Senin, Januari 18, 2021

Saat Jokowi Makin Pro Investasi dan Anti Rakyat

Membangun Desa, Menagih Nawa Cita Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyediakan dana lebih banyak untuk pembangunan daerah dan membangun desa. Ini sesuai dengan janji Nawa Cita yang antara lain “membangun...

Andai Jokowi Mau Mendengar Gunter Pauli

Makin banyak orang suka minum kopi. Konsumsi kopi terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan di Jerman, negeri bir, kopi kabarnya telah menyalip minuman...

Teror

Syahdan, kapal bajak laut ditangkap tentara Yunani dan awaknya dihadapkan pada Aleksander Agung. Sang Kaisar bertanya mengapa mereka menjarah harta kekaisaran dan orang lain. Bajak...

Ancaman Obsesi Pemerintah Jokowi Pada Investasi Asing

Belakangan ini ramai dibicarakan peringatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar Indonesia berhat-hati terhadap investasi dari China/Tiongkok. Salah satu alasan: investor China punya standar rendah...
Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.

Di samping pembangunan infrastruktur fisik, Pemerintahan Jokowi nampak benar terobsesi menggenjot investasi, baik domestik maupun asing.

Pemerintahan ini percaya bahwa kedua hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya bisa mensejahterakan rakyat.

Teman saya Dandhy Dwi Laksono menyebutnya sebagai Jokowinomics. Konsep membangun negara lewat infrastruktur dan investasi, yang pada akhirnya (diharapkan) menciptakan kemakmuran dan pemerataan ekonomi, sebenarnya bukan hal baru. Tapi, di era Jokowi konsep ini sangat menonjol direalisasikan.

Dalam soal investasi, misalnya, Presiden Jokowi berkali-kali mengeluhkan ruwetnya perizinan membangun bisnis baru. Ada ratusan peraturan pusat maupun daerah yang pada akhirnya menghambat investasi.

Yang terakhir, pekan ini Presiden Jokowi menyatakan “kalau perlu tak pakai izin” untuk membuka bisnis baru. Presiden meminta para menteri dan kepala daerah “menutup mata” apabila ada pengusaha yang hendak menanamkan investasinya.

Itu menggaungkan pernyataan pada 2016, ketika Presiden Jokowi meminta para menteri merampingkan proses perizinan, termasuk menghapus persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Pernyataan-pernyataan Presiden tadi mencerminkan itikad keras pemerintahnya untuk mendahulukan investasi di atas kepentingan-kepentingan lain. Sayang sekali….Ini sebuah resep menuju malapetaka sosial dan lingkungan.

Apa yang kita bisa bayangkan jika permintaan dan perintah presiden dilaksanakan? Tidakkah ini berarti pemerintah (negara) lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal ketimbang kelestarian alam dan kepentingan sosial orang banyak?

Tidakkah pemerintah (negara) sedang melucuti kekuasaannya sendiri untuk melindungi warga negara dan alam dari ganasnya investasi/bisnis yang bertumpu pada uang/modal?

Obsesi pada investasi sudah membuat pemerintah “menutup mata” terhadap pelanggaran hak asasi manusia: prosekusi terhadap petani dan nelayan yang memprotes bisnis merusak di daerahnya.

Ruwetnya izin proyek bisnis memang perlu disederhanakan. Tapi, kita perlu membedakan setidaknya dua aspek dalam soal perizinan.

Aspek pertama adalah administratif. Ini terutama melibatkan birokrasi yang malas, tidak efisien, ingin dilayani, dan haus uang pelicin (korup). Aspek ini jelas perlu disederhanakan.

Aspek kedua adalah aspek substantif. AMDAL masuk kategori ini. Setiap proyek bisnis, bahkan jika itikadnya mulia, harus ditimbang masak dampaknya dari berbagai dimensi (sosial, lingkungan, budaya dan sebagainya). Tak hanya soal keuntungan finansial-ekonomi jangka pendek tapi maslahat atau mudharat dalam jangka panjangnya.

AMDAL adalah alat bagi pemerintah/negara untuk melindungi kehidupan sosial rakyatnya dan menjaga kelestarian alam. Ini aspek perizinan yang tak boleh dihapus.

Justru harus diperkuat dan diperbaiki kualitasnya. Selama ini banyak AMDAL proyek bisnis besar seperti pertambangan, reklamasi teluk, pabrik semen dan perkebunan monokultur (sawit) dibuat asal-asalan. Itu telah terbukti memicu bencana dan keresahan sosial di banyak tempat.

Dalam empat tahun terakhir, Pemerintahan Jokowi sudah menelurkan 15 lebih paket deregulasi ekonomi, yang pada intinya melonggarkan (liberalisasi) perizinan investasi. Termasuk membolehkan investor asing masuk ke bisnis-bisnis yang sensitif, dengan kepemilikan perusahaan sampai 100%.

Jika Presiden sampai sekarang masih mengeluh soal perizinan, dan minta aparat pemerintah “menutup mata”, tidakkah itu artinya beliau sendiri mengakui telah gagal melakukan reformasi birokrasi, gagal membuat kemudahan dalam aspek administratif?

Tapi, soal lebih mendasar sebenarnya terletak pada paradigma pembangunan yang dianut pemerintahan ini. Benarkah investasi merupakan prasyarat terpenting dan satu-satunya menuju kesejahteraan?

Sebagian anggapan bahwa infrastruktur fisik dan investasi merupakan jalan seharusnya dan satu-satunya menuju kesejahteraan negeri adalah mitos belaka.

Dalam berbagai kasus, banyak negara atau daerah berlomba keras menggelar karpet merah bagi investor. Mereka bersaing satu sama lain untuk merendahkan standar perlindungan alam dan sosial demi memikat pemodal.

Makin hari makin ketat persaingannya. Banyak negara dan daerah berlomba merendahkan martabat alam dan manusianya.

How low can you go, Jokowinomics?

Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

penerapan etika bisnis dalam CSR dan lingkungan hidup

Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan kompetitif menuntut para pembisnis untuk meningkatkatkan daya saingnya. Namun kebanyakan dari mereka masih belum mengerti bagaimana...

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.