Rabu, Maret 3, 2021

Mengapa Saya Berkampanye untuk Golput

Sekolah dan Pendidikan Intoleransi di Indonesia

Belakangan banyak muncul sekolah swasta berbasis agama. Tak cuma Islam. Muridnya datang dari satu agama, bahkan satu mazhab. Mereka hampir tak mengenal agama atau...

Jokowi atau Prabowo, Sama-sama Tersesat

Di tengah hangatnya kampanye pemilihan presiden seperti sekarang, kita akan disuguhi banyak pameran statistik ekonomi. Para pendukung petahana Joko Widodo akan menonjolkan statistik yang menunjukkan...

Nadiem Makarim, Pendidikan Dan Gojek

Teknologi itu cuma alat. Dia bisa membebaskan dan memberi solusi; tapi, dia juga bisa menjadi alat penindas serta memicu problem baru. Saya mengingat ini di...

Taman Nasional: Ada Tuhan di Pepohonan

Burung pekaka emas, dengan bulu biru mengkilat di punggungnya, bertengger di dahan kering pinggir sungai lebar itu. Beberapa monyet ekor panjang bercengkrama di dekat...
Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.

Pemilihan Kepala Daerah Jakarta sudah berakhir lama. Gubernur baru sudah dilantik. Tapi, atmosfir pro dan anti Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama (atau Anies Baswedan) masih bertahan.

Pemilihan Presiden sudah lebih lama lagi berakhir. Joko Widodo sudah tiga tahun menjabat. Tapi, sentimen pro dan anti Jokowi (atau Prabowo Subianto) tak lekang oleh hujan dan kemarau. Setidaknya apa yang bisa kita baca di media sosial dari hari ke hari.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemilihan umum kita, di pusat maupun daerah, telah memicu konflik berkepanjangan. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik itu potensial bermuara pada konflik berdarah. Dan itu yang membuat saya memutuskan golput sejak 2014. Dengan trend sperti sekarang, pemillihan presiden 2019 nanti akan lebih menguatirkan lagi.

Konflik dan persaingan, dalam kadar tertentu, adalah konsekuensi dari hidup bermasyarakat. Setiap hari masyarakat dihadapkan pada konflik: kepentingan sosial, ekonomi maupun budaya. Tiap kelompok punya kepentingan yang berbeda dari kelompok lain.

Perbedaan itu niscaya bahkan jika kita bersumpah “satu Indonesia”. Itu juga niscaya bahkan jika orang Islam terobsesi dengan “satu Islam”, misalnya.

Demokrasi adalah sarana untuk membuat persaingan kepentingan menjadi lebih beradab, bukan menghilangkan persaingan dan perbedaan. Bandingkan dengan jika kita harus menyelesaikan perbedaan lewat otot, pedang atau bedil.

Idealnya begitu. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, kampanye pemilihan sebagai manifestasi demokrasi telah menjadi terlalu emosional, cukup emosional sehingga dengan sedikit insiden saja, pemakaian otot, pedang dan bedil mungkin tak terelakkan.

Kampanye emosional dipicu oleh para politisi karbitan. Jarang ada politisi, para kandidat pejabat publik, yang merangkak dari bawah dan tekun membangun konstituen dari tingkat terkecil. Mereka memerlukan jalan pintas untuk mencapai elektabilitas. Kampanye lewat media, dibantu para buzzer media sosial, menjadi pilihan utama.

Ikatan antara partai politik dengan konstituen juga kian longgar. Tak heran, demi menangguk popularitas, beberapa partai mengambil jalan pintas mengusung selebritis, dari ulama, bintang sinetron hingga penyanyi dangdut, untuk menjadi calon legislatif maupun kandidat eksekutif.

Jika bukan selebriti, konsultan politik dan para buzzer memoles citra personal politisi tertentu untuk mencapai tingkat selebriti. Pemilihan umum dan demokrasi cenderung berubah menjadi politainment, politik entertainment.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi, pada dasarnya, adalah memilih kebijakan publik yang akan diselerenggarakan lima tahun ke depan. Kebijakan publik tentang ekonomi, transportasi, pertanian, pangan, energi, lingkungan, serta hal-hal yang penting bagi kehidupan publik secara bersama-sama.

Namun, dalam politainment, pilihan-pilihan kebijakan publik rasional tertimbun di bawah kampanye citra personal yang emosional.

Jalan pintas lain menangguk suara adalah dengan memainkan sentimen “baik versus jahat”, seolah-olah pemilihan presiden atau gubernur adalah ajang pertarungan hidup-mati antara ksatria melawan durjana. Ahok dan Anies bisa ksatria atau durjana tergantung siapa yang Anda dukung.

Pada Pemilihan Presiden 2014, Anies Baswedan berkampanye untuk mendukung Jokowi. Anies mengatakan “orang baik bersama orang baik”. Artinya: hanya orang jahat yang memilih Prabowo.

Kita tahu, Anies masuk dalam Kabinet Jokowi. Namun, sebentar kemudian diberhentikan oleh Jokowi. Pertanyaan yang muncul sekarang: siapa baik, siapa jahat? Siapa ksatria, siapa durjana?

Kampanye emosional juga dipicu oleh partai politik yang miskin platform dan ideologi. Ada banyak partai, tapi kita hampir sulit membedakan apa beda PKS dari Golkar, PDIP dari Gerindra, dalam kebijakan publik yang mereka dukung.

Karena hampir sama saja, partai dan kandidat membutuhkan pembeda yang lebih tegas dan mudah dicerna. Pembeda yang memenuhi syarat ini adalah pembeda dengan muatan sentimen primordial: ras, suku dan agama.

Tapi, agama dan motif mulia seperti “melindungi HAM” atau “menolak komunis” sebenarnya dibawa-bawa hanya untuk mengelabuhi publik.

Pada Pemilihan Presiden 2014, Kubu Prabowo dicap mewakili “pelanggar HAM” Orde Baru karena antara lain didukung oleh Partai Golkar. Sebaliknya, Kubu Jokowi dicap komunis dan anti-Islam.

Kita tahu kemudian, Golkar menyeberang mendukung Jokowi. Para politisi Golkar, seperti Jusuf Kalla, Luhut Panjaitan dan Setyo Novanto berkibar. Secara efektif mereka mempengaruhi arah pemerintahan, jauh lebih kuat dari PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri.

Tidak ada ideologi. Di atas sana, cuma ada permainan dan transaksi politik. Mereka berangkulan setelah mengobarkan emosi di kalangan pendukung. Bodohnya kita: emosi suka dan benci seseorang itu yang kita pelihara sampai sekarang.

Kampanye pemilihan umum yang terobsesi oleh kecintaan dan kebencian personal, miskin platform serta sarat sentimen primordial sedang mengancam demokrasi kita. Bahkan mengancam masa depan negara kita. Itu sebabnya saya memilih tak mau terlibat. Golput! ***

Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.
Berita sebelumnyaIhwal Pribumi
Berita berikutnyaBelajar dari Sang Imam dan Sang Pastor
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

Mencermati Inflasi Menjelang Ramadhan

Beberapa pekan lagi, Bulan Ramadhan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu sebagian umat muslim ini adalah bulan yang istimewa karena masyarakat muslim berusaha berlomba-lomba dalam...

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.