Minggu, Oktober 25, 2020

Program Jaminan Kesehatan Bermasalah pada Data Peserta

Dirut PT IBU Tersangka Kasus Beras Maknyus

Jakarta, 2/8 - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan Direktur Utama PT Indo Beras Unggul (IBU) berinisial TW sebagai tersangka pidana...

Wapres Jusuf Kalla Dorong Peningkatan Kualitas PTS

Badung, 17/7 - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong agar perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (AB-PTSI) untuk...

KPK Pastikan Penetapan Tersangka Muchtar Effendi Tak Pakai Ancaman

Jakarta, 26/7 (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penetapan tersangka terhadap Muhtar Ependy yang merupakan teman dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar...

Imparsial: Utamakan Kesejahteraan Prajurit Dulu

Kementerian Pertahanan berencana menerapkan kewajiban bela negara bagi masyarakat Indonesia, mulai dari tingkatan taman kanak-kanak hingga universitas serta karyawan atau pekerja kantoran. Namun, berbagai...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

dom-1452763208Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan pelayanan kepada peserta BPJS di Kupang, NTT, Kamis (14/1). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha.

Direktur MediaLink Mujtaba Hamdi mengatakan, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2015 masih memiliki persoalan besar, terutama kasus kesalahan data peserta bantuan iuran (PBI). Hal itu terjadi karena penggunaan data lama dan data peserta yang tidak diperbaharui.

“Verifikasi data memang menjadi salah satu masalah utama dalam pelaksanaan program JKN. Jadi, harus ada terobosan dan inovasi sehingga verifikasi bisa bersifat partisipatif dan optimal,” kata Mutjaba di Jakarta, Kamis, (28/1). “Bahkan minimnya pembaharuan data di tingkat desa menyebabkan data yang didapat tak akurat.”

Dia menjelaskan pemerintah masih menggunakan data 2011 sehingga masih ada kelompok tidak mampu belum sepenuhnya dimasukkan. Kemudian, aturan pendataan seharusnya melibatkan partispasi warga, tapi dalam pelaksanaannya di lapangan tidak seindah regulasinya.

“Kenyataan di lapangan ada banyak data lama yang masih masuk. Warga yang meninggal pun masih masuk, karenanya masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk. Data tempat lahir juga banyak yang salah. Pendataan masih kacau-balau,” ujar Mutjaba.

Menurut Mutjaba, kunci persoalan ini adalah sistem validasi dan verifikasi harus lebih terbuka serta diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Kemudian, buat pos pelayanan di berbagai tempat sehingga setiap masalah langsung bisa diketahui dan diselesaikan. Misalnya, masih banyak ditemukan pelayanan bersifat diskriminasi kepada peserta PBI kelas III. Parahnya lagi, ada juga dokter yang tidak mau menerima pasien.

Seperti diketahui, sekitar 1,75 juta peserta JKN dihapus dari daftar peserta PBI karena pemerintah menilai mereka sudah mampu untuk membayar iuran JKN sebagai peserta mandiri atau perorangan.

Koordinator Hukum dan Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Darwanto mengatakan, pemanfaatan dana JKN oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak maksimal selama pendataan dan verifikasi belum diperbaiki.

Menurut dia, alokasi anggaran dari APBN akan sangat tergantung data. Sebab, jika ada aggaran yang ganda untuk perseta PBI, maka anggarannya akan memebesar. Bahkan ada yang sudah meninggal. Jadi, alokasi anggaran belum efektif.

Berdasarkan data Indonesia Budget Center, iuran pemerintah pada BPJS Kesehatan naik menjadi Rp 25,5 triliun pada 2016. Sebelumnya anggaran yang disetor sebesar Rp 19,3 triliun. Kenaikan itu sejalan dengan peningkatan jumlah PBI tahun ini, sekitar 92, juta jiwa. “Iuran ini termasuk dalam dana kesehatan yang dibiayai APBN, yakni sebesar 5% dari anggaran,” kata Darwanto.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.