Sabtu, Februari 27, 2021

Revisi UU Terorisme Dinilai Minim Pemenuhan Hak-Hak Korban

Kenaikan Anggaran Dinas DPRD Bebani Anggaran DKI

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, mengatakan kenaikan anggaran perjalanan dinas yang diminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI...

KPU – BPPT Kembangkan Teknologi untuk Pemilu

Jakarta, 17/7 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan pengembangan Sumber...

Luhut Ceritakan Pengalamannya Ditolak Gibran Rakabuming

Jakarta, 21/8 - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap keengganan putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka untuk terlibat dalam...

Pengembangan Kota Baru untuk Tutupi Kekurangan Pendapatan Kereta Cepat

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak dapat mengandalkan penjualan tiket semata sebagai pengembalian dana pembangunan proyek. Karena itu, PT...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Bom-Bali-400x267Keluarga korban bom Bali. Foto ANTARA

Institute Criminal Justice Reform menilai pemenuhan hak-hak korban dalam revisi Undang-Undang Terorisme masih jauh dari harapan. Pasalnya, revisi tersebut murni kebutuhan institusi negara melawan terorisme tanpa memikirkan para korbannya.

“Naskah RUU justru tidak memasukkan rehabilitasi komprehensif bagi korban. RUU justru memberikan rehabilitasi komprehensif bagi para pelaku. Ini sungguh tidak fair,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono di Jakarta, Selasa (23/2).

Pada kasus bom JW Marriott, misalnya, penanganan korban terorisme yang bersifat gawat darurat ditanggung oleh pemerintah. Namun, pasca bom, biaya rehabilitasi dan psikis bagi korban belum tertangani dengan baik. Demikian pula dengan ganti rugi bagi korban terorisme.

“Pemerintah hanya memberikan bantuan medis di awal kejadian dan pemberian santunan yang belum merata. Tapi setelah itu pemerintah cenderung lepas tangan dengan kondisi korban,” kata Supriyadi. Begitu pula dengan bantuan sosial bagi korban, Kementerian Sosial hanya memberikan bantuan dana bagi korban meninggal Rp 2 juta per orang dan cacat tetap atau permanen Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. Jumlah tersebut sangat minim dibandingkan kerugian dan harapan dari korban.

Dalam kasus bom Thamrin, dia menambahkan, banyak pihak yang mengklaim bahwa penanganan korban itu wewenang BNPT dan Kepolisian. Bahkan Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim itu wewenang mereka karena lokasi kejadian di Jakarta. Pihaknya mengapresiasi tanggung jawab tersebut. Akan tetapi pasca bom, korban bom Thamrin akan terulang seperti kasus di JW Marriott karena minimnya peraturan pelaksananya.

Sementara itu, Rully Novian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan, Indonesia sudah memiliki peraturan soal hak-hak korban terorisme seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Namun, tiga hak korban itu dilekatkan kepada pengadilan.

Dalam kasus bom JW Marriott, kata Rully, pengadilan telah memutuskan dan mencantumkan kompensasi korban tapi kemudian belum dapat diterimanya. Pasalnya, tidak dijelaskan siapa korbannya, siapa yang mempunyai data korban. “Polisi, BNPT, Densus 88 atau Presiden yang memiliki kewenangan mendata korban. Sayangnya, sampai sat ini belum ada data valid soal korban tindak pidana terorisme,” kata Rully.

Dia menambahkan korban dapat meminta bantuan LPSK tekait pemenuhan hak-hak mereka. Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK. Namun dalam bantuan itu, korban harus memiliki surat keterangan bahwa dia adalah korban tindak pidana terorisme. “Surat keterangan tersebut sulit didapat korban, karena tidak jelas lembaga mana yang mengeluarkan surat keterangan itu,” ujarnya.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Buntara Kalis

Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang...

Sejarah Palestina dan Hubungannya dengan Kita

Usai Kekalahan Ottoman pada perang dunia 1 yakni pada (1914 - 1918) wilayah Palestina - Israel sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.