengan...

Dari Frankfurt Hingga Ke Ubud

Ubud Writers Festival kembali menjadi perhatian. Bukan, bukan karena pada akhirnya festival itu punya manfaat buat kazanah sastra dan dunia baca Indonesia, tapi karena...

Pilkada Serentak 2015 Terancam Anggaran

Pemilihan Kepala Daerah Serentak, 9 Desember 2015, di 269 daerah tinggal beberapa hari lagi. Sekilas terlihat tak ada persoalan menonjol sehingga pelaksanaan pilkada terancam...
Avatar
Azhar Irfansyah
Penulis dan kerap mengadvokasi isu-isu buruh. Sedang menempuh pendidikan di Sungkonghoe University, Korea Selatan.

Ribuan buruh dari berbagai aliansi se-Banten melakukan 'longmars' di Alun-alun Serang, Selasa (3/11). Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi dasar formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) serta menuntut perhitngan pengupahan yang lebih baik. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/pd/15
Ribuan buruh dari berbagai aliansi se-Banten melakukan ‘longmars’ di Alun-alun Serang, Selasa (3/11). Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi dasar formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) serta menuntut perhitngan pengupahan yang lebih baik. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman.

Dalam berbagai kesempatan demonstrasi, kadang saya mendengar beberapa orator buruh berbicara dalam nada yang simpatik terhadap pihak yang sedang dipaksa berhadapan dengan mereka. Biasanya dalam demonstrasi mereka akan berhadapan dengan satpam atau polisi. “Kawan-kawan, mari kita hormati para polisi yang sedang bertugas karena mereka juga buruh..” begitu seru salah satu orator dalam perayaan Hari Buruh pada 2014. Bagi saya, sikap simpatik dari orator buruh ini adalah praktik dari politik kelas yang baik.

Satuan pengaman (satpam) yang seringkali digunakan perusahaan untuk berhadapan dengan buruh dalam beberapa kasus turut terpanggil juga dengan sikap simpatik ini. Sebagai buruh yang status kerjanya boleh dialihdayakan, satpam juga merasakan betul penderitaan para buruh. Satpam paham rasanya dicurangi manajemen. Itu mengapa di Jakarta dan Yogyakarta sempat terbentuk serikat satpam.

Hal ini sepertinya tak berlaku pada polisi. Pada saat Ramadhan 2014 lalu, buruh di Purwakarta menggelar aksi mogok. Para polisi kemudian dikirim untuk membubarkan aksi mogok buruh. Polisi pemilik akun twitter Rian S Pamungkas turut pula dalam pembubaran aksi mogok buruh. Ia kemudian berkicau lewat akun twitternya itu, “Terpaksa ga puasa.. ngebatalin mukulin orang.. buruh kampret! (at PT Indofood CBP Sukses Makmur)”.

Banyak di antara kaum muslim percaya melakukan kekerasan itu membatalkan puasa. Sedang pemilik akun Rian S Pamungkas hari itu terpaksa melakukan kekerasan gara-gara membubarkan mogok buruh. Makanya ia menyalahkan buruh-buruh yang mogok sebagai penyebab batalnya puasa. Begitulah logika polisi muda itu.

Akun Rian S Pamungkas kemudian ditutup setelah capture kicauannya tersebar luas. Ada satu polisi muda lain yang bernasib sama. Toh kekerasan polisi terhadap rakyat tak berhenti sampai di situ. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga intimidasi melalui spanduk-spanduk. Di wilayah-wilayah padat industri seperti Bekasi, kerap terpampang spanduk-spanduk yang berisi intimidasi terhadap gerakan buruh. “Buruh wajib penuhi hak-hak pengusaha, jangan langgar aturan”, begitu bunyi salah satu spanduk tersebut.

Bukan hanya buruh yang kerap kali jadi sasaran kekerasan polisi. Pada November lalu, polisi memukul salah satu ibu-ibu petani yang turut dalam aksi penolakan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Dengan berulangnya kekerasan polisi terhadap buruh, petani, dan kaum miskin kota, saya seharusnya tak heran lagi dengan kekerasan polisi. Makanya saya tak heran jika polisi membubarkan demontrasi buruh pada 31 Oktober lalu dengan beringas. Kejanggalan yang membuat saya heran adalah seragam kaos biru gelap yang mereka gunakan. Beberapa massa buruh yang berada di lokasi sempat mengira mereka polisi berbaju preman yang kerap digunakan dalam beberapa operasi polisi.

Jika dilihat pada foto-foto polisi berkaos biru gelap yang diunggah di media massa dan beberapa portal berita, nampak terdapat tulisan “Turn Back Crime” pada bahu kanan depan. Penasaran, saya mengetik “Turn Back Crime” (berikutnya akan disingkat TBC) di Google dan menemukan foto Messi dengan kaos yang hampir sama dengan tulisan TBC di bahu kanan depan. Ternyata ini adalah kampanye yang jangkauannya internasional. Saya kemudian mengunjungi situs TBC. Dari situ saya paham bahwa TBC merupakan program kampanye Interpol, organisasi polisi internasional yang tugasnya menangkal kejahatan terorganisir.

