Banner Uhamka
Sabtu, September 19, 2020
Banner Uhamka

Pembangunan Gedung DPD Dinilai Mendesak

Fraksi Gerindra Keluar dari Pansus Hak Angket KPK

Jakarta, 24/7 - Wakil Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan fraksinya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas...

Presiden Jokowi Minta Sosialisasi Bela Negara Dilakukan Secara Kekinian

Jakarta, 26/7 - Presiden Joko Widodo meminta Kemenko Polhukam dan jajarannya segera menyosialisasikan bela negara yang bersifat kekinian dengan memanfaatkan peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaaan...

Pemerintah Ancam Cabut Izin Freeport Jika Tak Selesaikan Smelter

Jakarta, 26/7 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut izin ekspor konsentrat jika PT Freeport Indonesia tidak menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan...

Lima Strategi Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur

Jakarta, 26/7 - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan sedikitnya lima strategi untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia agar layanan...

Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin (kanan). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/17

Jakarta, 15/8 – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang menilai pembangunan gedung DPD sangat mendesak untuk menunjang kinerja lembaga tersebut dalam menyalurkan aspirasi masyarakat daerah sehingga tidak menumpang seperti saat ini.

“Kami serahkan kepada pemerintah, namun DPD memerlukan tempat untuk menunjang kinerja,” kata Oesman Sapta Odang (Oso) usai meninjau persiapan Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan kebutuhan gedung tersebut sudah diakui oleh DPR dengan pernyataan beberapa anggota DPR yang mengusulkan agar Gedung Nusantara I diberikan untuk DPD.

Hal itu, menurut dia, menegaskan bahwa DPD memerlukan alat dan kelengkapan kerja untuk menunjang kinerja DPD kedepan.

“DPR sudah mengatakan bahwa gedungnya pun rela dikasih ke DPD, ini secara politis DPR mengakui bahwa DPD memerlukan alat kerja dan kelengkapan kerja,” ujarnya.

Oleh karenanya, dia tetap berpandangan bahwa pembangunan gedung DPD merupakan kebutuhan institusinya dan kalau bisa tidak menggunakan gedung bekas DPR.

Sebelumnya, dia mengatakan institusinya mengajukan pembangunan gedung baru di sekitar kompleks parlemen dengan anggaran yang diajukan tidak lebih dari Rp1 triliun dan cetak biru gedung pun sudah disiapkan.

“Anggarannya paling tidak sampai Rp1 triliun, namun itu sudah memenuhi semua kepentingan yang dibutuhkan DPD,” kata Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan rencana pembangunan gedung itu sebenarnya sudah lama namun di era kepemimpinannya hanya meneruskan dan merealisasikannya karena menjadi kebutuhan DPD.

Dia sudah akan mengajukan anggaran tersebut dalam APBN 2018 dan diharapkan pemerintah dan DPR menyetujui rencana tersebut agar marwah institusi DPD tetap ada.

“Tidak pantas lembaga tinggi negara tidak memiliki gedung sendiri. Selama ini kami menumpang, kan itu tidak bagus,” ujarnya.

Senator asal Kalimantan Barat itu menilai lebih baik apabila ruangan anggota DPD representatif dalam mengerjakan tugas aspirasi daerah secara maksimal.

Dia mengatakan DPD sudah menyiapkan cetak biru gedung tersebut yaitu sekitar 20 lantai dan tinggal menunggu persetujuan Sekretariat Negara terkait lokasi pembangunannya.

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Madilog Sekali Lagi

Gerakan modernisasi dan perkembangan teknologi terjadi begitu cepatnya saat ini, memunculkan berbagai dampak, baik positif maupun yang negatif, mulai dari dampak yang terlihat maupun...

Harmonisasi Agama, Negara dan Dakwah (I)

Agama (Islam) mengakui eksistensi ‘kabilah’, kaum, suku dan bangsa untuk saling mengenal dan bekerjasama demi kemanusiaan dan peradaban (surah al-Hujurat 9:13). Islam menekankan pentingnya semangat/cinta...

Solusi Bersama untuk PJJ

Gebrakan dari Mas Manteri Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam memerdekan pendidikan di Indonesia patut diacungkan jempol. Berbagai konsep pendidikan seperti...

Kita Lengah Karena Syariatisasi Ternyata Masih Berjalan

Kebijakan Bupati Gowa yang akan memecat ASN (Aparatus Sipil Negara) yang bekerja di lingkungannya yang buta aksara al-Qur’an membuat kita sadar jika syariatisasi di...

Sepak Bola, Cara Gus Dur Menyederhanakan Politik

Tahun 1998 adalah masa pertama penulis mulai gemar menonton sepak bola. Kala itu, bersamaan dengan momentum Piala Dunia (World Cup) di Prancis. Ketika opening...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.