Minggu, Oktober 25, 2020

Revisi UU ITE, Pemerintah Didesak Hapus Pasal Pidana

Dua Warga Yordania Tewas dalam Insiden Penembakan Kedubes Israel

Amman, 24/7 - Dua warga Yordania tewas akibat penembakan pada Minggu di kawasan Kedubes Israel, yang dijaga ketat, kata polisi dan sumber keamanan. Seorang warganegara...

Alasan Partai Hanura Dukung Jokowi di Pilpres 2017

Bali, 4/8 - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Tridianto menjelaskan alasan partainya mendukung Joko Widodo sebagai calon Presiden pada Pemilu 2019, salah satunya keberhasilan...

Audit BPK Tak Pengaruhi Perpanjangan Izin Freeport

Center For Budget Analysis menilai langkah Badan Pemeriksa Keungan (BPK) dalam mengaudit kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan pemerintah tidak akan berpengaruh dengan perpanjangan...

Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tolak Rekonsiliasi

Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menyatakan menolak usul Kejaksaan Agung yang ingin menyelesaikan  kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui upaya rekonsiliasi....
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Polres Trenggalek mengungkap kasus kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik./tribatranews.org
Polres Trenggalek mengungkap kasus kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik./tribatranews.org

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat didesak untuk segera merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi undang-undang tersebut perlu dilakukan dengan menghilangkan pasal-pasal karet yang bias seenaknya mempidanakan seseorang.

Kepala Divisi Riset Lembaga Bantuan Hukum Pers, Asep Komarudin, menyayangkan revisi yang telah disetujui pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara hanya mengurangi sanksi pidana yang sebelumnya 6 tahun menjadi 4 tahun. Terlebih pembahasan revisi UU ITE sampan saat ini juga tidak jelas.

“Padahal, pasal-pasal karet yang menyangkut pidana seperti Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik merupakan pasal karet. Karena itu, seharusnya pasal-pasal yang menyangkut pidana seharusnya dihilangkan bukan lagi dikurangi,” kata Asep ketika ditemui di Jakarta.

Menurut dia, pasal-pasal mengenai hukum pidana seluruh aturannya sudah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Karena itu, pasal-pasal karet yang menyangkut pidana yang ada dalam UU ITE tidak relevan digunakan. Hal ini pada akhirnya menjadikan ketidakpastian hukum.

“Seperti kasus pencemaran nama baik, ini seringkali disalahgunakan oleh pihak penegak hukum,” ujarnya. “Dan kerap menjadi permasalahan karena melanggar Hak Asasi Manusia yang berhak untuk berekspresi di muka umum, termasuk internet melalui peran media sosial.”

Selain menghapuskan pasal-pasal karet yang dapat mempidanakan seseorang, pihaknya mendesak agar UU ITE dikembalikan pada tujuan semula undang-undang tersebut dibuat. Yakni mengatur permasalahan yang rawan terjadi kejatahan dalam transaksi elektronik, bukan lagi melulu hanya kasus pencemaran nama baik.

“Jika semangatnya adalah meningkatkan penegakan hukum, seharusnya yang mesti diperkuat itu adalah KUHP, bukan UU ITE. UU ITE justru seharusnya melindungi masyarakat untuk secara bebas menyatakan ekspresinya,” tutur Asep.

Asep menambahkan, jika memang harus mengatur pasal-pasal yang menyangkut pidana dalam UU ITE, pemerintah dan DPR seharusnya mengatur hal-hal yang lebih substansial. Misalnya seperti kejahatan transaksi keuangan, pencurian data-data pribadi baik individu maupun kelopok atau institusi dan hal lainnya yang sifatnya memiliki potensi kejahatan besar.

Namun demikian, kata dia, revisi UU ITE sebaiknya ditunda pembahsannya hingga tahun depan. Mengingat masa sidang DPR yang tinggal tersisa 15 hari tidak memungkinkan pembahasannya nanti bisa dilakukan secara optimal. Dikahwatirkan yang terjadi justru revisi UU ITE diloloskan begitu saja tanpa ada proses pembahasan secara maksimal.

Jika terjadi demikian, revisi UU ITE akan sangat percuma dilakukan. Sebab, nantinya revisi UU tersebut tidak banyak mengubah hal-hal yang lebih esensial. [*]

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.