Rabu, Januari 20, 2021

Surat Edaran Kapolri Berpotensi Cederai Kebebasan Berpendapat

Pemerintah Jakarta Tak Boleh Hapus Bus Sekolah

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pendidikan menjadi hal nomor satu. Sebab, dengan pendidikan, mereka dapat memutus mata rantai kemiskinan. Namun demikian, akses pendidikan gratis tak...

Arab Saudi Gagalkan Rudal Yang Ditujukan ke Makkah

Riyadh, Arab Saudi, 28/7 - Pasukan Pertahanan Udara Arab Saudi pada Kamis (27/7) mencegat satu rudal yang ditembakkan oleh petempur Al-Houthi dan bergerak menuju...

Pembangunan Gedung DPD Dinilai Mendesak

Jakarta, 15/8 - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang menilai pembangunan gedung DPD sangat mendesak untuk menunjang kinerja lembaga tersebut dalam menyalurkan...

Kapolda Tegaskan Tak Ada Korban dalam Pembubaran Massa di Mile 28

Jayapura, 20/8 - Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan, tidak ada korban penembakan saat pembubaran aksi demonstrasi di mile 28 Timika yang...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Seorang pria memegang alat pengeras suara di depan tulisan yang mengkritisi Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran� Kebencian atau hate speech di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/11). Surat edaran tersebut dinilai dapat berpotensi dapat mengkriminalisasi seseorang serta membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/nz/15.
Seorang pria memegang alat pengeras suara di depan tulisan yang mengkritisi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran� Kebencian di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/11). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/nz/15.

Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech dinilai berpotensi mencederai kebebasan berpendapat masyarakat. Pasalnya, konsep yang ditawarkan pihak kepolisian melalui surat edaran tersebut tidak sesuai dengan konsep penanganan ujaran kebencian berdasarkan kajian hak asasi manusia.

Kepala Divisi Pembela Hak Sipil Politik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Putri Kanesia, mengatakan selama ini berbagai perbuatan ujaran kebencian terjadi hampir tanpa ada upaya penanggulangan dari negara. Adanya surat edaran ini merupakan langkah maju yang diambil pihak kepolisian sebagai pedoman bagi penegak hukum untuk menangani perbuatan ujaran kebencian.

“Namun demikian, Surat Edaran Kapolri itu tidak luput dari kekurangan. Tidak adanya aturan hukum yang lebih spesifik mengatur mengenai penanganan perbuatan ujaran kebencian menjadi salah satu penyebab yang sangat rawan disalahgunakan,” kata Putri di Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut dia, adanya surat edaran ujaran kebencian dari pihak kepolisian sangat mengkhawatirkan bagi publik. Alih-alih melindungi masyarakat yang menjadi korban ujaran kebencian, melalui surat edaran ini kebebesan berpendapat masyarakat, baik di dunia maya dan dunia nyata, menjadi terancam.

“Saat ini sebanyak 180 ribu akun tengah dipantau pihak kepolisian. Artinya, Surat Edaran Kapolri ini telah melenceng dari tujuan awal untuk menangani perbuatan ujaran kebencian,” tuturnya.

Padahal, kata Putri, adanya surat edaran ini seharusnya negara hadir melindungi kelompok minoritas yang kerap tertindas dan menjadi korban ujaran kebencian dari kelompok mayoritas. Bukan justru membungkam kemudian menghukum pribadi perorangan yang menyatakan pendapatnya lewat jejaring media sosial.

Tak hanya itu, dia juga mengkhawatirkan poin kerja sama pihak kepolisian dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan akademisi dalam menangani perbuatan ujaran kebencian. Kerja sama tersebut bila tidak ada aturan dan penjelasan lebih rinci, bukan tidak mungkin justru dapat mengakibatkan suatu kelompok tertentu melakukan tindakan kekerasan sewenang-wenang kepada pelaku ujaran kebencian dengan berlandaskan surat edaran tersebut.

Karena itu, dia menegaskan, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai penanganan ujaran kebencian. Salah satunya menjelaskan mengenai karakteristik yang patut dilindungi. Dalam aturan ini perlu menentukan jenis karakteristik kelompok apa yang perlu dilindungi dari perbuatan ujaran kebencian.

Selama ini karakteristik yang paling umum digunakan oleh negara dalam aturan ujaran kebencian adalah ras, kebangsaan, suku, dan agama. Namun, untuk di Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk, sekiranya karateristik itu perlu diperluas. Tidak hanya empat poin yang disebutkan tadi, tapi juga pada aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, antargolongan, warna kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Revolusi Mental Saat Pandemi

Vaksin Sinovac memang belum banyak terbukti secara klinis efektifitas dan efek sampingnya. Tercatat baru dua negara yang telah melakukan uji klinis vaksin ini, yakni...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Tanpa Fatwa Halal, Pak Jokowi Tetap Harus Menjalankan Vaksinasi

Akhirnya MUI mengatakan jika vaksin Sinovac suci dan tayyib pada tanggal 8 Januari 2021. Pak Jokowi sendiri sudah divaksin sejak Rabu, 13 Januari 2021,...

Dilema Vaksinasi dalam Menghadapi Masa Transisi

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan kebiasaan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Selama masa pandemi, kebiasaan-kebiasaan di luar normal dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari...

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

penerapan etika bisnis dalam CSR dan lingkungan hidup

Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan kompetitif menuntut para pembisnis untuk meningkatkatkan daya saingnya. Namun kebanyakan dari mereka masih belum mengerti bagaimana...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.