Senin, Januari 25, 2021

Tokoh Papua Pertanyakan Legalitas Freeport di Indonesia

Pemerintah dan DPR Harus Serius Selesaikan RUU Penyiaran, ITE dan RTRI

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar lebih serius dalam...

Kementerian Lingkungan Harus Terbuka dalam Pengelolaan Hutan

Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus terbuka ihwal informasi tata kelola hutan di Indonesia. Sebab, dengan keterbukaan informasi...

Program Bela Negara Perlu Ditinjau Ulang

Program bela negara yang tengah digulirkan pemerintah melalui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan akan diterapkan pada 22 Oktober 2015 dinilai tidak punya dasar aturan...

LBH Jakarta Kecam Tindakan Polisi Mengkriminalisasi Buruh

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam tindakan pihak kepolisian yang melakukan kriminalisasi dengan cara kekerasan terhadap buruh dan sejumlah masyarakat yang menyampaikan pendapatnya di muka...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9).
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9).ANTARA FOTO

Masyarakat Papua mempertanyakan legalitas perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia di tanah Cendrawasih. Sebab, sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada 1969 untuk bergabung bersama Indonesia, pemerintah pusat telah meneken kontrak karya dengan Freeport pada 1967.

“Artinya, belum menjadi warga negara yang sah dari bagian Indonesia secara hukum internasional, tetapi pemerintah Indonesia sudah membuat kontrak karya dengan Freeport. Ini masalah besar karena mengganjal masyarakat Papua, terutama pemilik hak ulayat Freeport,” kata tokoh masyarakat Papua Ruben Ps Marey di Jakarta, kemarin.

Menurut Ruben, meskipun banyak pelanggaran, Freeport tetap beroperasi terus di Papua. Bahkan kontak senjata di tanah Papua merupakan sebuah sandiwara yang dibuat oleh pemerintah untuk menuduh Tentara Papua Merdeka (TPM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai pelakunya.

“Padahal TPM dan OPM itu adalah prajurit cadangan wajib Kodam. SK-nya semuanya ada. Mereka juga berperan sebagai komandan sektor di Puncak Jaya, Paniai, dan berbagai sektor lainnya. Jadi, ini dagelan yang dipertontonkan, kemudian disandiwarkan sehingga Papua tidak stabil secara keamanan. Dengan demikian, BPK tak bisa masuk ke Papua,” ujar Ruben.

Hal serupa diungkapkan tokoh masyarakat Papua, Roy. Dia mengatakan Freeport masuk ke Papua tidak mengacu pada undang-undang di Indonesia. Sebab, dia tidak memiliki hak guna bangunan, apalagi UU Pokok Agraria. Dia menambahkan, Greg Paulgrain, dosen sejarah politik di University Sunshine Coast, di Utara Brisbane, Australia, pernah membuat diksusi emas Papua, berkah atau kutukan.

Hasil diskusi tersebut menjelaskan ada sejumlah persoalan pada 1961-1965, di mana Presiden Soekarno diduga digulingkan karena negarawan sejati dan menghambat investasi Amerika Serikat. Karenanya ia dicap pendukung PKI, bahkan sejumlah masyarakat dihabisi.

Tak hanya itu, AS membuat rencana agar pemerintah Belanda tidak boleh masuk ke Papua secara lebih jauh. Dan kemudian, AS yang masuk ke Papua dan menipu juga pemerintah Indonesia. Bahkan sekretaris negara di masa pemerintahan Soekarno membuat kerja sama dengan Freeport dan mengatasnamakan masyarakat lokal Papua tanpa bertanya kepada masyarakat.

“Ketika  Soeharto jadi presiden, Sekneg diancam oleh AS sehingga Freeport tetap bisa beroperasi. Kemudian Freeport menjadi objek vital yang terus diantisipasi dengan intelijen dan kepolisian,” kata Roy.

Roy menambahkan, pemerintah menggunakan stigma OPM bagi masyarakat lokal dan pemilik hak ulayat di tanah Freeport. Hal itu dilakukan agar mudah mendapatkan tanah masyarakat Papua.

“Saya sudah bicara masalah ini dengan Freeport selama 5 tahun tapi tidak digubris. Jadi, saya meminta saudara-saudara Papua yang mempunyai gelar sarjana hukum, Anda punya tugas  menggali status legalitas Freeport. Supaya orang Papua memiliki satu legalitas berbicara dan tidak dianggap sebagai perampok,” katanya.

Ali Murtopo, seorang militer Indonesia, menyatakan Indonesia tidak menginginkan orang Papua. Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam Papua. Kalau orang Papua ingin ribut, cari ke planet lain, kata Roy.

Pernyataan ini, lanjut dia, sangat menyakitkan bagi masyarakat Papua. Bahkan kebijakan pemerintah pusat sangat rasis dan tidak jauh berbeda dengan zaman apartheid di Afrika Selatan. “Satu Nusa, Satu Bangsa tidak ada di Papua. Yang ada bagaimana negara menguasai tanah Papua,” tegasnya. “Bahkan, jurnalis asing masuk ke Papua tetap dibatasi karena menyampaikan kebobrokan pemerintah dan penguasa di dunia internasional.”

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Warna, Nada, dan Keberagaman Bangsa

Rifa Rosydiana Ratal SMAN 24 Jakarta Pemenang Lomba Menulis Esai “Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita”. Sahabat Khatulistiwa. Desember 2020 Berbagai kontras yang dimiliki warna dan berbagai...

Kebiri Kimia Amputasi HAM

Pada 7 Desember 2020 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi...

Sastra dan Jalan Lain Filsafat

Persinggungan eksistensial manusia dengan beragam realitas peradaban tidak mengherankan melahirkan berbagai pertanyaan fundamental – filosofis. Mempertanyakan, membandingkan, dan memperdebatkan beragam produk peradaban, salah satunya...

Ujian Konsistensi Penanganan Konsistensi Sengketa Hasil Pilkada

Jelang sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi kerap timbul bahasan atau persoalan klasik yang selalu terjadi. Sebagai lembaga peradilan penyelesai sengketa politik,...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.