Jumat, Januari 22, 2021

Program Bela Negara Perlu Ditinjau Ulang

Soal Pangan, Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten

  Pemerintah dinilai tidak konsisten mengenai persoalan penyediaan pangan, terutama untuk jenis beras. Pasalnya, pemerintah berencana akan mengimpor beras pada Desember 2015 hingga awal tahun...

Pemerintah Siapkan Lahan 12 Hektar untuk Koperasi

Makassar, 12/7 - Pemerintah telah menyiapkan lahan untuk peningkatan usaha Koperasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pemerataan ekonomi di Indonesia. "Ada 12,7 juta hektar...

Masyarakat Riau Gugat Negara Terkait Kasus Asap

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama Jikalahari, Al Azhar LAM Riau, dan Rumah Budaya Sikukeluang melakukan gugatan terhadap pemerintah di Pengadilan Negeri, Pekanbaru. Pasalnya,...

Presiden Jokowi Minta Sosialisasi Bela Negara Dilakukan Secara Kekinian

Jakarta, 26/7 - Presiden Joko Widodo meminta Kemenko Polhukam dan jajarannya segera menyosialisasikan bela negara yang bersifat kekinian dengan memanfaatkan peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaaan...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Prajurit TNI AD dari Batalyon Infanteri 400/Raider meneriakan yel-yel pasukan pada upacara penyambutan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Selasa (20/10).
Prajurit TNI AD dari Batalyon Infanteri 400/Raider meneriakan yel-yel pasukan pada upacara penyambutan. ANTARA.

Program bela negara yang tengah digulirkan pemerintah melalui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan akan diterapkan pada 22 Oktober 2015 dinilai tidak punya dasar aturan hukum yang jelas. Karena itu, pelaksanaan program tersebut perlu ditinjau ulang oleh pemerintah.

Wakil Ketua Setara Institue, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, keikutsertaan bela negara bagi warga negara meliputi pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sesuai dengan profesi, pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib atau sukarela.

Dalam undang-undang tersebut, dua komponen sudah berjalan sebagaimana mestinya, yaitu pendidikan kewarganegaraan sudah diterapkan di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran. Pengabdian pada negara juga sudah dilakukan masyarakat melalui profesi masing-masing yang bisa membanggakan negara.

“Namun, aspek pelatihan kemiliteran ini yang menjadi problem. Sebab, perlu ada aturan lebih spesifik yang mengaturnya. Bentuknya  bisa undang-undang juga, tujuannya sebagai aturan komponen pendukung. Indonesia negara hukum dan ini prosedur yang tak bisa seenaknya diabaikan pemerintah,” kata Bonar di Jakarta, Rabu (21/10).

Dia menegaskan, program ini tidak bisa serta merta langsung dilaksanakan saat ini juga. Dewan Perwakilan Rakyat perlu merumuskan aturan undang-undang komponen pendukungnya terlebih dulu sebelum benar-benar diterapkan. Produk undang-undang ini nantinya juga sebagai pembatas kewenangan TNI dalam kehidupan bernegara. Jangan sampai TNI, karena memiliki wewenang besar nantinya, bisa masuk seenaknya menangani permasalahan sipil.

Sebab, pelibatan TNI dalam ranah sipil dan menjalankan fungsi keamanan operasi militer, selain perang yang hanya didasarkan pada MoU, itu bertentangan dengan Undang-Undang TNI Nomor 34/2004. Undang-undang tersebut ini tegas menyebutkan pelaksanaan tugas operasi militer selain perang harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara, bukan melalui MoU.

Menurut Bonar, program bela negara ini tidak jelas juntrungannya. Hal itu terlihat dari konsep dan pelaksanaannya yang sampai saat ini belum matang. Bahkan celakanya, sebagai pengusung program tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, juga Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan belum mengetahui pelaksanaan detailnya nanti bakal seperti apa.

Karena itu, kata Bonar, ketimbang mendorong program bela negara yang tentu akan menghabiskan anggaran cukup besar, lebih baik pemerintah menggunakan anggaran tersebut untuk peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Terlebih alutsista Indonesia masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lain.

“Dengan peningkatan alutsista ini tentu akan bermanfaat pada program bela negara yang lebih konkret. Alutsista ini bisa digunakan untuk menjaga wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi titik rawan kejahatan dari serangan musuh.”

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.