Selasa, Maret 2, 2021

Kita Lengah Karena Syariatisasi Ternyata Masih Berjalan

Dakwah Para Mualaf yang Mencoreng Wajah Islam

Sebagai seorang Muslim, mendengar kabar seseorang telah menyatakan diri masuk Islam itu hal yang menggembirakan. Orang yang baru masuk Islam di dalam Al Quran...

Kekristenan yang Islami

Kristen-Islam Lebih Dekat dari yang Banyak Orang Perkirakan Hubungan dua agama besar, Islam dan Kristen, adalah hubungan yang selalu menarik untuk diperhatikan. Para agamawan dan...

Klaim Atas Nama Umat Islam Boleh, Tapi Itu Tak Benar

Sudah bukan rahasia lagi, jika Rizieq Shihab dan FPI-nya selalu menggunakan umat Islam sebagai atas nama mereka. Ini namanya claim (klaim) dan sekaligus frame...

Menteri Agama Memang untuk Semua Agama, Mengapa Tidak Kita Dukung?

Pernyataan Menteri Agama, Gus Yaqut, bahwa dirinya adalah “menteri agama untuk semua agama” masih menyisakan perdebatan di kalangan masyarakat. Bagi mereka yang tidak sepakat,...
Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Visiting Fellow pada Indonesia Programs ISEAS Singapore. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

Kebijakan Bupati Gowa yang akan memecat ASN (Aparatus Sipil Negara) yang bekerja di lingkungannya yang buta aksara al-Qur’an membuat kita sadar jika syariatisasi di daerah-daerah masih dan sedang berjalan. Bagaimana seorang ASN itu bisa dipecat karena dia tidak bisa baca al-Qur’an, bukankah ketidakbisaan baca al-Qur’an itu sesuatu yang tidak menjadi syarat menjadi ASN?

Ya, sejak Jokowi menjadi presiden, pembicaraan tentang gerakan penyusunan Perda bernuansa yariah atau Perda bernuansa agama di daerah-daerah tidak begitu mendapat perhatian. Hal ini bukan berarti gerakan Perda atau aturan-aturan daerah berdasarkan syariah itu berhenti sama sekali. Beberapa gerakan di beberapa daerah tentang tetap berjalannya penegakan hukum atau aturan bernuansa syariah misalnya mengejutkan kita. Termasuk kejutan yang diberikan oleh Bupati Gowa di atas.

Sebenarnya, peringatan tentang maraknya gerakan penyusunan Perda bernuansa keagamaan sudah lama diingatkan oleh pelbagai kalangan di Indonesia. Komnas Perempuan misalnya pernah menghitung jika jumlah Perda Syariah sudah mencapai ratusan yang terjadi di banyak tempat.

Pada tahun 2018, Komnas Perempuan pernah menyatakan jika ada 421 Perda yang diskriminatif termasuk mayoritas disebabkan oleh Perda-perda bernuansa syariah. Ini artinya, meskipun dalam pemerintahan Jokowi Perda diskriminatif ini tidak mengemuka ke permukaan, namun dari segi jumlah ternyata masih banyak.

Dalam membuat Perda bernuansa syariah ini memang tidak begitu saja dinamakan dengan istilah “perda syariah” secara langsung, namun dibungkus dengan penamaan-penamaan yang lain. Misalnya Perda tentang pendidikan di mana di dalamnya literasi baca al-Qur’an, ada perda tentang pelarangan minuman keras dimana di dalamnya bisa melibatkan kelompok tertentu untuk melakukan razia minuman keras dlsb. Penamaan ini tidak begitu saja terjadi, namun ini bagian dari strategi untuk syariatisasi untuk mayoritas wilayah non-Muslim, dan juga strategi Kristenisasi untuk daerah-daerah Kristen dan Hinduisasi untuk daerah-daerah Hindu. Namun, masalah ini pada mulanya banyak dimulai oleh daerah-daerah Islam yang memang merupakan agama mayoritas.

Pangkal persoalan perda-perda bernuansa syariah dan keagamaan ini sebenarnya sudah bisa dikenali sejak lama, yakni otonomi daerah. Pemerintah daerah melalui undang-undang memiliki hak untuk mengatur pemerintahan mereka, ada beberapa pengecualian termasuk di dalamnya agama. Meskipun agama jelas tidak boleh diatur oleh pemerintah daerah, namun pada kenyataannya, agama diinstrumentalassi oleh aktor-aktor daerah.

