Jumat, Januari 22, 2021

Jokowi atau Prabowo, Sama-sama Tersesat

Jangkrik, Pak Jokowi, bukan Sapi!

Jika tumbuh dewasa di pedesaan tak jauh dari hutan jati, ada kemungkinan Anda pernah makan sate belalang. Di desa-desa Jawa, belalang dan jangkrik memang...

PKS dan Masa Depan Politik Indonesia

Dulu keberadaan Partai keadilan Sejahtera (PKS) membawa pemikiran segar, bahwa pemerintahan di Barat perlu menanggalkan pandangan stereotip tentang partai Islam jika ingin membangun kesepahaman...

Cinta Indonesia Gaya Soe Hok Gie

Di puncak Gunung Semeru, dikepung dingin dan kabut yang magis, tubuhnya tergelatak. Tak bernyawa. Soe Hok Gie tewas menghirup gas beracun di ketinggian sunyi...

Bonus atau Bom Demografi: Mutu Manusia Indonesia

Dua dasawarsa dari sekarang, 2040, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 300 juta jiwa, sekitar 60% ada pada usia produktif. Sejumlah pengamat ekonomi memperkirakan Indonesia...
Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.

Di tengah hangatnya kampanye pemilihan presiden seperti sekarang, kita akan disuguhi banyak pameran statistik ekonomi.

Para pendukung petahana Joko Widodo akan menonjolkan statistik yang menunjukkan ekonomi baik-baik saja sehingga dia layak dipilih kembali. Sebaliknya, pendukung Prabowo Subianto akan menonjolkan statistik yang mengkhawatirkan sehingga Indonesia layak untuk ganti presiden.

Tapi, menurut saya, kedua kubu sebenarnya masih memakai ukuran-ukuran yang sama. Dan sama-sama menyesatkan.

Kedua kubu juga masih berkutat pada ekonomi, fiskal dan moneter semata, khususnya pada pertumbuhan GDP (gross domestic product). Padahal sukses atau gagalnya pemerintahan tidak bisa dilihat hanya dari ekonomi semata.

Para pendukung Jokowi, misalnya, akan memperlihatkan tingginya angka pertumbuhan ekonomi (lebih dari 5%) dan itu memang prestasi. Tapi para penentang akan mengatakan pertumbuhan itu tak sebagus pemerintahan sebelumnya.

Para pendukung Jokowi juga akan menunjukkan, bahwa dari nilai GDP, Indonesia tahun ini ada di peringkat ke-7 dunia, masuk ke jajaran elit 10 besar dunia, di atas dari Inggris dan Prancis.

Tapi, para penentang Jokowi akan mengatakan, GDP Indonesia besar karena jumlah penduduknya yang besar. Jika GDP-nya dibagi jumlah penduduk, GDP per capita, masuk 100 besar dunia pun Indonesia tidak.

Data itu sama-sama sahihnya. Tapi, kedua kubu sama-sama memakai ukuran pertumbuhan GDP, yang pada dasarnya terlalu simplistis dan layak dianggap usang.

Indikator GDP diperkenalkan menyusul resesi dunia (The Great Depression) pada tahun 1930-an. Indikator ini sangat kuat dipromosikan oleh Bank Dunia dan IMF sehingga menjadi standar yang paling luas dipakai. Memasukkan komponen investasi asing, indikator ini sesuai agenda liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas (free-trade) yang dipromosikan kedua lembaga tadi.

Akhir-akhir ini muncul sejumlah kritik, bahkan di kalangan ekonom kapitalis seperti Paul Krugman dan Joseph Stiglitz, yang menilai GDP tak lagi memadai untuk mengukur kinerja ekonomi. Salah satu cacat terpenting dari GDP adalah menyembunyikan ketimpangan.

Ketika GDP tumbuh, siapa sebenarnya yang ekonominya tumbuh dan memperoleh manfaat? Apakah itu otomatis mencerminkan kesejahteraan sebuah negeri?

