Jumat, Januari 22, 2021

Polri Diminta Menarik Surat Edaran Ujaran Kebencian

First Travel Libatkan Sejumlah Artis untuk Tarik Jamaah

Jakarta, 22/8 - Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak mengatakan ada sejumlah nama artis yang terlibat dalam berbagai iklan...

Sanksi Denda bagi Pemilik Kendaraan yang Terbakar

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menyatakan insiden kebakaran kendaraan bermotor belakangan ini terus meningkat frekuensinya dan seolah menjadi musibah biasa di ruas jalan...

Zulkifli Hasan Yakin Pertemuan SBY – Prabowo Tentramkan Hati Rakyat

Malang, 28/7 - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan menilai pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra...

Perpres Satgas Illegal Fishing Tabrak Kewenangan Kementerian

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing) menimbulkan masalah baru. Hal ini dikarenakan kewenangan...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan memberi keterangan pers terkait kasus- kasus penindakan kejahatan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11). Dalam keterangan persnya Kadiv Humas menjelaskan mengenai Surat edaran Kapolri tentang pemidanaan terhadap pelaku penyebar kebencian di dunia maya, teror anti penambangan Tosan di Pasuruan, perkembangan ancaman bom, dan isu lainya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd/15.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan memberi keterangan pers terkait kasus-kasus penindakan kejahatan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11). ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd/15.

Intitusi Polri diminta menarik surat edaran mengenai ujaran kebencian atau hate speech. Pasalnya, surat edaran tersebut dinilai sarat kontroversi. Sebab, ada beberapa aturan yang dinilai sangat multitafsir yang bisa disalahgunakan oleh aparat kepolisian dalam menindaklanjuti penanganan ujaran kebencian.

Anggota Lembaga Bantuan Hukum Pers, Asep Komarudin, mengatakan dia sangat mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang mengatur tentang ujaran kebencian yang masih kerap terjadi di masyarakat. Hal tersebut memang perlu diatur, terlebih masyarakat Indonesia begitu majemuk baik suku, ras, maupun agama.

“Namun demikian, penanganan hate speech perlu ada aturan dan mekanisme yang jelas. Beberapa aturan yang tercantum dalam surat edaran tersebut sangat rawan disalahgunakan, seperti masuknya poin penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, dan perbuatan tidak menyenangkan,” kata Asep ketika ditemui di Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut dia, poin-poin tersebut merupakan aturan yang sangat multitafsir. Terlebih tidak ada penjelasan dan kriteria yang lebih rinci. Ujaran kebencian seperti apa yang berhak ditangani pihak kepolisian. Karena tidak ada aturan yang jelas ini, pihak kepolisian bisa berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat dengan berlandaskan pada surat edaran tersebut.

Sementara itu, Miko Susanto Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), mengatakan surat edaran yang dikeluarkan Polri bukan suatu peraturan perundang-undangan. Karenanya, perlu didefinisikan terlebih dahulu makna dan konteks dari ujaran kebencian tersebut.

Menurut Miko, konteks ujaran kebencian merupakan hal yang dilakukan dengan berbasis pada kelompok, bukan pribadi perorangan. Artinya, orang yang melakukan ujaran kebencian ini mewakili kelompok tertentu. Biasanya kelompok mayoritas. Hal ini sangat berbeda dengan penghinaan pribadi.

“Karenanya, surat edaran Polri ini ada kerancuan makna ihwal ujaran kebencian yang sesungguhnya. Akibatnya, pada implementasinya nanti juga sangat dikhawatirkan menjadi bias,” kata Miko.

Selain itu, dia mempertanyakan upaya Polri yang memasukkan salah satu poin dalam surat edaran tersebut, yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Poin tersebut secara hukum tidak sah dimasukkan dalam aturan tersebut, apalagi diimplementasikan di lapangan dalam menangani ujaran kebencian.

“Sebab, secara hukum aturan mengenai perbuatan tidak menyenangkan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya. “Lantas mengapa Polri justru kembali menggunakan aturan tersebut dalam surat edarannya itu.”

Seperti diketahui, Polri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian sejak 8 Oktober 2015. Hal itu dilakukan salah satunya untuk menyikapi semakin maraknya ujaran kebencian di dunia maya yang dikhawatirkan bisa memicu keresahan dan konflik di masyarakat.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.