Kamis, Desember 3, 2020

Wapres: Pemerintah Ingin Konsisten Jalankan UU Pemilu

Upaya Pemerintah Turunkan Bunga Kredit UMKM Belum Cukup

  Pemerintahan Joko Widodo terus berupaya meningkatkan peran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada  1 Juli lalu, pemerintah sepakat menurunkan suku bunga kredit...

Tokoh Papua Pertanyakan Legalitas Freeport di Indonesia

Masyarakat Papua mempertanyakan legalitas perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia di tanah Cendrawasih. Sebab, sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada 1969 untuk bergabung bersama...

Pembuatan Kanal Bisa Memperparah Kebakaran Lahan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa solusi mengatasi kebakaran lahan adalah pembuatan kanal-kanal atau kanalisasi bisa kontraproduktif terhadap upaya...

Jokowi Ingkar Janji Ihwal Impor Beras

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan kecewa terhadap Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden membuka impor beras dari Vietnam dengan alasan memperkuat cadangan beras nasional....

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi arahan dalam Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, di Jakarta, Rabu (12/7). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/kye/17.

Jakarta, 21/7 – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah ingin konsisten menjalankan aturan presidential threshold atau ambang batas pilpres sesuai RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR, Jumat.

“Iya, pemerintah ingin konsisten, ini ‘kan, parlemen itu demokrasi berjalan dan itu seperti kita ulangi bahwa 20 persen berarti tidak ada perubahan. Itu bagus supaya ada konsistensi karena pemilu yang lalu 20 persen, sekarang juga, sebelumnya 20 persen, jalan ‘kan?” kata Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat.

Pernyataan Wapres tersebut sekaligus menjawab pertanyaan dari jurnalis di Kantor Wakil Presiden terkait ekspektasi pemerintah terhadap hasil keputusan rapat paripurna DPR tentang RUU Pemilu.

Wapres juga mengapresiasi hasil rapat paripurna DPR yang diharapkan akan mendukung konsistensi pemerintah dalam menjalankan UU Penyelenggaraan Pemilu tersebut.

“Jadi supaya ada konsistensi kita dalam mengatur aturan-aturan itu, jangan setiap saat berubah-ubah,” kata dia.

Rapat Paripurna pada Jumat dini hari menyetujui Paket A RUU Penyelenggaraan Pemilu untuk disahkan menjadi Undang-Undang melalui voting, meskipun dalam prosesnya diwarnai aksi walk out Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat.

Paket A tersebut terdiri atas ambang batas presiden 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, jumlah besaran kursi 3-10, dan konversi suara saint lague murni.

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.