Jumat, Oktober 30, 2020

Saat Jokowi Makin Pro Investasi dan Anti Rakyat

Ancaman Obsesi Pemerintah Jokowi Pada Investasi Asing

Belakangan ini ramai dibicarakan peringatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar Indonesia berhat-hati terhadap investasi dari China/Tiongkok. Salah satu alasan: investor China punya standar rendah...

Membunuh Obamacare

Sebuah undang-undang baru Amerika, yang lolos di majelis rendah (House of Representatives) bulan ini, mengakhiri undang-undang kesehatan lama di era Presiden Barack Obama. Kematian...

Terorisme dan Tindakan Main Hakim Sendiri

Catatan 25 September 2010 Dengan nada bangga Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menunjukkan kehebatan polisi dalam memberantas terorisme. Sebanyak 44 teroris, kata dia, telah...

Sekolah dan Pendidikan Intoleransi di Indonesia

Belakangan banyak muncul sekolah swasta berbasis agama. Tak cuma Islam. Muridnya datang dari satu agama, bahkan satu mazhab. Mereka hampir tak mengenal agama atau...
Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.

Di samping pembangunan infrastruktur fisik, Pemerintahan Jokowi nampak benar terobsesi menggenjot investasi, baik domestik maupun asing.

Pemerintahan ini percaya bahwa kedua hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya bisa mensejahterakan rakyat.

Teman saya Dandhy Dwi Laksono menyebutnya sebagai Jokowinomics. Konsep membangun negara lewat infrastruktur dan investasi, yang pada akhirnya (diharapkan) menciptakan kemakmuran dan pemerataan ekonomi, sebenarnya bukan hal baru. Tapi, di era Jokowi konsep ini sangat menonjol direalisasikan.

Dalam soal investasi, misalnya, Presiden Jokowi berkali-kali mengeluhkan ruwetnya perizinan membangun bisnis baru. Ada ratusan peraturan pusat maupun daerah yang pada akhirnya menghambat investasi.

Yang terakhir, pekan ini Presiden Jokowi menyatakan “kalau perlu tak pakai izin” untuk membuka bisnis baru. Presiden meminta para menteri dan kepala daerah “menutup mata” apabila ada pengusaha yang hendak menanamkan investasinya.

Itu menggaungkan pernyataan pada 2016, ketika Presiden Jokowi meminta para menteri merampingkan proses perizinan, termasuk menghapus persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Pernyataan-pernyataan Presiden tadi mencerminkan itikad keras pemerintahnya untuk mendahulukan investasi di atas kepentingan-kepentingan lain. Sayang sekali….Ini sebuah resep menuju malapetaka sosial dan lingkungan.

Apa yang kita bisa bayangkan jika permintaan dan perintah presiden dilaksanakan? Tidakkah ini berarti pemerintah (negara) lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal ketimbang kelestarian alam dan kepentingan sosial orang banyak?

Tidakkah pemerintah (negara) sedang melucuti kekuasaannya sendiri untuk melindungi warga negara dan alam dari ganasnya investasi/bisnis yang bertumpu pada uang/modal?

Obsesi pada investasi sudah membuat pemerintah “menutup mata” terhadap pelanggaran hak asasi manusia: prosekusi terhadap petani dan nelayan yang memprotes bisnis merusak di daerahnya.

Ruwetnya izin proyek bisnis memang perlu disederhanakan. Tapi, kita perlu membedakan setidaknya dua aspek dalam soal perizinan.

Aspek pertama adalah administratif. Ini terutama melibatkan birokrasi yang malas, tidak efisien, ingin dilayani, dan haus uang pelicin (korup). Aspek ini jelas perlu disederhanakan.

Aspek kedua adalah aspek substantif. AMDAL masuk kategori ini. Setiap proyek bisnis, bahkan jika itikadnya mulia, harus ditimbang masak dampaknya dari berbagai dimensi (sosial, lingkungan, budaya dan sebagainya). Tak hanya soal keuntungan finansial-ekonomi jangka pendek tapi maslahat atau mudharat dalam jangka panjangnya.

AMDAL adalah alat bagi pemerintah/negara untuk melindungi kehidupan sosial rakyatnya dan menjaga kelestarian alam. Ini aspek perizinan yang tak boleh dihapus.

Justru harus diperkuat dan diperbaiki kualitasnya. Selama ini banyak AMDAL proyek bisnis besar seperti pertambangan, reklamasi teluk, pabrik semen dan perkebunan monokultur (sawit) dibuat asal-asalan. Itu telah terbukti memicu bencana dan keresahan sosial di banyak tempat.

Dalam empat tahun terakhir, Pemerintahan Jokowi sudah menelurkan 15 lebih paket deregulasi ekonomi, yang pada intinya melonggarkan (liberalisasi) perizinan investasi. Termasuk membolehkan investor asing masuk ke bisnis-bisnis yang sensitif, dengan kepemilikan perusahaan sampai 100%.

Jika Presiden sampai sekarang masih mengeluh soal perizinan, dan minta aparat pemerintah “menutup mata”, tidakkah itu artinya beliau sendiri mengakui telah gagal melakukan reformasi birokrasi, gagal membuat kemudahan dalam aspek administratif?

Tapi, soal lebih mendasar sebenarnya terletak pada paradigma pembangunan yang dianut pemerintahan ini. Benarkah investasi merupakan prasyarat terpenting dan satu-satunya menuju kesejahteraan?

Sebagian anggapan bahwa infrastruktur fisik dan investasi merupakan jalan seharusnya dan satu-satunya menuju kesejahteraan negeri adalah mitos belaka.

Dalam berbagai kasus, banyak negara atau daerah berlomba keras menggelar karpet merah bagi investor. Mereka bersaing satu sama lain untuk merendahkan standar perlindungan alam dan sosial demi memikat pemodal.

Makin hari makin ketat persaingannya. Banyak negara dan daerah berlomba merendahkan martabat alam dan manusianya.

How low can you go, Jokowinomics?

Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pemuda dalam Pergerakan Nasional Pandemi Covid-19

Peringatan hari Sumpah Pemuda mempunyai makna yang khusus d imasa Covid 19 saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara...

Pilu-Kasih di Medan Aksi

Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan. Saya kira, saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan atau nongkrong di kafe favorit bersama sang kekasih....

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Kelamnya Dunia Politik di Thailand

Apa yang kalian bayangkan tentang negara Thaiand? Ya, negara gajah putih tersebut sangat dikenal dengan keindahannya. Apalagi keindahan pantai yang berada di Krabi dan...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Pemuda, Agama Sipil, dan Masa Depan Indonesia

Sejarah sangat berguna untuk mengetahui dan memahami masa lampau, dalam rangka menatap masa depan, ungkap Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Semestinya tidak hanya dibaca sebagai...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.