Sabtu, Desember 5, 2020

Langkah Terjal Jokowi dan Habib Rizieq Shihab

Renungan Idul Fitri dalam Situasi Pandemi

Setelah berpuasa selama sebulan penuh, akhirnya kita umat Islam bertemu dengan hari yang kita nanti-nantikan. Hari bagi kita umat Islam untuk kembali kepada fitrah,...

Kenapa Kaum Hijrah Senangnya Meresahkan Rakyat?

Baru-baru ini beredar 50 daftar pekerjaan yang diharamkan yang disebarkan di media kita. Sederet jenis pekerjaan itu antara lain pelawak, bintang model, satpam di...

Sikap India atas Islam, Fathul Mu’in, dan Cermin Kita

India adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki kedekatan tertentu dengan umat Islam Indonesia. Kedekatan ini bukan karena kita mengadopsi sebagian musik India...

Kaum Mayoritas Jangan Egois dengan Fatwa Vaksin Covid-19

Jika tidak ada aral melintang, vaksin Covid-19 akan mulai disuntikkan pada awal tahun depan. Ini kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Namun masih ada...
Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

Kepulangan Habib Rizieq ke tanah air, setelah lama meninggalkan negerinya karena persoalan hukum yang dituduhkan kepadanya, mungkin akan menjadi test tersendiri bagi pemerintahan Jokowi. Test ini, kongkritnya, berbentuk apakah Jokowi akan melakukan tindakan realistik, dalam hal ini berkompromi dengan Habib Rizieq ataukah Jokowi akan melanjutkan kasus-kasus hukum yang tertunda.

Kedua pilihan itu sama-sama berat implikasinya bagi pemerintahan Jokowi. Jika Jokowi mengambil sikap kompromistik dengan Habib Rizieq, dengan pelbagai pertimbangan politik, yang memang dianggap kuat, maka kemungkinan yang akan didapatkan oleh Jokowi adalah pujian dan mungkin kritik.

Pujian karena langkah itu dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi dengan Rizieq dan mengurangi polarisasi pada akar rumput. Namun, begitu datang, Rizieq sudah menunjukkan perlawanannya pada Jokowi dengan menyatakan revolusi akhlak itu bukan revolusi mental.

Revolusi mental, menurut Rizieq merupakan istilah yang dipakai oleh gembong komunisme. Pernyataan di hari pertama tiba di tanah air ini menunjukkan bahwa harapan rekonsiliasi semakin agak jauh.

Namun, jika Jokowi misalnya mengambil sikap seperti semula yakni memberi kebebasan pada penegak hukum untuk melanjutkan kasus-kasus hukum yang dulu pernah dituduhkan oleh pihak kepolisian, maka Jokowi akan tetap mendapatkan simpati dari kelompok yang selama ini memang mendukung Jokowi untuk seperti itu. Resikonya Jokowi akan tetap mendapatkan stigmatisasi dari para pendukung Rizieq, atau mereka yang menumpang pada popularitas kasus ini.

Dua hal di atas adalah kemungkinan pilihan yang memang sulit diambil oleh Jokowi. Namun jika Jokowi mengambil langkah kedua, maka Jokowi sebenarnya telah memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah hal yang penting tidak hanya bagi Rizieq namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Pengadilan dan tegak hukum kita harus punya wibawa.

Namun, jika langkah ini yang diambil oleh Jokowi, apakah para pembantu Jokowi akan mendukungnya, misalnya para menteri. Katakanlah Menteri Agama yang sedari ini menyatakan perang terhadap segala bentuk radikalisme dan esktremisme agama. Apakah wakil presiden sebagai pembantu paling utama dalam jajaran pemerintahan Jokowi juga akan turun gunung untuk membela atasannya dalam mendudukkan kasus Rizieq melalui jalur hukum.

Kyai Ma’ruf Amin akan memiliki peran yang penting dalam keikutsertaannya memberikan sumbang saran pada Jokowi bagaimana sebaiknya si Bos menghadapi masalah hukum Rizieq. Kyai Ma’ruf dua posisi penting; beliau adalah orang kedua di Indonesia setelah Jokowi dan beliau adalah orang yang pernah dekat dengan Rizieq Shihab dalam kasus Gerakan 212. Baik Kyai Ma’ruf dan Habib Rizieq sama-sama menjadi pihak yang ingin memperkarakan mantan Gubernur Jakarta, Ahok, dalam kasus penistaan agama pada tahun 2016-2017.