Dari situsnya pula saya jadi tau bahwa prioritas utama kampanye TBC adalah memberantas “kejahatan properti intelektual.” Bahasa sederhananya, memberantas perdagangan barang-barang asli tapi palsu. Di sini kebingungan pertama saya muncul. Dari sekian banyak isu kejahatan internasional, kenapa isu perdagangan barang palsu yang diprioritaskan? Bukannya ada berbagai kasus kejahatan terorganisir lainnya yang lebih mendesak untuk dicegah? Perdagangan orang misalnya.

Persoalan dipilihnya isu perdagangan barang palsu dijelaskan oleh video di YouTube yang diunggah akun Interpol. Singkatnya, Interpol mencurigai perdagangan barang-barang palsu digunakan sebagai metode untuk membiayai organisasi kriminal. Makanya motto dari kampanye TBC adalah “Kejahatan terorganisir dimulai dengan uang, jangan sampai mereka menggunakan uangmu.”

Namun ada video lain yang diunggah Interpol, menayangkan Juni lalu kampanye TBC ini dianugerahi penghargaan oleh Union Des Fabricants (Unifab).  Nah, Unifab ini adalah asosiasi dagang yang berpusat di Prancis. Bukan kebetulan juga jika misi utama dari asosiasi dagang ini sama dengan prioritas kampanye TBC: perlindungan properti intelektual. Hal ini bagi saya menyiratkan kedekatan kampanye TBC dengan industri-industri besar. Sebab, isu perlindungan properti ini memang kepentingan industri-industri besar yang tergabung dalam Unifab.

Beberapa perusahaan besar yang tergabung dalam Unifab antara lain Chanel, Coca Cola, Disney, Hermes, L’Oreal, Lacoste, Louis Vuitton, Michelin, Microsoft, Nike, Philip Moris, dan masih banyak lagi.

Beberapa dari perusahaan yang tergabung dalam Unifab pernah tersangkut masalah perburuhan di berbagai belahan dunia. Coca Cola, misalnya, pada awal 2000-an tersangkut kasus pembunuhan pemimpin-pemimpin serikat buruh di Kolombia. Sedang Nike sudah sejak lama memeras keringat buruh Indonesia dengan upah yang sangat minim, bahkan di bawah jumlah minimum.

Kedekatan kampanye TBC dengan asosiasi yang beberapa perusahaannya melanggar hukum ini merefleksikan keberpihakan polisi pada pemilik modal. Namun sebelum saya menyebut integritas kepolisian itu hanya mitos, saya hendak mengajukan sederet pertanyaan pada otoritas kepolisian yang berwenang.

Saya tidak paham apa maksud polisi-polisi itu memakai kaos TBC saat membubarkan buruh. Apakah polisi-polisi Indonesia berkaos TBC tersebut terhubung dengan kampanye Interpol? Kalau memang terhubung, kenapa malah bertugas membubarkan demonstrasi dan bukan mengurus persoalan kejahatan terorganisir? Apakah massa buruh sudah dianggap bagian dari kejahatan terorganisir juga?

Terlebih lagi, apakah karena pemodal-pemodal besar turut membekingi kampanye TBC ini, maka polisi berkaos TBC jadi beringas betul saat membubarkan massa buruh?

Avatar
Azhar Irfansyah
Penulis dan kerap mengadvokasi isu-isu buruh. Sedang menempuh pendidikan di Sungkonghoe University, Korea Selatan.
Berita sebelumnyaMunculnya Orde Baru Jilid II
Berita berikutnyaThe Battle in Seattle
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menilik Proses Pembentukan Hukum Adat

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa kekayaan yang begitu melimpah di segala bidang. Segala jenis tumbuhan maupun binatang...

Milenial Menjawab Tantangan Wajah Baru Jatim

Tahun berganti arah berubah harapan baru muncul. Awal tahun masehi ke-2021 terlihat penuh tantangan berkelanjutan bagi Jawa Timur setelah setahun penuh berhadapan dengan Covid-19...

Menghidupkan Kembali Pak AR Fachruddin

Buku Pak AR dan jejak-jejak bijaknya merupakan buku biografi yang ditulis oleh Haidar Musyafa. Buku ini dicetak pertama kali pada bulan April 2020 dengan...

Menata Kinerja Buzzer yang Produktif

  Buzzer selalu hadir membingkai perdebatan carut-marut di ruang media sosial atau paltform digital lainnya. Seperti di twitter, facebook, instagram, dan media lainnya. Buzzer memiliki...

Lika-Liku Ganja Medis di Indonesia

Setiap manusia berhak sehat dan setiap yang tidak sehat berhak dapat pengobatan. Alam semesta telah menyediakan segala jenis obat untuk banyaknya penyakit di dunia...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Bagaimana Menjadi Muslim Moderat

Pada tahun 2017 saya pernah mengikuti Halaqah Ulama ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kampanye yang digaungkan Kemenag masih seputar moderasi beragama. Dalam sebuah diskusi...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

PKI, Jokowi, dan Tertusuknya Syekh Jaber

Syekh Ali Jaber ditusuk AA, Ahad malam (13/9/2000) di Lampung. Siapa AA? Narasi di medsos pun gonjang-ganjing. Konon, AA adalah kader PKI. Partai yang berusaha...

Our World After The Pandemic: The Threat of Violent Ekstremism and Terrorism, The Political Context

Pandemic C-19: Disruptions Personal and public health with rapid spread of the pandemic globally, more than 90 millions infected and almost two million death...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.