Banner Uhamka
Sabtu, September 26, 2020
Banner Uhamka

Penyewaan Pulau Terluar Menyalahi Konstitusi

Fadli Zon: Demokrat dan Gerindra Akan Lakukan Pertemuan Rutin

Jakarta, 31/7 - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pertemuan antara partainya dengan Partai Demokrat akan dilakukan rutin setiap bulan untuk meningkatkan...

Serikat Buruh Dunia: Pidato Jokowi Sangat Kontradiktif Soal Buruh

International Trade Union Confederation (ITUC) Asia Pacific atau Serikat Buruh Internasional Regional Asia Pasifik menyatakan Presiden Joko Widodo mempunyai komitmen soal perburuhan, pembukaan lapangan...

Konsumen Rugi Akibat Kualitas BBM yang Rendah

Komite Pengurangan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan, premium dan solar yang dijual di SPBU tidak memenuhi syarat untuk kendaraan standar Euro 2 sejak 2007. Akibatnya, risiko...

INFID Kecam Deportasi Aktivis Mugiyanto oleh Pemerintah Malaysia

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengecam keras Pemerintah Malaysia yang menahan dan mendeportasi Mugiyanto, Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID. Direktur Eksekutif...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Pulau terluar XVII melakukan patroli di pulau Ndana, Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Pulau terluar XVII melakukan patroli di Pulau Ndana, Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

 

Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah berencana menyewakan pulau-pulau terluar Indonesia. Sebanyak 31 pulau rencananya akan disewakan kepada investor hingga puluhan tahun lamanya. Keputusan pemerintah menyewakan pulau-pulau tersebut dinilai menyalahi konstitusi.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Riza Damanik, mengatakan pulau-pulau terluar milik Indonesia yang disewakan kepada pihak asing bukan hal baru. Ini sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil . Undang-undang tersebut sebenarnya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagi gantinya, muncul Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007,  bahwa pulau-pulau terluar itu hanya diperbolehkan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

“Hal ini jelas membuktikan bahwa keputusan pemerintah tersebut menabrak konstitusi. Kebijakan pemerintah ini tentu akan banyak menimbulkan risiko, dari segi sosial maupun lingkungan. Kepatuhan investor asing terhadap aspek kelestarian lingkungan dan perlindungan sosial sangat rendah,” kata Riza ketika ditemui di Jakarta.

Selain itu, menurut dia, keputusan pemerintah ini akan merugikan Indonesia sendiri, terutama menyangkut segi pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia. Sebab, kapal-kapal asing akan dengan mudah melewati wilayah perairan Indonesia tanpa perlu mengantongi izin terlebih dulu.

Dampak lainnya bisa menimpa masyarakat pesisir pantai yang umumnya adalah nelayan. Mereka akan kekurangan mata pencaharian. Karena cakupan wilayah untuk mencari ikan nanti akan semakin terbatas. Pihak investor tentu akan melarang para nelayan mencari ikan di sekitar perairan pulau yang disewakan itu.

Karena itu, Riza menyarakan seharusnya pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan pulau-pulau terluar di Indonesia, bukan justru sebaliknya memberikan keleluasaan kepada pihak asing mengelolanya. Di pulau terluar itu, pemerintah harus menyediakan infrastruktur dasar untuk mendorong perekonomian yang berkualitas, sehingga manfaatnya bisa benar-benar dinikmati nelayan dan masyarakat setempat.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan akan memberdayakan pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia. Caranya, dengan menawarkan investasi kepada ivestor untuk menanamkan modalnya di pulau-pulau terluar tersebut. Hingga 2019 investasi ini diproyeksikan bisa merambah ke-31 dari 92 pulau-pulau terluar itu.

Menteri Susi antara lain akan mencoba mengembangkan dan mempromosikan industri perikanan lokal yang potensinya sangat besar di pulau terluar Indonesia. Para pengusaha atau investor dari dalam dan luar negeri akan diundang masuk untuk turut serta mengembangkan usaha tersebut. [*]

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

Menjarah Mahkota Kemuliaan MK

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 1 September lalu menjadi hadiah sekaligus menjadi dilema bagi kesembilan hakim konstitusi di usianya yang ketujuh belas...

Memahami Kembali Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru telah memasuki bulan ke-6 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Per tulisan ini...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.