Selasa, Maret 2, 2021

Perpres Satgas Illegal Fishing Tabrak Kewenangan Kementerian

PAN Evaluasi Keberadaannya di Pansus Hak Angket

Jakarta, 26/7 - Fraksi PAN DPR akan mengevaluasi keberadaannya di Panitia Khusus Hak Angket tentang Tugas dan Wewenang KPK, dan kemungkinan besar akan menarik...

AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi pada Presiden Venezuela

Washington, 1/8 - Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin sebagai respon atas keputusan Caracas menggelar pemungutan suara...

Rapimnas Hanura Dipastikan Bahas Kriteria Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Kuta, Bali, 3/8 - Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura I tahun 2017 akan membahas kriteria calon pendamping Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019. Pembahasan...

Freeport Gunakan Elite Politik untuk Perpanjang Kontrak

Koalisi Bongkar Mafia Parlemen menegaskan PT Freeport Indonesia memiliki hubungan politik dengan elite politik sejak 1966 sebelum mendapat kontrak karya. Hubungan politik itu merupakan...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Ilustrasi. Dokumen KKP
Ilustrasi. Dokumen KKP

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing) menimbulkan masalah baru. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melampaui batas dan menabrak kementerian/lembaga negara lainnya.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, menilai Presiden Joko Widodo kecolongan. Pasalnya, kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur di dalam Perpres Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal menabrak dan tumpang-tindih dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

“Kalau yang didorong adalah efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di laut, semestinya harmonisasi kebijakan dilakukan terlebih dahulu,” kata Halim dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (27/10).

Kiara mencatat, ada sekitar empat kebijakan yang ditabrak oleh Perpres Nomor 115 Tahun 2015, yakni Perpres Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; dan Perpres Nomor 178 Tahun 2015 tentang Badan Kemanan Laut.

Menurut Abdul, jika tidak ada koreksi dari Presiden Jokowi terkait tumpang-tindih kebijakan di bidang penegakan hukum di laut, maka akan berdampak kepada tiga hal. Pertama, tabrakan kepentingan intra maupun ekstra institusi penegak hukum di laut dikarenakan tafsir atas kebijakan yang berbeda.

Kedua, terbuangnya anggaran secara percuma dikarenakan satu bidang kerja dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga negara. Ketiga, masyarakat nelayan akan menjadi korban bertumpuknya kebijakan dan implementasi yang tidak berpihak di lapangan.

“Ketiga hal di atas memerlukan respons cepat dari Presiden Jokowi agar upaya memerangi praktek penangkapan ikan secara ilegal bisa dilakukan maksimal tanpa saling menggergaji kewenangan kementerian/lembaga negara lainnya,” tegas Halim.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah meneken Perpres Nomor 115 tahun 2015. Menteri Susi Pudjiastuti menjelaskan satgas ini berbeda dengan satgas illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing sebelumnya. Sebab, satgas itu kurang kekuatan hukum dan hanya bertugas secara administratif dengan melaporkan hasil pantauan kepadanya.

Satgas baru ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum di wilayah laut RI. “Satgas pemberantasan illegal fishing sudah resmi ditandatangani Presiden. Menteri Hukum dan HAM konfirmasi ke saya bahwa Perpres ini sudah diundangkan,” kata Susi.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

Mencermati Inflasi Menjelang Ramadhan

Beberapa pekan lagi, Bulan Ramadhan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu sebagian umat muslim ini adalah bulan yang istimewa karena masyarakat muslim berusaha berlomba-lomba dalam...

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.