Kamis, Maret 4, 2021

How Low Can You Go?

Pala, Run dan Manhattan

Manhattan, New York, adalah ibukota politik dan keuangan dunia. Di sinilah tempat Perserikatan Bangsa-Bangsa bermarkas dan WallStreet berada. Inilah kota terkaya dan terpadat di...

Bung Hatta Menangis

Ada Jaya Suprana, ahli kelirumologi dari Museum Rekor Indonesia; Menteri Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga; dan pakar pemasaran Hermawan Kartajaya. Tapi, yang terutama,...

The Battle in Seattle

Pada 30 November 1999 sekitar 40.000 orang turun di jalanan Seattle, Amerika Serikat. Inilah salah satu demonstrasi terbesar di negara itu. Dimotori terutama oleh aktivis...

Papua Bukan Cuma Freeport

Ingat Papua, ingat Freeport. Asosiasi itu demikian kuat sehingga banyak pejabat dan masyarakat Indonesia secara umum hanya melihat problem dan prospek Papua dalam kaitan dengan...
Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.

Aksi solidaritas Aliansi Pekalongan Menggungat terhadap kasus pembunuhan petani penolak tambang pasir di Lumajang di kawasan Jalan Pemuda, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (30/9). ANTARA FOTO/ Pradita Utama

Salim Kancil, petani yang menolak investasi tambang pasir di desanya, disiksa dan dibu­nuh. Ini sebenarnya cuma pucuk gunung es dari sebuah problem besar yang memiriskan: konflik lingkungan dan sosial parah.

Jika tak hati­-hati, problem ini bisa makin parah di tengah obsesi pemerintahan baru membangun infrastruktur dan menarik investasi swasta domestik ataupun asing.

September ini pemerintah mengeluarkan dua paket kebijakan ekonomi. Jantung dari kebijakan itu adalah deregulasi, atau melonggarkan aturan. Ratusan peraturan direvisi dan dilunakkan, atau dihapuskan sama sekali.

Perizinan bisnis dan investasi dipermudah dan dibuat seringkas mungkin. Izin eksplorasi tambang di kawasan hutan, misalnya, dipangkas menjadi 3 hari, dari sebelumnya 3 tahun. Pelonggaran aturan juga mencakup pembebasan lahan untuk investasi infrastruktur serta kemudahan ekspansi perusahaan ritel hingga ke desa­-desa.

Itu tidak serta merta buruk. Salah satu problem besar kita adalah budaya birokrasi yang lamban serta korup. Jargon “jika bisa dipersulit, mengapa dipermudah” begitu populer. Reformasi birokrasi karenanya memang harus dilakukan baik di pusat maupun daerah.

Banyak aturan memang layak dihapus. Tapi, beberapa aturan (atau regulasi) bisnis memang benar­-benar dibuat untuk melindungi lingkungan alam serta melindungi kehidupan sosial-­ekonomi rakyat yang paling lemah.

Profesionalisme aparat pemerintahan tidak bisa cuma diukur dari kecepatan bekerja. Semangat melayani di kalangan birokrat mencakup pula ketegas­an dalam melindungi kelestarian alam, misalnya, serta dalam menjaga harmoni sosial.

Artinya, perlu dipilah benar mana aturan yang bisa dihapuskan atau dilunakkan, dan mana yang harus tetap ditegakkan. Jika tak hati­-hati, deregulasi dan obsesi pada investasi bisa merusak alam kian parah, menghancurkan ekonomi rakyat, serta memicu konflik berdarah-­darah.

Indonesia tak sendirian dalam perlombaan memikat investor. Sekitar 30 negara yang tergabung dalam negeri berkembang (emerging markets) bersaing menarik investasi yang makin kecil kuenya.

Pekan ini The Institute of International Finance menerbitkan studi yang menunjukkan turunnya secara signifikan arus modal ke negeri berkembang. Investasi asing di negeri-­negeri itu terpangkas separo dari tahun sebelumnya, jatuh di bawah tingkat investasi pada krisis global 2008.

Tahun depan, menurut lembaga tersebut, investasi mungkin akan naik sedikit, namun secara keseluruhan penurunan investasi itu bersifat struktural, bukan musiman. Faktor pemicunya ada pada fondasi ekonomi dan politik negara bersangkutan.

Kita bisa membayangkan, Indonesia akan bersaing ketat dengan Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, dan Nigeria dalam memikat investasi yang mengering. Jika mau mengikut permainan ini, kita akan didorong menurunkan standar perlindungan alam dan hak asasi manusia.

Haruskah Indonesia ikut serta dalam perlombaan seperti itu?

Sudah lama para ekonom mengatakan sebuah negara membutuhkan modal asing untuk menumbuhkan ekonomi, membesarkan kue, yang kemudian (diharapkan) bisa menyejahterakan seluruh rakyatnya. “Indonesia membutuhkan modal asing untuk mem­bangun infrastruktur,” kata Presiden Joko Widodo.

Itu hanya benar sebagian. Dan, tekad seperti itu tidak baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanji­kan hal serupa di awal pemerintahannya. Pemerin­tah percaya modal asing tak cuma mendatangkan uang, tapi juga membuka lapangan kerja, memicu alih teknologi dan meningkatkan profesionalisme serta keterampilan manajemen.

Tapi, kita tahu, pertumbuhan investasi itu tidak men­dorong pemerataan, justru sebaliknya. Indeks Gini, salah satu ukuran ketimpangan pendapatan, menun­jukkan lonjakan besar pula, tertinggi dalam sejarah. Kita juga menyaksikan kerusakan hutan yang parah, dibarengi konflik sosial tinggi akibat perebutan lahan.

Kehebatan menarik investasi asing tidak semestinya menjadi kebanggaan bangsa. Studi di Amerika Latin menunjukkan, investasi cenderung mengalir justru ke negara yang lembek secara hukum, institusi keuang­annya lemah, birokrasinya korup. Berkebalikan dengan pandangan lazim, tingginya daya tarik terhadap inves­tasi asing justru menunjukkan kelemahan, bukan kekuatan sebuah negeri.

Dalam perlombaan menggelar karpet merah inves­tasi, seberapa rendah Indonesia akan merendahkan standar­-standar pelestarian hutan, laut, sungai, dan gunungnya? Seberapa rendah akan mengabaikan per­lindungan hak asasi manusia yang membuat petani, seperti Salim Kancil, terbunuh?

Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

ARTIKEL TERPOPULER

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.