Banner Uhamka
Jumat, September 25, 2020
Banner Uhamka

Pemerintah Didesak Mereformasi Institusi Polri dan TNI

BI dan OJK Berperan Besar Tangani Pembakaran Hutan

Direktur Eksekutif Transparansi untuk Keadilan (TUK) Norman Jiwan mengatakan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berperan penting menangani masalah pembakaran hutan dan asap. Pasalnya,...

Mata Najwa Resmi Hentikan Produksi Setelah Tujuh Tahun Penayangan

Jakarta 8/8 - Malam ini, melalui akun Twitter resminya, Najwa Shihab mengumumkan bahwa program talkshow Mata Najwa tak lagi memproduksi episode baru. “Eksklusif Bersama Novel...

Pemerintah Dituding Tak Berpihak Kepada Petani Garam

Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Terbitnya aturan impor garam untuk konsumsi dan industri membuktikan pemerintah tidak berpihak...

Pemerintah dan DPR Harus Serius Selesaikan RUU Penyiaran, ITE dan RTRI

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar lebih serius dalam...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Apel gabungan Pemda, TNI dan Polri dalam rangka antisipasi tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom, di Kererom, Papua, Senin (30/11), yang akan berlangsung tanggal 9 Desember mendatang. Lebih dari 300-an aparat TNI Polri akan mengamankan wilayah kabupaten tersebut, sekaligus menjaga beberapa distrik yang dianggap rawan. ANTARA FOTO/Indrayadi TH/pd/15
Apel gabungan Pemda, TNI dan Polri dalam rangka antisipasi tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Keerom, Papua, Senin (30/11). ANTARA FOTO/Indrayadi TH/pd/15

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Maruli Tua Rajagukguk, mengatakan pemerintah harus segera mereformasi institusi-institusi negara seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Pasalnya, kinerja dan transparansi di dalam institusi-institusi tersebut saat ini sudah jauh melampaui dari harapan publik.

“Belum ada upaya untuk membangun pengawasan, kinerja yang transparan dan kredibel di dalam institusi-institusi tersebut. Di tubuh kepolisian, misalnya, saat ini merupakan lembaga yang paling banyak didapati sejumlah aliran uang ilegal yang beredar. Di tubuh TNI pun demikian,” kata Maruli kepada Geotimes di Jakarta, Rabu (16/12).

Dia menjelaskan, dalam melaksanakan penegakan hukum, misalnya, polisi masih gemar melakukan penyiksaan pada saat penyidikan. Hal ini dilakukan untuk mendapat pengakuan dari tersangka, dengan tujuan agar penanganan perkara dapat berjalan lancar dan singkat. Pada kasus Didit, misalnya, yang diduga membunuh saat tawuran. Penyidik kepolisian menyiksa Didit dan saksi-saksi lainnya untuk memperoleh pengakuan, dan akhirnya dalam waktu kurang dari 7 jam, penyidik sudah menuntaskan kasusnya.

Sementara di tubuh TNI, Maruli menjelaskan, langkah TNI tahun ini yang telah menyepakati 30 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan lembaga negara serta pihak-pihak terkait. Nota kesepakatan ini membuat para menteri dan kepala lembaga negara lainnya memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan TNI dalam hal apa pun.

Kesepakatan tersebut, menurut Maruli, merupakan kesempatan bagi TNI untuk menjadikannya sebagai bisnis, yakni bisnis pengamanan. Bukan tidak mungkin beredarnya uang yang sumbernya bukan dari keuangan negara akan mengalir ke tubuh TNI. Saat ini saja, misalnya, banyak ditemui di lapangan anggota TNI menjadi satuan pengaman dari perusahaan atau korporasi tertentu.

“Hal ini tentu dapat mengancam publik, terutama bagi buruh yang kerap berunjuk rasa. Nanti tidak menutup kemungkinan setiap ada unjuk rasa, baik oleh buruh maupun mahasiswa, TNI akan dilibatkan sebagai pengamanan. Akibatnya, kemungkinan terjadi tindakan represif yang menuai kekerasan sangat besar. Hal ini tentu memotong dan melanggar UU,” katanya.

Karena itu, kata dia, institusi yang seharusnya direformasi oleh pemerintah dan DPR adalah institusi Kepolisian dan TNI, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai saat ini pemerintahan Joko Widodo tidak tegas untuk menolak pelemahan KPK. Terbukti Presiden Jokowi belum menolak secara tegas upaya pelemahan KPK. Itu ditandai dengan adanya upaya revisi Undang-Undang KPK, bukan menolaknya.  [*]

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

Menjarah Mahkota Kemuliaan MK

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 1 September lalu menjadi hadiah sekaligus menjadi dilema bagi kesembilan hakim konstitusi di usianya yang ketujuh belas...

Memahami Kembali Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru telah memasuki bulan ke-6 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Per tulisan ini...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.