OUR NETWORK

Walhi Pertanyakan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja bidang Ekonomi membahas kebijakan pemangkasan izin ivestasi sebagai implementasi Paket Kebijakan Ekonomi II di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10). Pemerintah juga menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi III berupa stimulus dan insentif jangka pendek dan panjang kepada masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat diterbitkan awal Oktober 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/15
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja bidang Ekonomi membahas kebijakan pemangkasan izin ivestasi sebagai implementasi Paket Kebijakan Ekonomi II di Jakarta, Kamis (1/10).  ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/15

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mempertanyakan langkah pemerintah yang mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid II. Pasalnya, salah satu poin dalam paket kebijakan tersebut, pemerintah memberikan izin untuk keperluan investasi di sektor kehutanan menjadi lebih cepat dari sebelumnya.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Abetnego Tarigan, mengatakan pemerintahan Joko Widodo terkesan kebingungan dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini. Pemerintah yang selalu bergantung pada investasi untuk menumbuhkan perekonomian bertindak sangat gegabah dengan memberikan izin investasi hingga ke sektor kehutanan.

“Padahal, melihat situasi dan kondisi sekarang ini seperti terjadinya kebakaran hutan atau lahan di Sumatera dan Kalimantan, semestinya yang harus dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi atau menertibkan izin-izin investasi yang sudah ada. Bukan justru malah menambah,” kata Abetnego di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut dia, dengan memberikan izin investasi yang begitu cepat, pemerintah bukan akan menyelesaikan masalah. Yang terjadi justru pemerintah semakin menambah masalah, sebab bukan tidak mungkin bencana yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan bisa menjalar ke wilayah lainnya.

“Saat ini sudah ada 30 juta hektare hutan yang digunakan sebagai lahan investasi. Izin-izin investasi itu berupa pembukaan lahan untuk dijadikan umumnya perkebunan kelapa sawit  dan tambang,” tuturnya. “Padahal, kedua sektor ini merupakan sektor yang buruk bagi lingkungan. Hal ini menunjukkan pemerintah turut andil dalam pola kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi selama ini.”

Tak hanya itu, izin pemakaian lahan hutan yang begitu mudah untuk investasi juga berpotensi menimbulkan konflik antara investor dengan masyarakat adat atau masyarakat setempat. Investor kerap berlaku seenaknya dengan mencaplok lahan-lahan milik warga untuk memperluas lahan usahanya. Celakanya, pemerintah melalui aparat negara seperti TNI dan Polri kerap berada di pihak investor. Masyarakat yang membela hak-haknya kerap ditindas aparat.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid II pekan lalu. Salah satunya izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Jika sebelumnya permohonan investasi harus mengantongi sebanyak 14 izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini hanya 6 izin yang dibutuhkan.

Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…