Menurut Michael Buehler, agama dijadikan sebagai pendongkral elektoral kepemimpinan politik di daerah. Sebuah daerah misalnya mengajukan Perda bernuansa syariah, katakanlah peningkatan literasi al-Qur’an, ini bukan untuk literasi al-Qur’an itu sebagai tujuan akhirnya, namun untuk tujuan politik elektoral. Kepentingan jelas, bahwa agar di Pilkada depan pihaknya bisa terpilih lagi. Jalan untuk menjadi populer dan diterima rakyat adalah dengan cara instrumentalisasi agama. Hal ini bisa terjadi, karena menurut beberapa studi, justru yang banyak memainkan isu ini adalah pemimpin-pemimpin daerah yang didukung oleh partai-partai nasionalis.

Kita mengira jika gerakan ini berhenti paling tidak berkurang ketika Jokowi berkuasa. Mengapa? Karena pada saat itu pemerintahan Jokowi memiliki komitmen untuk melakukan sinkronisasi peraturan-peraturan daerah dengan peraturan nasional. Jokowi sebenarnya sudah tahu bahwa kita memiliki aturan yang saling bertabrakan yang jumlahnya mencapat 3000 lebih. Bahkan sejak Gus Dur menjadi presiden hal seperti ini terus dikemukakan.

Karena masalahnya sudah ketahuan, maka kita berharap bahwa Jokowi dalam pemerintahan keduanya, melaksanakan janjinya. Mengapa janji ini perlu dilakukan cepat, karena fenomena perda bernuansa syariah bukan hanya sekedar fenomena ketidaksinkronan peraturan nasional dan daerah saja, namun ini merupakan bibit dari benturan ideologi nasional. Benturan ideologi ini tidak sekedar benturan ideologi, namun bisa mengarah pada disintegrasi bangsa. Kita tahu bahwa, sebagai bangsa, kita sudah memiliki kerangka baku tentang peraturan nasional dan daerah yang harus saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Karenanya, dengan bekal ini, perda bernuansa syariah atau agama lain, harusnya bisa dituntaskan.

Selama ini kita hampir lengah dalam melihat masalah ini. Kita harus bangkit lagi melihat bahwa dengan peristiwa Goa ternyata masalah perda bernuansa syariah memang belum benar-benar selesai. Kita tidak mau bahwa dalam diam gerakan ini lalu menjadi mainstream dan kita telat untuk menghentikannya.

Kita tidak boleh lengah karena perda bernuasa syariah atau agama lain memang benar-benar memiliki pendukung militannya, meskipun mungkin itu tidak besar. Meskipun kecil tapi kalau tidak ada gerakan counternya, maka masyarakat mayoritas yang tadinya berada pada pihak yang netral atau bahkan tidak bisa tergerus untuk mendukung gerakan itu karena informasi yang datang kepada mereka adalah hanya informasi dari kelompok pro-perda bernuansa syariah.

Ada hal penting lainnya, mengapa kita harus “alert” pada masalah cripping shariatisation (syariah yang merangkak) karena kecenderungan radikalisme di daerah-daerah itu cukup mengalami peningkatan. Jika fenomena ini dibiarkan maka bisa jadi peraturan-peraturan daerah itu akan menjadi semacam alat pelindung bagi gerakan radikalisme dan esktremism di daerah. Kita tidak memiliki alasan lain kecuali kita cepat menyelesaikan persoalan konflik peraturan nasional dan daerah di atas yang membawa dampak multi-komplek ini.

Sebagai catatan, fenomena Bupati Gowa memberikan peringatan kepada kita bahwa gerakan memasukkan agama ke dalam peraturan daerah tidak berhenti. Gerakan terus tetap jalan. Jika terlihat seolah-olah gerakan itu berhenti, maka hal itu terjadi karena kita sendiri yang berhenti memperhatikan masalah itu.

Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Visiting Fellow pada Indonesia Programs ISEAS Singapore. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Jurnalisme Copy-Paste

Jurnalisme copy-paste adalah pekerjaan mengumpulkan, mencari dan menulis berita dengan menggunakan teknik salin menyalin saja. Seperti ambil berita di media lain atau dapat dari...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.