Banner Uhamka
Jumat, September 18, 2020
Banner Uhamka

Pemasukan Negara dari Reklamasi Merupakan Tindakan Salah

PAN Akan Tarik Diri dari Pansus Jika Rugikan KPK

Malang, 28/7 - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan partainya akan menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK...

Separo Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia Berstatus “Kurang Sehat”

Jakarta, 21/7 - Ketua Asosasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI) Prof Thomas Suyatno mengatakan sebagian besar perguruan tinggi swasta yang ada di bawah...

Proyek Pesawat Tempur Indonesia – Korsel Dimulai 2019

Jakarta, 28/7 (Antara) - Pengembangan pesawat tempur kerja sama Indonesia dan Korea Selatan, Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) telah mengalami kemajuan, dengan prototipe...

Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah Indonesia Tertinggi di Dunia

Jakarta, 19/7 - Indonesia meraih peringkat pertama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development dalam "Government at a...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Sebuah kapal melintasi lokasi yang akan dibangun Pulau G atau Pluit City dalam Reklamasi Teluk Jakarta di Pluit, Jakarta, Kamis (5/11). ANTARA
Sebuah kapal melintasi lokasi yang akan dibangun Pulau G atau Pluit City dalam Reklamasi Teluk Jakarta di Pluit, Jakarta, Kamis (5/11). ANTARA

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan Presiden Joko Widodo mendapatkan bisikan yang salah soal Peraturan Pemerintah No 75 tahun 2015 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebab, salah satu pungutan dalam PNBP itu adalah reklamasi pantai.

“Pemasukan negara dari pembangunan reklamasi, baik komersial maupun nonkomersial, merupakan tindakan yang salah. Ini menyimpang karena mengorbankan lingkungan hidup kita untuk pemasukan negara,” kata Ketua KNTI Riza Damanik di YLBHI, Jakarta, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan, ada upaya sistematis dan agresif dalam pembangunan reklamasi di wilayah Indonesia. Dengan alasan pemasukan negara, pemerintah akan menyetujui pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, Teluk Benoa, dan Makassar.

Menurutnya, dengan terbitnya PP No 75 Tahun 2015 pemerintah bukan memperkuat poros maritim dunia, akan tetapi melemahkan. Jadi, kampanye Joko Widodo pada 2014 bahwa Indonesia sudah lama memunggungi laut tetap juga dijalankan dalam pemerintahannya saat ini.

Riza menambahkan PP itu akan berlaku setelah 60 hari sejak ditandatangani Presiden. Dengan jeda waktu 60 hari tersebut, pemerintah diminta melakukan revisi aturan itu.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim. Dia mengatakan, pemerintah jangan berpikir pendek hanya karena memenuhi target PNBP 2016 sebesar Rp 1,3 triliun. Sebab, target itu mengabaikan sektor lingkungan dan ketahanan pangan nelayan pesisir.

“Pemungutan PNBP dari reklamasi dapat memicu pengajuan izin secara masif di Indonesia. Dampaknya adalah hancurnya aktivitas nelayan pesisir dan nelayan pembudidaya. Ini dampak negatif secara besar-besaran,” ujar Abdul.

Menurut dia, pemerintah harus dapat PNBP tanpa merusak lingkungan. Caranya, lanjut dia, memperbaiki pelayanan pelabuhan pantai di daerah, nasional, dan tempat pelelangan. Kalau fungsi ini diperbaiki, potensi pendapatan besar tanpa merusak ekosistem. “Jika pelayanan ini diperbaiki, berapa pun target pemerintah mudah dicapai. Sebab, selama ini fungsi pungutan di pelelangan tidak berjalan,” kata Abdul.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kita Lengah Karena Syariatisasi Ternyata Masih Berjalan

Kebijakan Bupati Gowa yang akan memecat ASN (Aparatus Sipil Negara) yang bekerja di lingkungannya yang buta aksara al-Qur’an membuat kita sadar jika syariatisasi di...

Sepak Bola, Cara Gus Dur Menyederhanakan Politik

Tahun 1998 adalah masa pertama penulis mulai gemar menonton sepak bola. Kala itu, bersamaan dengan momentum Piala Dunia (World Cup) di Prancis. Ketika opening...

Pers Masa Pergerakan: Sinar Djawa dan Sinar Hindia

Surat kabar Bumiputera pertama adalah Soenda Berita yang didirikan oleh R.M Tirtoadisuryo tahun 1903. Namun, surat kabar ini tak bertahan lama. Pada 1905-1906, Soenda...

Hukum Adat, Kewajiban atau Hak?

Mengenai definisi hukum adat dan proporsi hak dan kewajiban dalam hukum adat, Daud Ali dalam Buku Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...

Tulisan Muhidin M Dahlan Soal Minang itu Tidak Lucu Sama Sekali

Sejak kanak-kanak sampai menjelang dewasa, saya sangat dekat dengan nenek. Sementara ibu dan bapak yang bekerja sebagi pegawai negeri sudah berangkat kerja setiap pagi....

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.