Banner Uhamka
Sabtu, September 26, 2020
Banner Uhamka

Satu Tahun Jokowi Berpihak ke Pemodal

Kapolda Tegaskan Tak Ada Korban dalam Pembubaran Massa di Mile 28

Jayapura, 20/8 - Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan, tidak ada korban penembakan saat pembubaran aksi demonstrasi di mile 28 Timika yang...

Maraknya Penggusuran, Ahok Dinilai Arogan

Maraknya penggusuran tempat pemukiman warga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama kurang dari setahun ini menunjukkan kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memang...

Pembelian Sukhoi dari Rusia Dipastikan Tak Pengaruhi Hubungin Indonesia – AS

Jakarta, 22/8 - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai pembelian 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 Flanker E dari Rusia, tidak akan mempengaruhi hubungan militer...

Jika Telat Laporkan Dana Kampanye, Pasangan Calon Dicoret

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron mengatakan, sebelum pengumuman pemenang pemilihan kepala daerah pada Desember 2015, semua pasangan calon harus menyerahkan laporan penerimaan dan...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Presiden Jokowi (tengah) berjalan bersama Menteri Desa Marwan Jafar (ketiga kanan) usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan sejumlah infrastruktur di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (8/10). ANTARA FOTO
Presiden Jokowi berjalan bersama Menteri Desa Marwan Jafar (ketiga kanan) usai peletakan batu pertama pembangunan sejumlah infrastruktur di Nagari Parit Malintang, Enam Lingkung, Padang Pariaman, Kamis (8/10). ANTARA FOTO

Aliansi Gerakan Reforma Agraria menilai keberpihakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang pertanahan semakin jelas terhadap para pemodal. Hal itu bisa dilihat dari kinerja Jokowi selama satu tahun dalam program pembagian lahan 9,2 juta hektare kepada pemodal. Akibatnya menimbulkan konflik tanah antara masyarakat, pemodal dan pemerintah.

Sekretaris Jenderal AGRA Rahamt Ajiguna mengatakan, pemerintah seharusnya menyelesaikan konflik-konflik agraria di era Orde Baru dan saat ini. Namun kenyataannya Jokowi menambah konflik baru dan menghancurkan sumber kehidupan masyarakat kecil, seperti terjadi di Waduk Jatigede dan pembukaan lahan baru di Papua. Atas nama pembangunan mereka dipaksa keluar dari desanya dan penghidupan mereka dari sawah dan hutan alam dihancurkan.

“Pola pembagian 9,2 juta hektare tanah, konsepnya seperti Orde Baru. Membagikan tanah kepada pemodal atau kerjasama dalam pola kemitraan, plasma, dan inti plasma. Akibatnya, terjadi konflik di masyarakat hingga saat ini,” kata Rahmat ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (20/10).

Rahmat mencontohkan kasus ganti rugi yang tak sesuai harga pasar atau pembagian hasil kerja kemitraan yang tak sesuai kesepakatan.

Selain itu, AGRA menyoroti kebijakan paket ekonomi jilid III pemerintahan Jokowi. Dalam paket kebijakan itu, Jokowi mempermudah izin di sektor kehutanan kepada pemodal. Bukan tidak mungkin konflik semacam ini akan meningkat di masa depan.

Dengan banyaknya konflik, AGRA menambahkan, kriminalisasi terhadap petani  juga akan meningkat. Jika dicermati setahun ini,  penyelesaian konflik di rezim Jokowi tidak berpihak kepada petani, akan tetapi berpihak ke pemodal. Salah satu indikasinya pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan bahwa orang asing tidak akan lama dalam mengurus izin.

“Pergi pagi, siangnya sudah selesai izinnya. Selanjutnya biasa dikuasakan kepada orang lain. Ini sangat bertentangan dengan petani karena pasti mereka terkena dampak dari kebijakan itu,” ungkap Rahmat.

Karena itu, jika serius mau menyelesaikan masalah pertanahan, pemerintahan Jokowi harus komitmen dengan dua hal. Pertama, stop pemberian izin perkebunan dan pertambangan, baik di nasional maupun di kabupaten/kota. Kedua, penyelesaian konflik harus diselesaikan secepatnya.

“Jika kedua syarat itu dipenuhi, ke depan konflik akan berkurang. Sebaliknya jika dua syarat itu tak dipenuhi, konflik akan bertambah,” tegasnya. Rahmat juga menyatakan dia tidak terlalu berharap dengan Jokowi, tapi suka atau tidak suka, kita menuntut programnya direalisasikan untuk kepentingan rakyat.

Seperti diketahui, hari ini, tepat satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf kalla. Dalam satu tahun, banyak pekerjaan yang belum diselesaikan baik di sektor agraria, pertanian, ekonomi, politik dan hukum. Banyak kalangan menilai pemerintah belum optimal menajalankan roda pemerintahan, karena itu banyak kritik dan saran untuk evaluasi pemerintah ke depan.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Beberapa Khazanah dan Pemikir Islam

Abad ke-14 dunia Islam mengalami kelesuan, akan tetapi dari Tunisia lahirlah seorang pemikir besar yaitu Ibn Khaldun (Abdurrahman ibn Khaldun, w. 808 H/1406 M)...

Seharusnya Perempuan Merdeka Sejak Usia Dini

Gender memberikan dampak yang berarti sepanjang jalan kehidupan seorang manusia. Tetapi karena diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam awal kehidupan, konsep kesetaraan bahkan pengetahuannya...

Disleksia Informasi di Tengah Pandemi

Perkembangan teknologi yang sudah tak terbendung bukan hal yang tabu bagi semua orang saat ini. Penerimaan informasi dari segala sumber mudah didapatkan melalui berbagai...

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.