OUR NETWORK

Pemerintah Dinilai Pelit Soal Belanja Sosial dan Publik

Petugas kesehatan PT KAI memperagakan aksi pertolongan kepada pasien saat peluncuran kereta api kesehatan (Rail Clinic) pertama Indonesia di Stasiun KA Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (12/12). ANTARA FOTO
Petugas kesehatan PT KAI memperagakan aksi pertolongan kepada pasien saat peluncuran kereta api kesehatan (Rail Clinic) pertama Indonesia di Stasiun KA Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (12/12). ANTARA FOTO
Petugas kesehatan PT KAI memperagakan aksi pertolongan kepada pasien saat peluncuran kereta api kesehatan (Rail Clinic) pertama Indonesia di Stasiun KA Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (12/12). ANTARA FOTO

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla rajin membayar utang luar negeri Indonesia setiap tahunnya, karena sesuai dengan kontrak antara pemerintah dan lembaga donor. Akan tetapi, untuk belanja publik pemerintah dinilai pelit.

“Mau enggak mau, pemerintah harus bayar utang karena sesuai kontrak. Jadi untuk bayar utang rajin, tapi untuk belanja sosial dan belanja publik, pemerintah pelit,” kata Koordinator Investigasi Fitra, Apung Widadi, di Jakarta, Rabu (16/12).

Dia menambahkan, belanja publik yang dinilai pelit seperti kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu Indonesia pintar (KIP). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, anggaran tersebut belum mencapai 5% dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja negara (APBN).

“Artinya, kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan masih sangat kecil,” ujar Apung. Dengan demikian, dia menilai pemerintah belum mendiskusikan anggaran ini secara baik sehingga anggaran publik lebih kecil dibandingkan anggaran pemerintah untuk bayar utang.

Data belanja pemerintah pada tahun 2015, alokasi anggaran untuk utang dalam negeri dan utang luar negeri mencapai Rp 163 triliun. Tak hanya itu, per Oktober 2015 total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 4.000 triliun atau USD 302 juta.

Apung menambahkan, politik alokasi APBN P 2015 tidak berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi subsidi jutru dialihkan untuk penjaminan utang pembangunan infrastruktur. Dia juga menilai bahwa APBN masih dikelola secara defisit sehingga utang luar negeri meningkat seiring dengan banjirnya investasi asing.

Apalagi, kata Apung, BUMN masih dikelola untuk menyedot uang negara dan menampung uang asing, seharusnya memperkuat ekonomi nasional. Karena itu, Fitra mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada kementerian terkait pengelolaan anggaran dan kinerja kementerian.

“Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan perlu dievaluasi,” tegas Apung. Kemudian, Presiden juga harus berpegang teguh pada Nawacita dan trisakti serta jangan menggadaikan anggaran negara dan ekonomi bangsa pada asing.[*]

Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

TINGGALKAN KOMENTAR

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.