Minggu, Oktober 25, 2020

Perombakan Kabinet Jilid II Tersandera Partai Politik

Buruknya Pengelolaan Dana Pencegahan Kebakaran Hutan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan buruknya tata kelola dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan Indonesia. Berdasarkan riset Fitra di beberapa daerah, perencanaan...

Pengacara Buni Yani Sayangkan Ketidakhadiran Ahok dalam Sidang

Bandung, 8/8 - Tim pengacara Buni Yani, mengaku keberatan dengan tidak hadirnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran UU ITE...

Dukungan Nasdem Dinilai Tak Pengaruhi Independensi Ahok

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai dukungan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam...

Pemerintah Didesak Bentuk UU Persetujuan Masyarakat Pertambangan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan perubahan kewenangan izin perkebunan, pertambangan dari daerah ke provinsi belum memuaskan kepentingan masyarakat. Pasalnya, meski perubahan itu di...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11). Dalam sidang tersebut dibahas evaluasi kinerja menteri, rencana paket kebijakan ekonomi keenam, persiapan pilkada serentak 2015 serta APBN 2016. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/15
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/15

Desakan publik kepada Presiden Joko Widodo untuk merombak kembali Kabinet Kerja kembali mencuat. Itu karena publik menilai masih ada pembantu presiden yang tidak bekerja secara maksimal. Akibatnya, hingga kini tak ada perubahan signifikan yang diraih pemerintahan Joko Widodo selama setahun menjabat.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan pemerintahan saat ini lahir dari proses politik. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang kala itu mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden tergolong nekat dan berani. Mengingat keduanya tidak memiliki kendaraan secara penuh, sehingga mereka harus meminjam.

“Karena itu, ini akan sulit jika Presiden ingin merombak kendaraan yang dipinjamnya. Sebab, mereka harus meminta izin pemiliknya. Pemeritahan saat ini sedang tersandera oleh partai politik dan pihak-pihak tertentu yang mendanai pencalonan mereka dulu,” kata Fuad berdasarkan keterangan resminya di Jakarta, Kamis (5/11).

Menurut Fuad, terkait isu perombakan kabinet jilid II, Presiden Joko Widodo harus mampu bernegosiasi dengan partai pendukungnya bila ingin mendapatkan menteri yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara. Sebab, selama ini sosok yang diajukan oleh partai pendukungya tidak begitu kompeten.

“Mereka yang diajukan oleh partai pada umumnya hanya karena telah berjasa terhadap internal partai. Bukan karena menguasai bidang yang akan dipimpinnya kelak,” tuturnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan untuk saat ini tak mudah bagi presiden yang berkuasa, baik Jokowi maupun siapa saja, untuk merombak pembantunya di era peralihan saat ini. Sebab, kekuatan partai politik sangat dominan dan hal tersebut kerap menjadi kendala utama bagi siapa pun presiden yang menjabat jika ingin merombak jajaran kabinetnya.

“Karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi, apakah dapat bertahan sampai lima tahun. Mengingat partai politik pendukungnya di level legislatif kerap menjadi permasalahan bagi pemerintahannya,” ujar Refly.

Namun demikian, kata dia, jika memang Presiden Jokowi akan kembali melakukan perombakan kabinet, sektor hukum merupakan yang sangat perlu diperhatikan. Pasalnya, kinerja menteri hukum setahun ini belum terlihat maksimal. Meski secara kualitas bagus, kepemimpinannya tidak netral sehingga justru turut menjadi bagian dari permasalahan.

Refly menyebut dua partai politik yang kini berseteru, yaitu Golkar dan PPP. Adanya dualisme kepemimpinan di partai-partai politik tersebut karena menteri hukum dan HAM tidak netral dan tegas. Dia cenderung berpihak ke salah satu kubu. Selain itu, menteri hukum saat ini juga cenderung mudah memberikan remisi kepada para koruptor.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.