Pertanyaan sekali lagi di sini, apakah Kyai Ma’ruf mau memainkan peran penengah untuk Jokowi dan Rizieq. Semua ini berpulang kepada Kyai Ma’ruf sendiri dan Jokowi. Selain pada level orang pemerintahan, persoalan berikutnya adalah apakah partai-partai pendukung Jokowi memiliki sikap yang seragam untuk meneruskan penyelesaian hukum Rizieq Shihab.

Dalam hal ini, saya tidak yakin sepenuhnya, partai-partai pendukung Jokowi akan mem-back up Jokowi untuk penerusan kasus hukum Habib Rizieq. Jika konsolidasi di dalam pemerintahan Jokowi dan juga partai-partai koalisi pendukung Jokowi tidak memiliki suara yang bulat soal penerusan kasus hukum Habib Rizieq, maka hampir bisa dipastikan Jokowi akan mengambil jalan lunak dan berkompromi. Rizieq akan dibiarkan untuk berperan di ruang publik dengan bebas namun tidak boleh menyentuh hal-hal tertentu.

Apa yang saya kemukakan adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Ya, apa boleh buat, Jokowi kini memang dalam keadaan yang serba sulit dan canggung. Bila kita diizinkan flashback ke belakang, maka dulu sebaiknya Jokowi memberikan keleluasaan pada lembaga penegak hukum untuk memproses kasus yang menimpa Rizieq.

Hal yang paling mungkin berbeda bagi Jokowi dalam menghadap HRS pada saat sekarang adalah sikap diam kalangan NU. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa HRS sangat benci sekali dengan elit NU dari Gus Dur sampai Kyai Said dan karenanya kalangan NU adalah pihak yang sering berhadapan dengan HRS, meskipun tipe teologis NU dan HRS adalah sejenis dan bahkan sama.

Dalam kasus kepulangan Rizieq saya mengamati jika NU mengambil sikap netral saja. Ada dugaan NU tidak mau terlibat dalam masalah ini seperti dulu, tidak mau dihadap-hadapkan dengan Rizieq Shihab dan memberikan ruang lebih luas pada Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini. Sikap ini adalah sikap yang fair bagi NU karena urusan NU jauh lebih besar dari sekedar urusan Habieb Rizieq Shihab. Jika sikap ini yang melatarbelakangi sepinya para elit NU dalam menanggapi masalah kepulangan Rizieq, maka itu berarti Jokowi kehilangan back up terbesarnya.

Mau mengharapkan dukungan dari Muhammadiyah dan MUI untuk melanjutkan masalah hukum Rizieq? Saya kira hal ini masih bisa dilakukan oleh Jokowi, namun selama ini, kedua organisasi, Muhammadiyah dan MUI, tidak memandang kasus Rizieq sebagai hal yang perlu dicurigai. Bahkan Sekjen MUI, Anwar Abbas, yang berasal dari unsur Muhammadiyah di MUI, memberikan ucapan “ahlan wa sahlan” (selamat datang). Atau Pak Jokowi membiarkan saja kasus Rizieq sambil menunggu waktu normal.

Masalahnya, sejauhmana kesabaran Pak Jokowi menghadapi masalah ini jika setiap hari ada pernyataan-pernyataan yang mungkin akan menilmbulkan dampak-dampak segregatif di masyarakat dan digunakkan untuk menembak dirinya. Saya setuju bahwa sebagai pemerintah Jokowi harus bersikap hati-hati dan senantiasa terbuka pada kritik bahkan hasutan dari mana saja. Namanya juga Presiden Indonesia. Sekali lagi, semua keputusan Kembali kepada Pak Jokowi sendiri.

Sebagai catatan, apapun langkah yang akan diambil oleh Pak Jokowi atas HRS memiliki konsekwensi-konsekwensi yang berbeda-beda berat dan ringannya. Saya berharap Pak Jokowi menemukan formulanya yang bisa menguntungkan semua pihak sehingga tidak ada lagi pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat.

Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Islam Kosmopolitan

Diskursus tentang keislaman tidak akan pernah berhenti untuk dikaji dan habis untuk digali. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada titik terang. Justru, keterkaitan Islam...

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Yesus, Tuhan Kaum Muslim Juga? [Refleksi Natal dari Seorang Mukmin]

Setiap menjelang perayaan Natal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang boleh tidaknya kaum Muslim mengucapkan selamat Natal menjadi perbincangan. Baru-baru ini MUI kembali menambah...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.