Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/geotimes/wordpress/wp-content/plugins/Plugin/plug.php on line 23
Saat Jokowi Makin Pro Investasi dan Anti Rakyat | GEOTIMES
Selasa, Maret 9, 2021

Saat Jokowi Makin Pro Investasi dan Anti Rakyat

Kepulauan Seribu

Orang mengenalnya sebagai Pulau Onrust, bahasa Belanda untuk unrest atau “tidak pernah beristirahat”. Terletak di Teluk Bata­via, ini memang pulau yang sibuk pada zaman...

Keadilan Untuk Papua, Untuk Kita Semua

Pada 28 Juni 1914, sebuah pembunuhan di Sarajevo telah memicu rangkaian peristiwa yang bermuara pada Perang Dunia I. Pada 1992, saya berdiri di tempat...

Media Sosial, Candu dan Demokrasi

Saya masih menggunakan Facebook, What’sApp dan Instagram, tapi kini lebih banyak menghabiskan waktu bertani sayur dan beternak jangkrik di kota kecil lereng Gunung Sindoro. Hidup...

Dagelan Freeport

Sebuah pagi, lima tahun lalu. Kapal yang saya tumpangi bersandar di Pelabuhan Amamapare, Papua. Ini pelabuhan kecil pada sebuah selat dengan air laut yang...
Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.

Di samping pembangunan infrastruktur fisik, Pemerintahan Jokowi nampak benar terobsesi menggenjot investasi, baik domestik maupun asing.

Pemerintahan ini percaya bahwa kedua hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya bisa mensejahterakan rakyat.

Teman saya Dandhy Dwi Laksono menyebutnya sebagai Jokowinomics. Konsep membangun negara lewat infrastruktur dan investasi, yang pada akhirnya (diharapkan) menciptakan kemakmuran dan pemerataan ekonomi, sebenarnya bukan hal baru. Tapi, di era Jokowi konsep ini sangat menonjol direalisasikan.

Dalam soal investasi, misalnya, Presiden Jokowi berkali-kali mengeluhkan ruwetnya perizinan membangun bisnis baru. Ada ratusan peraturan pusat maupun daerah yang pada akhirnya menghambat investasi.

Yang terakhir, pekan ini Presiden Jokowi menyatakan “kalau perlu tak pakai izin” untuk membuka bisnis baru. Presiden meminta para menteri dan kepala daerah “menutup mata” apabila ada pengusaha yang hendak menanamkan investasinya.

Itu menggaungkan pernyataan pada 2016, ketika Presiden Jokowi meminta para menteri merampingkan proses perizinan, termasuk menghapus persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Pernyataan-pernyataan Presiden tadi mencerminkan itikad keras pemerintahnya untuk mendahulukan investasi di atas kepentingan-kepentingan lain. Sayang sekali….Ini sebuah resep menuju malapetaka sosial dan lingkungan.

Apa yang kita bisa bayangkan jika permintaan dan perintah presiden dilaksanakan? Tidakkah ini berarti pemerintah (negara) lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal ketimbang kelestarian alam dan kepentingan sosial orang banyak?

Tidakkah pemerintah (negara) sedang melucuti kekuasaannya sendiri untuk melindungi warga negara dan alam dari ganasnya investasi/bisnis yang bertumpu pada uang/modal?

Obsesi pada investasi sudah membuat pemerintah “menutup mata” terhadap pelanggaran hak asasi manusia: prosekusi terhadap petani dan nelayan yang memprotes bisnis merusak di daerahnya.

Ruwetnya izin proyek bisnis memang perlu disederhanakan. Tapi, kita perlu membedakan setidaknya dua aspek dalam soal perizinan.

Aspek pertama adalah administratif. Ini terutama melibatkan birokrasi yang malas, tidak efisien, ingin dilayani, dan haus uang pelicin (korup). Aspek ini jelas perlu disederhanakan.

Aspek kedua adalah aspek substantif. AMDAL masuk kategori ini. Setiap proyek bisnis, bahkan jika itikadnya mulia, harus ditimbang masak dampaknya dari berbagai dimensi (sosial, lingkungan, budaya dan sebagainya). Tak hanya soal keuntungan finansial-ekonomi jangka pendek tapi maslahat atau mudharat dalam jangka panjangnya.

AMDAL adalah alat bagi pemerintah/negara untuk melindungi kehidupan sosial rakyatnya dan menjaga kelestarian alam. Ini aspek perizinan yang tak boleh dihapus.

Justru harus diperkuat dan diperbaiki kualitasnya. Selama ini banyak AMDAL proyek bisnis besar seperti pertambangan, reklamasi teluk, pabrik semen dan perkebunan monokultur (sawit) dibuat asal-asalan. Itu telah terbukti memicu bencana dan keresahan sosial di banyak tempat.

Dalam empat tahun terakhir, Pemerintahan Jokowi sudah menelurkan 15 lebih paket deregulasi ekonomi, yang pada intinya melonggarkan (liberalisasi) perizinan investasi. Termasuk membolehkan investor asing masuk ke bisnis-bisnis yang sensitif, dengan kepemilikan perusahaan sampai 100%.

Jika Presiden sampai sekarang masih mengeluh soal perizinan, dan minta aparat pemerintah “menutup mata”, tidakkah itu artinya beliau sendiri mengakui telah gagal melakukan reformasi birokrasi, gagal membuat kemudahan dalam aspek administratif?

Tapi, soal lebih mendasar sebenarnya terletak pada paradigma pembangunan yang dianut pemerintahan ini. Benarkah investasi merupakan prasyarat terpenting dan satu-satunya menuju kesejahteraan?

Sebagian anggapan bahwa infrastruktur fisik dan investasi merupakan jalan seharusnya dan satu-satunya menuju kesejahteraan negeri adalah mitos belaka.

Dalam berbagai kasus, banyak negara atau daerah berlomba keras menggelar karpet merah bagi investor. Mereka bersaing satu sama lain untuk merendahkan standar perlindungan alam dan sosial demi memikat pemodal.

Makin hari makin ketat persaingannya. Banyak negara dan daerah berlomba merendahkan martabat alam dan manusianya.

How low can you go, Jokowinomics?

Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apresiasi dan Masalah Tersisa Pencabutan Perpres Miras

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi...

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

Ujian Kedewasaan Digital Kita

Teknologi digital diciptakan agar tercapai pemerataan informasi tanpa pandang bulu, namun sayangnya kini dampak negatif yang tak terelakkan adalah munculnya disinformasi, berita bohong, hingga...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

ARTIKEL TERPOPULER

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.