Banner Uhamka
Jumat, September 25, 2020
Banner Uhamka

Polri Diminta Menarik Surat Edaran Ujaran Kebencian

Beberapa Fraksi Inginkan Rapat Paripurna RUU Pemilu Ditunda

Jakarta, 20/7 - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan tiga fraksi menginginkan Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan putusan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu ditunda...

Kampanye Politik lewat Media Sosial Dinilai Lebih Efektif

Menyampaikan ide dan gagasan politik kepada masyarakat kerap dilakukan partai politik melalui berbagai macam jenis media. Tidak melulu melalui media konvensional seperti televisi, radio,...

KPK Akan Usut Ribuan Izin Tambang Bermasalah

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengusut ribuan izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status clean and clear. Rencana itu dimatangkan melalui fungsi koordinasi supervisi...

Masyarakat Diminta Waspada Virus Zika

Virus Zika menjadi ancaman kesehatan bagi warga Amerika Latin. Virus ini merupakan Flavivirus, kelompok Arbovirus bagian dari virus RNA, yang pertama kali diisolasi pada...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan memberi keterangan pers terkait kasus- kasus penindakan kejahatan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11). Dalam keterangan persnya Kadiv Humas menjelaskan mengenai Surat edaran Kapolri tentang pemidanaan terhadap pelaku penyebar kebencian di dunia maya, teror anti penambangan Tosan di Pasuruan, perkembangan ancaman bom, dan isu lainya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd/15.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan memberi keterangan pers terkait kasus-kasus penindakan kejahatan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11). ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd/15.

Intitusi Polri diminta menarik surat edaran mengenai ujaran kebencian atau hate speech. Pasalnya, surat edaran tersebut dinilai sarat kontroversi. Sebab, ada beberapa aturan yang dinilai sangat multitafsir yang bisa disalahgunakan oleh aparat kepolisian dalam menindaklanjuti penanganan ujaran kebencian.

Anggota Lembaga Bantuan Hukum Pers, Asep Komarudin, mengatakan dia sangat mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang mengatur tentang ujaran kebencian yang masih kerap terjadi di masyarakat. Hal tersebut memang perlu diatur, terlebih masyarakat Indonesia begitu majemuk baik suku, ras, maupun agama.

“Namun demikian, penanganan hate speech perlu ada aturan dan mekanisme yang jelas. Beberapa aturan yang tercantum dalam surat edaran tersebut sangat rawan disalahgunakan, seperti masuknya poin penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, dan perbuatan tidak menyenangkan,” kata Asep ketika ditemui di Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut dia, poin-poin tersebut merupakan aturan yang sangat multitafsir. Terlebih tidak ada penjelasan dan kriteria yang lebih rinci. Ujaran kebencian seperti apa yang berhak ditangani pihak kepolisian. Karena tidak ada aturan yang jelas ini, pihak kepolisian bisa berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat dengan berlandaskan pada surat edaran tersebut.

Sementara itu, Miko Susanto Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), mengatakan surat edaran yang dikeluarkan Polri bukan suatu peraturan perundang-undangan. Karenanya, perlu didefinisikan terlebih dahulu makna dan konteks dari ujaran kebencian tersebut.

Menurut Miko, konteks ujaran kebencian merupakan hal yang dilakukan dengan berbasis pada kelompok, bukan pribadi perorangan. Artinya, orang yang melakukan ujaran kebencian ini mewakili kelompok tertentu. Biasanya kelompok mayoritas. Hal ini sangat berbeda dengan penghinaan pribadi.

“Karenanya, surat edaran Polri ini ada kerancuan makna ihwal ujaran kebencian yang sesungguhnya. Akibatnya, pada implementasinya nanti juga sangat dikhawatirkan menjadi bias,” kata Miko.

Selain itu, dia mempertanyakan upaya Polri yang memasukkan salah satu poin dalam surat edaran tersebut, yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Poin tersebut secara hukum tidak sah dimasukkan dalam aturan tersebut, apalagi diimplementasikan di lapangan dalam menangani ujaran kebencian.

“Sebab, secara hukum aturan mengenai perbuatan tidak menyenangkan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya. “Lantas mengapa Polri justru kembali menggunakan aturan tersebut dalam surat edarannya itu.”

Seperti diketahui, Polri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian sejak 8 Oktober 2015. Hal itu dilakukan salah satunya untuk menyikapi semakin maraknya ujaran kebencian di dunia maya yang dikhawatirkan bisa memicu keresahan dan konflik di masyarakat.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

Menjarah Mahkota Kemuliaan MK

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 1 September lalu menjadi hadiah sekaligus menjadi dilema bagi kesembilan hakim konstitusi di usianya yang ketujuh belas...

Memahami Kembali Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru telah memasuki bulan ke-6 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Per tulisan ini...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.