Pada kampanye pemilihan presiden 1968, Robert F. Kennedy mengatakan: “GDP mengukur banyak hal kecuali apakah hidup rakyat menjadi lebih bermakna.”

Belakangan ini ada upaya untuk menyempurnakan GDP sebagai ukuran. Ekonom seperti Thomas Piketty, penulis buku terkenal tentang ketimpangan ekonomi, mulai menerbitkan versi baru GDP yang memisahkan berapa porsi pendapatan nasional ke kelompok ekonomi berbeda: kaya, menengah dan miskin.

Ketimpangan ekonomi antar-negara maupun di tiap negara kini dianggap sebagai problem besar, bahkan oleh ekonom Bank Dunia dan IMF. Dalam jangka panjang, menurut mereka, ketimpangan potensial menghambat pertumbuhan GDP itu sendiri.

Tapi, dalam konteks itu, bahkan ekonom Bank Dunia/IMF maupun Piketty masih bicara ekonomi semata. Pertumbuhan GDP tidak mencerminkan berapa ongkos yang harus dibayar: ongkos kerusakan lingkungan, serta pelanggaran hak asasi dan prinsip keadilan sosial.

Pentingnya ukuran baru: human development index

Saya lebih cenderung melihat Indonesia dari kacamata Indeks Pembangunan Manusia, indikator yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program (UNDP), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indikator ini diperkenalkan pada 1980-an oleh ekonom Mahbub ul Haq (Pakistan) dan Amartya Sen (pemenang Nobel dari India).

Human Development Index memasukkan komponen GDP per capita, tapi tak hanya itu. Gagasan di balik indikator ini adalah menekankan bahwa “mutu manusia” lah (potensi dan kemampuannya) yang seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai kinerja pembangunan tiap negara, tak cuma pertumbuhan ekonomi semata.

HDI memasukkan pula berbagai komponen sosial: akses terhadap air barsih, angka harapan hidup, indikator pendidikan dan kesehatan, tingkat kriminalitas, kemiskinan, diskriminasi gender. Dengan kata lain, HDI memotret secara lebih komprehensif dan holistik terhadap kinerja pembangunan, dengan manusia sebagai sentralnya.

Setiap tahun UNDP mengeluarkan laporan tentang perkembangan dan peringkat HDI tiap negara di dunia. Laporan paling mutakhir diterbitkan pekan ini. Dan dari laporan itu terlihat kondisi pembangunan manusia kita tak terlalu menggembirakan.

Peringkat HDI kita tahun 2017 turun satu anak tangga ke posisi ke-116 (dari 200-an negara yang disurvai). Peringkat itu jauh di bawah Srilanka dan Botswana, negeri-negeri yang kita pandang sebelah mata.

Itu “kabar gembira” bagi penentang Jokowi. Tapi, nanti dulu.

Sejak zaman Soeharto kita memang tak pernah masuk dalam 100 besar. Ini bukan kegagalan Pemerintahan Jokowi saja.

HDI kita terus meningkat, termasuk di zaman Jokowi, tapi negeri lain meningkat lebih cepat. Filipina, misalnya, yang tahun sebelumnya di bawah kita, kini ada di atas. Vietnam yang sebelumnya jauh di bawah kini satu peringkat dengan kita.

HDI Indonesia meningkat 35% dalam dua dasawarsa era Reformasi. Tapi, pertumbuhan itu harus dikorting 18% jika komponen ketimpangan ekonomi dimasukkan. Pemerintahan Jokowi mewarisi ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah republik ini yang dicapai oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Rendahnya prestasi pembangunan manusia sampai zaman Jokowi menunjukkan satu hal: meski pemerintahan berganti-ganti, tidak ada perubahan signifikan dalam arah dan paradigma pembangunan. Kita masih terjebak ukuran-ukuran lama, business as usual.

Salah satu indikasinya sangat jelas: baik kubu pendukung atau penentang pemerintahan sekarang masih mendewa-dewakan statistik pertumbuhan GDP. Kita sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang sempit, melupakan aspek manusia yang multi-dimensional.

Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.