Senin, Oktober 26, 2020

Pemerintah Dinilai Pelit Soal Belanja Sosial dan Publik

Pemerintah Anggarkan Dana untuk Rekonstruksi Aceh

Jakarta, 20/7 - Pemerintah menganggarkan Rp3,45 triliun untuk merekonstruksi tiga wilayah kabupaten dan satu wilayah provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam yang terdampak gempa bumi...

Perusahaan Jamu Legendaris Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit

Semarang, 4/8 - Pengadilan Negeri Semarang memutuskan pailit perusahaan jamu PT Nyonya Meneer karena gagal membayar kewajiban utang terhadap kreditornya. Juru bicara PN Semarang M...

Guru Honorer Gagal Jadi PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang Pengangkatan Guru Honorer mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan pengangkatan guru honorer katagori 2 (K2) pada tahun 2014....

Pemerintah Ancam Cabut Izin Freeport Jika Tak Selesaikan Smelter

Jakarta, 26/7 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut izin ekspor konsentrat jika PT Freeport Indonesia tidak menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Petugas kesehatan PT KAI memperagakan aksi pertolongan kepada pasien saat peluncuran kereta api kesehatan (Rail Clinic) pertama Indonesia di Stasiun KA Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (12/12). ANTARA FOTO
Petugas kesehatan PT KAI memperagakan aksi pertolongan kepada pasien saat peluncuran kereta api kesehatan (Rail Clinic) pertama Indonesia di Stasiun KA Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (12/12). ANTARA FOTO

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla rajin membayar utang luar negeri Indonesia setiap tahunnya, karena sesuai dengan kontrak antara pemerintah dan lembaga donor. Akan tetapi, untuk belanja publik pemerintah dinilai pelit.

“Mau enggak mau, pemerintah harus bayar utang karena sesuai kontrak. Jadi untuk bayar utang rajin, tapi untuk belanja sosial dan belanja publik, pemerintah pelit,” kata Koordinator Investigasi Fitra, Apung Widadi, di Jakarta, Rabu (16/12).

Dia menambahkan, belanja publik yang dinilai pelit seperti kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu Indonesia pintar (KIP). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, anggaran tersebut belum mencapai 5% dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja negara (APBN).

“Artinya, kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan masih sangat kecil,” ujar Apung. Dengan demikian, dia menilai pemerintah belum mendiskusikan anggaran ini secara baik sehingga anggaran publik lebih kecil dibandingkan anggaran pemerintah untuk bayar utang.

Data belanja pemerintah pada tahun 2015, alokasi anggaran untuk utang dalam negeri dan utang luar negeri mencapai Rp 163 triliun. Tak hanya itu, per Oktober 2015 total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 4.000 triliun atau USD 302 juta.

Apung menambahkan, politik alokasi APBN P 2015 tidak berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi subsidi jutru dialihkan untuk penjaminan utang pembangunan infrastruktur. Dia juga menilai bahwa APBN masih dikelola secara defisit sehingga utang luar negeri meningkat seiring dengan banjirnya investasi asing.

Apalagi, kata Apung, BUMN masih dikelola untuk menyedot uang negara dan menampung uang asing, seharusnya memperkuat ekonomi nasional. Karena itu, Fitra mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada kementerian terkait pengelolaan anggaran dan kinerja kementerian.

“Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan perlu dievaluasi,” tegas Apung. Kemudian, Presiden juga harus berpegang teguh pada Nawacita dan trisakti serta jangan menggadaikan anggaran negara dan ekonomi bangsa pada asing.[*]

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantara, dan Sistem Pendidikan Kolonial

Setiap 2 Mei kita dihadapkan pada kesibukan rutin memperingati Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei itu merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara,...

Pemuda Pancasila Selalu Ada Karena Banyak yang Memeliharanya

Mengapa organisasi ini masih boleh terus memakai nama Pancasila? Inikah tingkah laku yang dicerminkan oleh nama yang diusungnya itu? Itulah pertanyaan saya ketika membaca...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.