Senin, Januari 25, 2021

Putusan MK Bisa Hambat Penegakan Hukum

Transportasi Publik di Jakarta Diusulkan Gratis

Penggunaan kendaraan pribadi di kota Jakarta yang semakin hari kian meningkat mengakibatkan kondisi lalu lintas di Ibu Kota bertambah buruk. Akibatnya, kemacetan yang tidak...

Amien Rais Janji Beberkan Pelanggaran KPK ke Pansus Hak Angket

Jakarta, 19/7 - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menghadiri Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan,...

Kementerian Lingkungan Harus Terbuka dalam Pengelolaan Hutan

Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus terbuka ihwal informasi tata kelola hutan di Indonesia. Sebab, dengan keterbukaan informasi...

Bos First Travel Lupa Soal Aliran Dana Uang Jamaah

Jakarta, 15/8 (Antara) - Pasangan suami istri tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pembayaran puluhan ribu calon jamaah umrah, Andika Surachman dan Anniesa...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Ketua Majelis Hakim Konsitusi Anwar Usman (tengah) didampingi (kiri-kanan) Hakim Konstitusi Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/9).
Ketua Majelis Hakim Konsitusi Anwar Usman (tengah) didampingi (kiri-kanan) Hakim Konstitusi Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/9).

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan uji materi Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Bahwa pemeriksaan anggota Dewan oleh penegak hukum harus mendapat persetujuan dari Presiden terlebih dahulu. Keputusan tersebut  dinilai bisa menghambat proses penegakan hukum bagi anggota Dewan yang terbukti melakukan tindak pidana.

Pakar hukum tata negara Margito Kamis mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi itu nanti akan membuat kinerja penegak hukum lebih lamban dalam melakukan penindakan. Pasalnya, sebagaimana diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu, penegak hukum harus mengantongi persetujuan presiden jika ingin memprosesnya lebih lanjut.

“Jika harus menunggu keputusan presiden terlebih dahulu, proses penegakan hukum bagi anggota Dewan tentu bakal lebih lama. Karena itu, perlu diatur mekanisme jangka waktu bagi presiden untuk memutuskan pemeriksaan kepada anggota Dewan tersebut,” kata Margito ketika dihubungi di Jakarta, Senin (28/9).

Dia menjelaskan, pengaturan mekanisme jangka waktu putusan presiden itu penting, agar proses penyelidikan dan penyidikan tidak terbengkalai terlalu lama. Misalnya, jangka waktu diberikan kepada presiden selama 30 atau 50 hari. Jika dalam waktu tersebut Presiden belum juga memberi keputusan, maka penegak bisa mengambil langkah inisiatif langsung memproses anggota Dewan yang diduga melakukan pelanggaran.

“Kalau sebulan izin Presiden tidak keluar, penegak hukum langsung saja mulai memperkarakan kasus tindak pidana yang dilakukan anggota Dewan,” katanya. “Jadi, ini sebenarnya menunda, bukan kemudian secara perlahan menghilangkan kasusnya untuk tidak diperkarakan.”

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch menilai, selain dapat membuat lamban proses penegakan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat mengganggu independensi peradilan. Sebab, proses hukum bagi anggota Dewan yang bergantung pada izin presiden itu secara tidak langsung bisa diintervensi dalam penegakan hukumnya.

Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, menyatakan persyaratan yang diatur dengan mendapat persetujuan tertulis lebih dulu dari Presiden telah menghambat keseluruhan proses peradilan. Padahal, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sangat jelas menjamin bahwa sistem peradilan harus bebas dari intervensi.

Dampak lainnya dari putusan Mahkamah Konstitusi ini juga bisa menimbulkan ketegangan dan kegaduhan politik. Sebab, sebagai pengemban fungsi eksekutif, pemberlakuan aturan ini  dapat membuat presiden menggunakan wewenangnya itu untuk melindungi koalisinya. Dan bukan tidak mungkin hal ini justru ia gunakan untuk menyerang oposisinya.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Warna, Nada, dan Keberagaman Bangsa

Rifa Rosydiana Ratal SMAN 24 Jakarta Pemenang Lomba Menulis Esai “Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita”. Sahabat Khatulistiwa. Desember 2020 Berbagai kontras yang dimiliki warna dan berbagai...

Kebiri Kimia Amputasi HAM

Pada 7 Desember 2020 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi...

Sastra dan Jalan Lain Filsafat

Persinggungan eksistensial manusia dengan beragam realitas peradaban tidak mengherankan melahirkan berbagai pertanyaan fundamental – filosofis. Mempertanyakan, membandingkan, dan memperdebatkan beragam produk peradaban, salah satunya...

Ujian Konsistensi Penanganan Konsistensi Sengketa Hasil Pilkada

Jelang sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi kerap timbul bahasan atau persoalan klasik yang selalu terjadi. Sebagai lembaga peradilan penyelesai sengketa politik,...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.